PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

(LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 30 OKTOBER 2015)

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Umum

        Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen, yang masih dalam tahap belajar untuk berdemokrasi. Karakter bangsa selayaknya bersumber pada nilai-nilai dan simbol kebangsaan yang kita miliki yangtelahmenjadi konsensus dasar bangsa.Hal ini didasarkan pada fakta bahwa bangsa Indonesia adalah “bangsa yang besar” seperti yang sering kita dengar dan kita dengungkan dalam berbagai kesempatan. Fakta tersebut memang berdasarkan pada kenyataan, bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ke-lima didunia (setelah Cina, India, Rusia, Amerika Serikat) dan sejak tahun 1999 kita telah diklaim sebagai negara demokratis terbesar ketiga sesudah India dan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia adalah merupakan percontohan Negara Islam terbesar di dunia yang demokratis. Suasana toleransi dan saling menghargai antar umat beragama sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang total populasinya sebanyak 246 juta jiwa adalah muslim. Jumlah penduduk yang besar dapat merupakan potensi, sekaligus hambatan. Apabila penduduknya berkualitas semua maka bangsa tersebut berjaya, meskipun tidak selalu menjadi negara yang “adidaya” tetapi merupakan bangsa yang mempunyai “karakter” dan akan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa dimana terdapat sifat “gotong royong” – saling membantu, dan hal ini memang tidak terdapat istilah yang setara dengan kata “gotong royong” dalam kosakata bahasa lain. Akan tetapi dalam kurun waktu kemajuan zaman dan pengaruh global, sifat “gotong-royong” makin pudar dan diganti dengan sifat sifat “individualistik” serta “arogansi pribadi”. Apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan “karakter bangsa” ini sehingga pada saat ini (tahun 2015) sering didengar bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan karakater bangsa nya ? Memang banyak hal-hal yang mewarnai “karakter” ini bila kita cermati berbagai hal yang terkait budaya (“culture”) ataupun faktor-faktor sosial lainnya maupun terkait faktor ekonomi bangsa. 

        Merujuk pada salah satu tugas pokok Lemhannas RI berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lemhannas RI salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Lemhannas RI adalah menyelenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi seluruh komponen masyarakat, yang didasarkan pada empat konsensus dasar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini tidak saja proses “menjadi Indonesia” seperti yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno memang belum tuntas (on going process) namun disisi lain pada saat yang sama kita juga dihadapkan pada tekanan dan arus globalisasi dengan nilai-nilai globalnya itu. Suka tidak suka siap tidak siap kita harus merespons situasi ini. Ketika keadaan internal belum mantap kita harus mengelola tekanan dari eksternal yang bertubi-tubi baik secara politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.Fenomena globalisasi merupakan dinamika yang paling strategis dan membawa pengaruh terhadap perkembangan proses perubahan peradaban manusia. Globalisasi juga membawa dampak pada semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Selain itu, globalisasi memungkinkan terjadinya perubahan lingkungan strategis yang berdampak luas terhadap eksistensi dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.Dari aspek internal, kondisi objektif bangsa Indonesia sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara dengan bangsa yang dibangun di atas keragaman dan perbedaan, yaitu perbedaan suku, agama, ras, etnis, budaya, bahasa dan lain-lain.Keragaman dan perbedaan tersebut apabila dikelola dengan baik, maka keragaman itu akan menimbulkan keindahan dan harmoni dalam berbangsa dan bernegara, tetapi apabila keragaman dan perbedaan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka berpotensi menimbulkan perselisihan/konflik dan sengketa yang dapat menyebabkan perpecahan atau bahkan disintegrasi bangsa Indonesia.Bila ditinjau dari aspek eksternal, globalisasi menyebabkan pertemuan antar budaya (culture encounter) bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga globalisasi tersebut berdampak pada terjadinya perubahan sosial (social change) secara besar-besaran pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan sosial yang terjadi tersebut belum tentu kongruen dengan kemajuan sosial (social progress) suatu bangsa, sehingga bangsa Indonesia juga harus memiliki antisipasi untuk mengatasi dampak dari perubahan sosial yang tidak kongruen dengan bangsa Indonesia yang disebabkan oleh globalisasi yaitu dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dijabarkan dalam UUD 1945 dalam kondisi keragaman yang satu dan negara kepulauan yang menjadi satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke.

Pancasila sebagai sebuah ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, semestinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi landasan nilai dan prinsip, serta falsafah hidupyang terus mengalir bagi setiap generasi anak bangsa Indonesia. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila, yang telah disepakati oleh para bapak pendiri bangsa seharusnya terus mengalir dan diturunkan kepada generasi-generasi dibawahnya. Inilah yang disebut karakter bangsa berdasarkan pada Pancasila.Namun dalam perjalanannya, pembangunan karakter bangsa Indonesia yang telah dilaksanakan sejak lama sering mengalami hambatan-hambatan dengan adanya sejumlah kasus yang melibatkan kehidupan antar umat beragama sekaligus masih banyaknya kekerasan atas nama agama, golongan dan kelompok tertentu di Indonesia.

Terlepas dari masalah-masalah tersebut di atas, Lemhannas RI melihat, bahwa Pancasila yang merupakan jati diri bangsa Indonesia  masih memiliki relevansi dan kesaktian sebagai landasan pembangunan karakter bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa mandiri, bermartabat, kuat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di era globalisasi ini.

Lemhannas RI menggunakan globalisasi sebagai acuan mengkaji pembangunan karakter bangsa terutama bagi generasi muda Indonesia menuju pada kemandirian bangsa dengan berlandaskan pada Pancasila untuk menghadapi derasnya arus globalisasi.Dalam proses membangun karakter suatu bangsa, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah pendidikan baik itu secara formal, informal maupun non formal sehingga pengaruh negatif dari globalisasi dapat dikurangi terutama bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang menentukan masa depan.Generasi muda sekaligus sebagai generasi yang paling rentan terkena dampak negatif dari globalisasi sehingga peran pendidikan karakter bangsa serta pembangunan karakter bangsa dengan berlandaskan Pancasila menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjadikan bangsa Indonesia mandiri di era globalisasi.

Pembangunan karakter sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi sudah dilakukan dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Namun hingga saat ini belum menunjukan hasil yang optimal, terbukti dari fenomena sosial yang menunjukan perilaku yang tidak berkarakter sebagaimana disebut di atas.Sementara itu, upaya pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan institusi pembina lain belum sepenuhnya mengarahkan dan mencurahkan perhatian secara komprehensif dan integral dan tidak terlepas dari pada upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional di seluruh lapisan masyarakat secara implementatif.

Di tengah kegelisahan yang menghinggapi berbagai komponen bangsa, sesungguhnya terdapat beberapa lembaga pendidikan yang telah melaksanakan pendidikan dan pembangunan  karakterbangsa dan berhasil dengan model yang mereka kembangkan sendiri-sendiri.Mereka inilah yang menjadi best practices dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Namun, hal itu tentu saja belum cukup, karena berlangsung secara sporadis atau parsial dan pengaruhnya secara nasional tidak begitu besar. Oleh karena itu perlu ada gerakan nasional pembangunan karakter yang diprogramkan secara sistematik dan terintegrasi yang dikoordinasi oleh Lemhannas RI sebagai leading sector pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menegaskan, bahwa tidak ada yang menolak tentang pentingnya karakter, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menyusun dan mensistemasikan, sehingga peserta didik dapat lebih berkarakter dan lebih berbudi pekerti.Pendidikan di Indonesia ditengarai kurang berbasis pada pembangunan karakter yang berdasarkan Pancasila, UUDNRI1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, melainkan lebih memberatkan atau mengutamakan pendidikan yang berorientasi padaaspek  keunggulanberpikir logika kognitif belaka (lebih banyak mengasah otak kiri dari pada otak kanan).

Menurut Mahatma Gandhi, pendidikan tanpa basis karakter adalah salah satu dosa yang fatal. Theodore Roosevelt juga menyatakan bahwa :to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society (mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat). Jelaslah, bahwa Pembangunan karakter itu sangat penting dan mendesak dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia.

Dalam upaya menyusun dan mensistemasikan pembangunan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia, disusunlah buku Paket Instruksi berjudul “Pentingnya Pembangunan Karakter Bangsa” sebagai buku acuan bagai siapapun (guru,  dosen, guru besar,  narasumber tamu, serta para tenaga pengajar, tenaga profesional dan tenaga pengkaji Lemhannas RI) yang ingin memperdalam dan membawakan tentang Pembangunan karakter bangsa. Semoga bermanfaat menjadikan Indonesia yang lebih baik sesuai harapan para bapak bangsa dan masyarakat Indonesia.

  1. Tujuan, Fungsi dan Sasaran
  1. Tujuan Pendidikan & Pembangunan Karakter Bangsa

        Pembangunan karakter bangsa dilakukan dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan empat konsensus nasional yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.Pendidikan dan pembangunan karakter bangsa juga ditujukan  untuk mengembangkan  potensi dan kompetensi peserta didik agar menjadi manusia Indonesia sejatinya tanpa mempermasalahkan asal usul suku bangsa, budaya, agama dan latar belakang politik untuk memperjuangkan aspirasinya. Disamping itu diharapkan dari program-program pemantapan nilai-nilai kebangsaan juga dihasilkan calon-calon pemimpin nasional yang memiliki integritas tinggi, berakhlak mulia dan baik, sehat jasmani dan rohani, berwawasan kebangsaan dan global, cakap mengelola perbedaan, kreatif dalam mencari solusi, mandiri dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan serta dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab demi mewujudkan kepentingan nasional (national interest).

  1. FungsiPendidikan & Pembangunan Karakter Bangsa

        Sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Lemhannas RI, program pembangunan karakter bangsa dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak/ karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

        Secara lebih khusus pembangunan karakter bangsa memiliki tiga fungsi utama, yaitu :

  1. Pembentukan dan Pengembangan Potensi& Kompetensi. Pembangunan karakter bangsa berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Memiliki kompetensi kepemimpinan untuk mengelola perbedaan yang dimiliki anak bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional.
  2. Perbaikan dan Penguatan. Pembangunan Karakter bangsa berfungsi memperbaiki karakter/sifat-sifat manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran pribadi dan keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, parpol, LSM, organisasi profesi, birokrasi pemerintahan, TNI/Polri dan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter baik, maju, mandiri, dan sejahtera.
  3. Penyaring (filtering). Pembangunan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat, berwibawa dan kuat serta siap menghadapi tantangan, hambatan, gangguan dan ancaman.

  1. Sasaran Pendidikan & Pembangunan Karakter Bangsa

        Sasaran umum yang menjadi target dalam pembangunan karakter bangsa antara lain adalah :

  1. Keluarga
  2. Kalangan Pendidikan dari Guru SD, SMP, SMA s/d dosen dan pimpinan Perguruan Tinggi (PT)
  3. Masyarakat sipil (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama)
  4. Masyarakat politik (Caleg, pengurus parpol, anggota legislatif DPRD & DPR RI)
  5. Pemerintah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Birokrat & pejabat publik lainnya)
  6. Dunia usaha (Kadin, Himpi, Korporasi, Asosiasi dll.)
  7. Para profesional (BUMN, BUMD maupun swasta nasional dan asing, UMKM, Koperasi dll)
  8. Media massa (cetak, elektronik dan media sosial/on line)

  1. Ruang Lingkupdan Tata Urut

        Program Pembangunan Karakter Bangsa yang diselenggarakan oleh kedeputian Taplai Lemhannas RI meliputi: 1. Penjelasan konsepsi sejarah lahirnya Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika; 2. Uraian dan elaborasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika; 3. Implementasi nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan konteks dan lingkungan serta contoh-contoh perilaku yang telah diterapkan oleh para bapak bangsa dan tokoh bangsa serta tokoh masyarakat luas yang dapat dijadikan panutan dan acuan dalam menterjemahakan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus dasar bangsa tersebut; 4. Evaluasi Dampak terhadap program pelaksanaanPembangunan Karakter Bangsa yang dilakukan secara periodik melalui umpan balik dari peserta (alumni), atasan ybs, bawahan ybs, lingkungan ybs (tetangga, mahasiswa, murid ataupun rekan sejawat) serta hasil pantauan dari aparat pemerintah/penegak hukum yang ada di daerah tempat tinggal alumni masing-masing.  

Tata Urut penulisan paket Instruksi ini sebagai berikut :

  1. Bab-I                Pendahuluan
  2. Bab-II                Kerangka Dasar Pembangunan Karakter Bangsa
  3. Bab-III                Konsepsi pembangunan Karakter Bangsa
  4. Bab-IV        Implementasi Konsepsi Pembangunan Karakter Bangsa
  5. Bab-V                Evaluasi Dampak  Pembangunan Karakter Bangsa
  6. Bab-VI        Penutup

  1. Pengertian dan Istilah
  1. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lemhannas RI di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dipimpin oleh Deputi. Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan secara konsepsional serta mengembangkan konsep-konsep di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
  2. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
  3. Karakter Bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.  Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.
  5. Nilai-Nilai Kebangsaan.Diartikan sebagai nilai-nilai yang bersifat fisik dan non fisikyang telah disepakati dan dipandang baik, nilai ini melekat pada diri setiap warga negara Indonesia yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa, tercermin pada sikap dan perilaku setiap warga negara sebagai bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Nilai-Nilai tersebut bersumber dari 4 (empat) Konsensus dasar bangsa, yaitu : Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika
  6. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik.
  7. Pendidikan Karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/ atau kelompok yang unik baik sebagai warga negara.
  8. Pendidikan Karakter Bangsa adalah proses berkesinambungan melalui media pendidikan formal, informal dan non formal untuk bertujuan mengubah perilaku dari “kurang berkarakter” menuju “berkarakter” sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Pendidikan karakter bangsa dapat dimulai dari basis keluarga, komunitas, masyarakat, bangsa dan negara.
  9. Pembangunan Karakter Bangsa adalah kebijakan yang berpihak (affirmative policy), strategi dan upaya-upaya yang secara sistematis, terukur dan konsisten terprogram dalam Rencana Pembangunan Nasional/Anggaran yang meliputi aspek pembangunan jiwa dan raga seluruh masyarakat Indonesis sebagai bangsa, sehingga menjadi ciri jati diri bangsa Indonesia secara kolektif yang membedakan dirinya dengan bangsa lain.Ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi setiap pemangku kepentingan termasuk para pejabat publik dilingkungan Kementerian, TNI/Polri, LPNK dan sebagainya.

BAB II

KERANGKA DASAR PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

  1. Umum

        Istilah Karakter berasal dari Bahasa Yunani kharakter yang berakar dari diksi “kharassein” yang berarti memahat atau mengukir (to inscribe/to engrave), sedangkan dalam bahasa latin karakter bermakna membedakan tanda.Karakter juga dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, ahlak, dan atau nilai dan berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif bukan netral. Sedangkan karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat-sifat kejiwaan/tabiat/watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dalam American Heritage Dictionary karakter diterjemahkan sebagai kualitas sifat, ciri, atribut, serta kemampuan khas yang dimiliki individu yang membedakannya dari pribadi yang lain.

        Karakter juga mendapatkan porsi kajian cukup besar dalam khasanah kajian psikologi, ilmu yang mempelajari perilaku manusia baik yang terobservasi maupun yang ada dalam pikiran/jiwa. Karakter juga sering diasosiasikan dengan istilah apa yang disebut dengan temperamen/kepribadian yang lebih memberi penekanan pada definisi psikososial yang dihubungkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan.Sedangkan karakter dilihat dari sudut pandang behaviorial lebih menekankan pada unsur somatopsikis yang dimiliki seseorang sejak lahir. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa proses perkembangan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor yang khas yang ada pada orang yang bersangkutan yang juga disebut faktor bawaan (nature) dan lingkungan (nurture) dimana orang yang bersangkutan tumbuh dan berkembang.

        Bahkan sejak zaman sebelum masehi peta karakter telah dirumuskan oleh Hippocrates. Dalam kajian psikologi, character berarti gabungan segala sifat kejiwaan yang membedakan seseorang dengan lainnya. Karakter juga dapat dipandang sebagai kesatuan seluruh ciri/sifat yang menunjukkan hakikat seseorang. Psikolog pakar psikologi kepribadian Gordon W. Allport sudah sejak lama (1937) melakukan riset tentang karakter. Menurutnya karakter merupakan suatu organisasi dinamis dari sistem psiko-fisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran inidvidu secara khas. Interaksi psiko-fisik mengarahkan tingkah laku manusia. Karakter bukan sekedar suatu kepribadian (personality) karena karakter sesungguhnya adalah kepribadian yang terevaluasi sementara kepribadian adalah karakter yang terdevaluasi (“Character is personality evaluated and personality is character devaluated”).Dengan demikian dapat disimpulkan karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang.Faktor bawaan boleh dikatakan berada di luar jangkauan masyarakat dan individu untuk memperngaruhinya, sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor yang berada pada jangkauan masyarakat dan individu.

        Jadi usaha pembangunan karakter seseorang dapat dilakukan oleh masyarakat atau individu sebagai bagian dari lingkungan melalui rekayasa faktor lingkungan.Faktor lingkungan dalam konteks pembangunan karakter memiliki peran yang sangat penting karena perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pendidikan karakter sangat ditentukan oleh faktor lingkungan ini.

        Dengan kata lain pembentukan dan rekayasa lingkungan yang mencakup diantaranya lingkungan fisik dan budaya organisasi, manajemen organisasi, kurikulum, pendidik (dosen, guru, tajar, taji dan taprof Lemhannas RI), dan metode belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan.Pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan melalui rekayasa faktor lingkungandengan strategi :

  1. Keteladanan,
  2. Intervensi Sosial,
  3. Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten, dan
  4. Penguatan (reinforcement).

        Dengan kata lain perkembangan dan pembentukan karakter memerlukan pengembangan keteladanan yang ditularkan, intervensi melalui proses pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus-menerus dalam jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan penguatan serta harus dibarengi dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

  1. Sejarah Pembangunan Karakter Bangsa  Indonesia

        Ada baiknya kalau secara sepintas diungkap usaha yang telah dilakukan bangsa Indonesia dalam membangun karakter warga negaranya, nation and character building, sejak proklamasi kemerdekaan hingga kini, untuk dapat dijadikan bahan banding dalam rangka menentukan strategi pembangunan karakter bangsa masa kini dan di masa yang akan datang.

        Pada masa pemerintahannya, Bung Karno begitu terobsesi dengan suatu gerakan atau usaha pembangunan karakter bangsa, yang diberi nama “Nation and Character Building”. Bung Karno menyadari bahwa sebagai akibat dijajah oleh Belanda selama sekitar tiga abad, terbentuklah karakter rakyat yang disebut “abdikrat,” meminjam istilah dari Verhaar dalam bukunya Identitas Manusia. Rakyat merasa dirinya sebagai kawulo dalem atau abdi raja yang mampunya sekedar “nyadong dawuh,” suatu penyerahan diri secara total kepada raja. Sebagai akibat terbentuk rakyat tanpa keberdayaan diri serta tidak memiliki kepercayaan diri atau self confidence. Memasuki alam kemerdekaan watak yang terbentuk pada rakyat sebagai akibat penjajahan tersebut harus dikikis habis. Rakyat harus berjiwa merdeka, berani berkata “ini dadaku, mana dadamu,” berani menentang musuh revolusi, yakni kapitalisme dan imperialisme.

        Dalam beberapa hal ternyata Bung Karno berhasil dalam usaha “Nation and Character Building”. Rakyat mulai menyadari bahwa dirinya merupakan warga bangsa dari suatu negara yang besar yang bernama Indonesia yang wilayahnya terbentang di antara dua samudra besar dan dua benua. Rakyat dari Sabang sampai Merauke merasa terikat dalam suatu negara bangsa, dan rakyat merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, dalam batas-batas tertentu. Rakyat berani berkata :”Go to hell with your aids.”

        Upaya-upaya untuk Nation and Character Building diteruskan pada masa pemerintahan Pak Harto. Bila pada pemerintahan Bung Karno kebanggaan rakyat sebagai bangsa Indonesia lebih bersifat politis, maka pada masa pemerintahan Pak Harto diusahakan mengisi kebanggaan dalam arti nyata. Rakyat harus kecukupan pangan, sandang dan papan, rakyat harus pandai dan sehat, income per capita rakyat harus tinggi, rakyat harus kerja keras, sehingga lebih bertitik berat pada sisi ekonomi. Rakyat akandapat membusungkan dadanya, berani berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain apabila didukung dengan kondisi perekonomian yang handal. Sementara itu watak bangsa harus dibangun dengan bersendi pada adat budaya bangsa. Berkembanglah gerakan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Rakyat dididik untuk dapat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga-bangsa dan warga-dunia, dan mampu untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

        Memasuki era reformasi negara dan pemerintah belum sempat untuk membangun karakter bangsa. Guyuran globalisasi yang demikian deras, dalam situasi rakyat yang belum siap, berakibat globalisasi meluncur tanpa kendali dan tanpa saringan dengan sepatutnya, berakibat rakyat terbawa arus kebebasan dan individualisme. Watak bangsa terjerembab ke dalam titik nadir, seperti materialistis, individualistis, hedonistis, mementingkan diri sendiri (selfish), lunturnya wawasan kebangsaan dan sebagainya. Oleh karena itu sudah waktunya, dan tidak dapat ditunda-tunda lagi, karakter bangsa perlu dan harus dibangun, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki harga diri, percaya diri, serta mampu bersaing dengan bangsa lain utamanya dengan negara tetangga, dalam berbagai aspek kehidupan dunia.

        Suatu negara-bangsa yang ingin sukses dalam membawa diri, harus berpendirian yang kokoh dan kuat, memiliki belief system yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan penuh kesadaran berusaha untuk mengaktualisasikan belief system tersebut dalam realitas. Success is our right. So, be ourself, begitulah ungkapan orang bijak, maka kenali karakter bangsamu bila kita sebagai bangsa  ingin sukses ditengah-tengah persaingan dan tekanan globalisasi saat ini.

  1. Landasan Yuridis

        Landasan yuridis untuk pelaksanaan program Pembangunan Karakter bangsa sebagai bagian dari tugas pokok Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI adalah sbb :

  1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
  2. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan : ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
  3. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 menyebutkan : ”Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
  4. Ketetapan MPR RI No. VI/ MPR/ 2001, tentang Etika Kehidupan Bernegara, menetapkan : ”Pokok-pokok, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan etika kehidupan bernegara, serta merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan ketetapan tersebut sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.”
  5. Arahan Presiden RI kepada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) pada tanggal 22 Pebruari 2005, Bapak Presiden memberikan pesan agar menyampaikan suatu gagasan mengenai “Membangun Kembali Bangsa Indonesia,” dengan jalan membangun moral dan karakter bangsa, dengan mengutamakan (a) nation and character building, (b) pembangunan konstitusionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan (c) mengembangkan etika kehidupan bernegara, dengan tidak meninggalkan jatidiri bangsa.
  6. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan pengarahan Bapak Presiden merupakan landasan yang kuat bagi usaha membanguan karakter bangsa. Dalam menghadapi gerakan globalisasi, pembangunan karakter bangsa harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi, apabila kita ingin menjadi peserta aktif dalam gerak dan laju globalisasi.
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
  8. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

  1. Pentingnya Pembangunan Karakter Bangsa

        Quote wisdom: “Perhatikan pikiranmu karena akan menjadi kata-kata, perhatikan kata-katamu karena akan menjadi perbuatan, perhatikan perbuatanmu karena akan menjadi kebiasaan, perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu, perhatikan karaktermu karena akan menentukan masa depanmu” (Dalai Lama).

        Suasana toleransi dan saling menghargai antar umat beragama sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang totalnya sebanyak 246 juta jiwa adalah muslim. Jumlah penduduk yang besar dapat merupakan potensi, sekaligus hambatan. Apabila penduduknya berkualitas semua maka bangsa tersebut berjaya, meskipun tidak selalu menjadi negara yang “adidaya” tetapi merupakan bangsa yang mempunyai “karakter” dan akan disegani oleh bangsa-bangsa lain. 

        Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa dimana terdapat sifat “gotong royong” – saling membantu, dan hal ini memang tidak terdapat istilah yang setara dengan kata “gotong royong” dalam kosakata bahasa lain. Akan tetapi dalam kurun waktu kemajuan zaman dan pengaruh global, sifat “gotong-royong” makin pudar dan diganti dengan sifat sifat “individualistik” serta “arogansi pribadi”. Apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan “karakter bangsa” ini sehingga pada saat ini (tahun 2015) sering didengar bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan karakater bangsanya?Memang banyak hal-hal yang mewarnai “karakter” ini bila kita cermati berbagai hal yang terkait budaya (“culture”) ataupun faktor faktor sosial lainnya maupun terkait faktor ekonomi bangsa. Untuk itu, maka adalah tepat adanya pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan BTI) diajarkan, terus disosialisasikan, diterapkan dan dievaluasikan dari waktu ke waktu guna mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya.  

        Pada tingkat individual maupun kolektif istilah ini memliki relevansi dan memerlukan perenungan bagi seseorang individu, masyarakat atau suatu bangsa:

When wealth is lost, nothing is lost;

when health is lost, something is lost;

when character is lost, all is lost

(Billy Graham).

        Pada saat ini muncul semakin banyak masalah di dunia, dimana tidak ada satu pihak pun yang mempunyai semua resources yang diperlukan untuk mengatasinya sendiri kecuali dengan bekerjasama (kolaborasi). Namun terkendala oleh kondisi sebagai berikut:

  1. Perbedaan Bahasa dan Tidak Bijak Membelanjakan Uangnya

        Di dunia ini ada demikian banyak bahasa, sehingga sulit mengkomunikasikannya.

        Kalau dunia dianggap desa dengan penduduk 1000 orang:                                                             584 Asia – 124 Afrika – 95 Eropa Barat dan Timur – 84 Amerika Latin – 55 Eks Rusia – 52 Amerika – 6 Australia dan New Zealand –                                                                                   165 menggunakan Mandarin – 86 English – 83 Urdu/Hindi – 64 Spanish – 5 Russia – 37 Arab. Jumlah ini hanya setengah penduduk kampung. Sisanya Bengali, Portugis, Indonesia, Jepang, Jerman, Perancis dan 200 bahasa lain-lain.

        Pendidikan diletakkan paling rendah. Prioritasnya masih di urusan kenikmatan hidup. Narkoba dan pembelian mesin perang baik konvensional maupun cyber merupakan belanja negara yang paling besar.Sebagian kecil memiliki senjata pemusnah massal namun takut digunakan karena dengan radiasinya akan memusnahkan kehidupan secara keseluruhan termasuk pemiliknya. (Lihat: Irid Agoes, “The Dancing Leader 1.0").

  1. Perbedaan etnis, agama, keyakinan, ideologi untuk menyelesaikan masalah.

Konflik yang berlatarbelakang etnis, agama, keyakinan dan kepercayaan  masih terus terjadi. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menerima Ideologi Pancasila, bahkan mempromosikan ideologi lain berbasis primordialisme yang diimport dari negara asing dan melupakan sejarah berdirinya NKRI. Semuanya itu kalau tidak bisa dikelola (manage) dengan baik, melalui pendidikan inklusif dan kepemimpinan nasional berwawasan kebangsaan, akan menjadi sumber masalah yang tak pernah usai.

  1. Gadget ditambah kesadaran Hak Asasi Manusia

        Membuat diversity menjadi semakin dahsyat dan mengglobal. Setiap orang bisa menjadi penerima, penerus dan pembuat berita. Peran media sosial semakin besar.

        Gaya sentrifugal, menjauhi Pusat,  berkembang secara pesat sehingga perlu diimbangi dengan gayasentripetal, menuju ke Pusat supaya tidak cerai berai. Perubahan perilaku anak muda yang sudah mulai kehilangan kesopansantunan dan budi pekerti seolah mereka datang dari langit, tercerabut dari akar budaya bangsa Indonesia.Sejatinya gadget atau apapun bentuk teknologi informasi dan komunikasi tersebut hanyalah sebuah alat (tools) untuk memudahkan hidup manusia. Lemahnya kesadaran akan menempatkan “esensi” dari pada “asesoris” serta termakan “gengsi” sesaat masih melanda bangsa Indonesia saat ini. Ditandai dengan maraknya benda-benda palsu mulai dari “beras palsu” hingga “ijazah palsu”. Meningkatnya kesadaran akan HAM disatu sisi adalah suatu kebaikan namun lupa bahwa hal itu juga mengandung kewajiban untuk menghargai HAM orang lain di seluruh sektor kehidupan terlebih semua kesempatan yang diselenggarakan oleh negara.  

  1. Bangunlah Jiwanya dan Bangunlah Badannya

        Syair dalam lagu kebangsaan kita “Indonesia Raya” dinyanyikan “Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya”. Oleh karena pembangunan fisik penting namun yang lebih mendasar adalah pembangunan jiwa/mental/karakter bangsa Indonesia agar mampu bersaing di tengah-tengah persaingan Internasional dalam bidang Ipoleksosbudhankam dan Iptek yang semakin mengganas.

        Kompas 18 Mei 2015 mengangkat head line tentang Stroke. Diabetes, Hipertensi, Kanker sudah masuk Gunung Kidul. Tanggal 19 Mei 2015 tentang memanjakan lidah sehingga menimbulkan penyakit yang tidak menular tapi susah dan high cost merawatnya. Tanggal 21 Mei 2015 tentang Stress berat, dan gangguan emosional. Kalau baby boomer bisa dikendalikan oleh program keluarga berencana. Lansia boomer hanya bisa diatasi dengan pendidikan dari usia muda untuk menjadi Lansia tangguh.

        Tahun 2015, diantara 9 orang Indonesia, ada 1 lansia. Jumlahnya terus bertambah karena Usia Harapan Hidup harus ditingkatkan terus menerus sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Soal dampaknya menimbulkan masalah bagi yang lain bukan urusan saya, silahkan diurus departemen yang bersangkutan. Pembangunan kesehatan fisik tampak membaik dan terus meningkat namun kesehatan mental atau “jiwa” semakin memburuk ditandai dengan “ketidakmerasa bersalah” ketika para pejabat publik ditangkap KPK dan meski diberi status “koruptor” pun masih bisa tertawa dan tampil percaya diri di depan kamera TV. Ide untuk merevolusi mental itu memang baik namun membangun sistem dan budaya organisasi yang sehat, fair, memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa yang kompeten lepas dari latarbelakang etnis, suku dan agamanya terasa masih memerlukan perjuangan panjang. Pemimpin cerdas, berkaraker kebangsaan yang ada perlu didukung oleh sistem dan budaya meritokrasi objektif yang membebaskan munculnya para kader bangsa yang kompeten dan berkarakter kebangsaan dan berdedikasi untuk mencerdaskan dan membangun bangsa ini.

  1. Bukan Mencegah - Malah memberi keistimewaan pada yang berbuat salah

        Alih-alih diajar supaya “jangan melakukan sesuatu pada orang lain yang kamu tidak mau orang lain lakukan hal itu kepadamu”, melalui budi pekerti sehingga kalau berbuat salah suka rela mengundurkan diri, malahan dilindungi asas “pra-duga tak bersalah”; “atas nama agama”; “LSM atau Ormas dibiarkan mengambil alih peran penegak hukum”.  Penempatan etika dan etos kerja tidak jelas arah dan tujuannya dalam sistem birokrasi dan penegakan hukum di republik ini. Nilai-nilai kebajikan (virtue), norma-norma dan kepatutan sosial serta filasafat hukum dikalahkan oleh teks hukum positif yang tidak jarang diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan penguasa dan pemilik modal yang berujung pada transaksi keuangan yang “legal” tapi melanggar etika.

        Organisasi perusahaan yang berubah dari basic building block menjadi jejaring, mirip cara kerja otak dengan sinapsnya tentu memerlukan perubahan sikap dari anggotanya. Yang dimaksud sebagai Pelanggan (customers) sudah dimulai dari the next process sampai purna jual.

        Ajaran Ki Hadjar Dewantara sudah mengajarkan pada kita untuk beyond standard operating procedure, melayani dengan hati, totalitas dan berdedikasi untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa.

        Semua masalah ini akan dihadapi setelah selesai dari program pembangunan karakter bangsa Lemhannas RI  sehingga tidak cukup hanya mengandalkan pencapaian kompetensi di bidang studi saja tapi pembangunan karakter dan kepribadian bangsa untuk tidak serakah dan menghalalkan segala cara serta mampu mengelola perbedaan yang sudah menjadi sunnatullah.  Untuk memperbaiki masyarakat, harus dimulai dari memperbaiki diri sendiri secara terus menerus berkesinambungan karena sudah pasti terjangkau, asal ada kemauan, kemudian keluarga, komunitas terbatas,  lingkungan, masyarakat luas, negara dan akhirnya ikut membangun peradaban dunia dalam era globalisasi. Peran dan fungsi Lemhannas RI dalam hal pembangunan karakter bangsa menjadi batu penjuru sekaligus dinamisator dari pertemuan arus besar antara gerak sentrifugal dan sentripetal pandangan dan pengalaman mengimplementasi nilai-nilai kebangsaan di negeri ini.

  1. TujuanPembangunan Karakter Bangsa
  1. Mengembangkan potensi hati nurani peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa.
  2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
  3. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.
  4. Menanamkan jiwa keteladanan, kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
  5. Mengembangkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi.

  1. Nilai-nilai Yang Mempengaruhi Pembangunan Karakter Bangsa
  1. Agama: artinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama, sehingga nilai-nilai karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
  2. Pancasila: artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan berketuhanan, politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan seni.
  3. Budaya: artinya nilai-nilai komunikasi antar masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan karakter bangsa.

BAB III

KONSEPSI PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

  1. Umum

        Secara umum untuk mewujudkan pembangunan karakter bangsa dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non formal, dan informal yang saling melengkapi dan mempercayai dan diatur dalam peraturan dan undang-undang.

        Contoh pada pendidikan formal :  Pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang dan pendidikan tersebut mencakup pada pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, evokasi keagamaan dan khusus. Dalam pelaksanaan pembangunan karakter bangsa dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan yang diintegrasikan pada kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang memuat pelajaran normatif, adaptif, produktif, muatan lokal, dan pengembangan diri. Pembangunan karakter bangsa di sekolah yang diintegrasikan pada pendidikan pengembangan diri antara lain; melalui kegiatan belajar-mengajar, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, semisal : pengurus OSIS, Pramuka, PMR, PKS, KIR, Olahraga, Seni, Keagamaan dan lainnya. Dengan kegiatan ekstrakurikuler ini sangat menyentuh, mudah dipahami, dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran minat dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran minat dan bakat yang dapat dikembangkan sebagai perwujudan pembangunan karakter bangsa.

  1. Landasan Konsepsi Pembangunan Karakter Bangsa

        Isitilah karakter “bangsa” bagi Indonesia bukanlah hal yang baru. Presiden I RI, Ir. Soekarno, telah menyatakan pentingnya “nation and character building” terutama bagi negara yang baru merdeka. Di tingkat organisasi kita juga sering mendengar istilah “culture and character building”. Konsep membangun karakter kembali dikumandangkan oleh bung Karno pada era tahun 1960-an dengan istilah “berdiri di atas kaki sendiri” (berdikari).Secara antropologis (historical) karakter bangsa dipandang sebagai tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantah dalam kebudayaan suatu masyarakat dan memancarkan ciri-ciri khas keluar sehingga dapat direspon orang luar sebagai kepribadian masyarakat/bangsa tersebut (Ade Armando, dkk. Refleksi Karakter Bangsa. Forum Kajian Antropologi Indonesia. Jakarta. 2008. hal 8).

        Secara edukatif pengertian Pendidikan Karakter Bangsa tersirat dalam UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; yang merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan Nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia pasal 3 UU Sikdiknas menyebutkan “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi, peserta didik agar menjadi manusia yang beriman yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dapat disimpulkan pengertian karakter bangsa adalah kualitas jati diri suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain.

        Untuk kepentingan itu, maka adalah tepat adanya pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan BTI) diajarkan, terus disosialisasikan, diterapkan dan dieavaluasi dari waktu ke waktu guna mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya melalui program .

        Masih terdapat pandangan yang kontroversial mengenai karakter bangsa. Ada yang berpendapat bahwa karakter bangsa itu tidak ada. Dengan maraknya globalisasi, eksistensi negara-bangsa saja diragukan, oleh karena itu tidak perlu, atau tidak ada manfaatnya untuk membahas karakter bangsa. Namun di sisi lain di belahan dunia ini masih saja terjadi perjuangan sekelompok umat manusia untuk menuntut diakuinya sebagai suatu bangsa. Suatu contoh yang mencolok mata adalah perjuangan masyarakat Yahudi dan Palestina, yang sama-sama keturunan dari seorang nabi masih berebut untuk mendirikan negara-bangsa masing-masing. Contoh yang lain adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 1950 anggotanya baru sekitar 50 negara, sekarang sudah sekitar 200 negara.

        Masing-masing negara-bangsa tersebut menunjukkan jatidirinya, yang dapat dilihat dari sikap dan perilakunya, cara untuk menghadapi permasalahan, bahasa ibunya, adat budaya dan sebagainya. Dari realitas tersebut kami beranggapan bahwa karakter bangsa itu ada. Karakter bangsa inilah yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lain dilihat dari cara bersikap dan bertingkah laku. Karakter bangsa merupakan belief system yang telah terpatri dalam sanubari bangsa, yang merupakan hasil perpaduan dari faktor endogen bangsa dan faktor eksogen berupa tantangan yang dihadapi oleh bangsa yang bersangkutan. Karena faktor endogen bangsa dan faktor eksogen yang dihadapi oleh masing-masing bangsa berbeda, maka merupakan suatu keniscayaan terbentuknya karakter bangsa.

        Membina karakter bangsa bertujuan agar bangsa yang bersangkutan mampu bersikap dan bertingkah laku dengan sepatutnya sehingga mampu mengantar bangsa menuju kesuksesan hidup. Kesuksesan hidup suatu bangsa tergantung bagaimana bangsa tersebut dapat membawa diri sesuai dengan cita-cita yang didambakannya, serta mampu untuk mengantisipasi secara tepat tantangan zaman. Dengan demikian sumber karakter adalah belief system yang telah terpatri dalam sanubari bangsa, serta tantangan dari luar sehingga akan membentuk sikap dan perilaku yang akan mengantar bangsa mencapai kehidupan yang sukses. Bagi bangsa Indonesia belief system ini tiada lain adalah Pancasila yang di dalamnya terdapat konsep, prinsip dan nilai yang merupakan faktor endogen bangsa Indonesia dalam membentuk karakternya. Dalam rangka memahami karakter bangsa maka perlu difahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

        Merujuk pada UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; yang merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan Nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia pasal 3 UU Sikdiknas menyebutkan “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi, peserta didik agar menjadi manusia yang beriman yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

        Sedangkan Tujuan Pendidikan Nasional merupakan rumusan mengenai kualitas manusia modern yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh sebab itu rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar pengembangan pendidikan karakter bangsa. Untuk memudahkan wawasan arti pembangunan karakter bangsa perlu dikemukakan pengertian, istilah, pembangunan karakter bangsa.

  1. Konsepsi Pembangunan Karakter Bangsa berdasarkan4 Konsensus Dasar Bangsa
  1. Konsep yang terdapat dalam Pancasila

  1. Konsep tentang Hakikat Eksistensi Manusia

        Konsep tentang hakikat eksistensi manusia ini menduduki posisi sangat sentral, karena tanpa mengetahui hakikat eksistensi manusia, kita tidak mungkin memahami dan mampu mendudukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Konsep yang lain merupakan derivasi dari konsep pokok ini. Eksistensi manusia tidak terlepas dari eksistensi alam semesta.Oleh karena itu untuk memahami hakikat eksistensi manusia perlu memahami hakikat eksistensi alam semesta.

                        Eksistensi Alam Semesta (Konsep MEAS – Abdulkadir Besar)

  1. Terdapat tiga tesis ontologik dalam memahami hakikat alam semesta, sebagai berikut:
  1. Dalam alam semesta tidak ada satu fenomena yang mandiri, berdiri sendiri terpelas dari fenomena lain;
  2. Ada itu bermakna memberi, hal ini merupakan suatu evidensi;
  3. Suatu pendapat adalah benar, hanya apabila ia bersamaan dengan segenap relasi yang berkaitan dengannya.
  1. Manusia ada, sebagai suatu fenomena, selalu dalam relasi dengan fenomena yang lain. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terikat dengan fenomena lain dalam suatu integritas.
  2. Relasi ini menampakkan diri dalam bentuk suatu interaksi saling memberi antar fenomena, yang berfungsi terciptanya sesuatu yang baru (novum). Sehingga suatu totalitas antar fenomena memiliki makna lebih dari keseluruhan kumpulan fenomena tersebut. Dalam alam semesta, fenomena yang berelasi ekuivalen merakit diri secara organik memunculkan jenjang baru yang integral.
  3. Pemeliharaan eksistensi alam semesta dimungkinkan adanya relasi kendali a-simetrik, yang didorong oleh energi yang terkandung pada setiap fenomena sesuai dengan fungsi dari setiap fenomena. Rakitan fenomena yang berenergi, yang berjenjang ke atas dan ke bawah tak terhingga itulah yang memungkinkan alam semesta eksis.
  4. Ada adalah memberi dengan asumsi bahwa fenomena yang diberi akhirnya dapat melaksanakan hakikat eksistensinya, yakni memberi pada fenomena yang lain.
  5. Hakikat eksistensi manusia bersifat becoming, yang akan mengalami perkembangan dengan lingkungannya. (Soerjanto).

        Dari thesa-thesa yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat eksistensi manusia adalah dalam kebersamaan, dan adanya saling ketergantungan. Terjadi proses interaksi antar unsur kehidupan bersama. Pancasila memberikan arahan bahwa eksistensi manusia selalu dalam relasi dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dengan masyarakat dan negara-bangsanya dan dengan dunia serta alam semesta.

        Berpegang pada konsep tersebut di atas, bangsa Indonesia memiliki karakter, bahwa dalam membawa diri manusia harus selalu sadar dan mendudukkan diri sebagai makhluk Tuhan, manusia wajib berusaha, tetapi selalu ridho terhadap apapun yang telah ditentukan oleh Tuhan, selalu menjaga keseimbangan dan harmoni, kebersamaan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, dan selalu mengusahakan terjadinya kelestarian lingkungannya. Manusia harus merasa sejahtera sebagai makhluk pemberi daripada sebagai makhluk peminta-minta.

        Keterangan : MEAS singkatan Mantikan Eksistensi Alam Semesta

  1. Konsep Pluralistik & Multikulturalistik

        Pancasila mengandung konsep kehidupan yang pluralistik baik ditinjau dari keanekaragaman suku bangsa, etnik, agama, maupun adat budaya. Sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, maka dalam keanekaragaman ini terdapat commondenominator. Bung Karno menyebutnya sebagai de grootste gemene deler dan de kleinste gemene veelvoud(persekutuan pembagi terbesar dan persekutuan kelipatan terkecil). Dengan kata lain bahwa keanekaragaman ini bukan sebagai sumber perpecahan, disintegrasi, tetapi terikat dalam persatuan dan kesatuan. Dalam memberi makna akanBhinneka Tunggal Ikaperlu diusahakan terjadinya keseimbangan antara keanekaragaman dan kesatuan, antara kepentingan pusat dan daerah. Keadilan akan terwujud bila pluralitas didudukkan secara proporsional dalam keseimbangan.

        Dari pandangan konsep pluralistik tersebut di atas maka Pancasila tidak sefaham dengan asas individualisme dan pluralisme yang mengagung-agungkan kepentingan pribadi, dan bahwa yang penting dalam kehidupan adalah terpenuhinya kepentingan pribadi. Pancasila mendudukkan pribadi sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam hidup kebersamaan, dan memandang sifat pluralistik masyarakat dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

        Konsep pluralistik merupakan salah satu unsur karakter bangsa, yang akan nampak dalam sikap dan perilaku bangsa; bahwa seseorang dalam mengejar cita-cita harus menghormati pula cita-cita yang dituntut oleh pihak lain. Dapat saja cita-cita yang kita tuntut berbeda dengan cita-cita yang dituntut oleh pihak lain. Bahkan mungkin suatu perkara kita pandang sebagai suatu kebaikan dan keadilan, memberikan kenikmatan pada kita, dipandang oleh pihak lain sebagai keburukan dan kenestapaan.

  1. Konsep Harmoni atau Keselarasan

        Alam semesta tertata dalam keselarasan, masing-masing unsur yang membentuk alam semesta berelasi dalam harmoni, sehingga terjamin kelestarian. Setiap unsur yang terdapat dalam alam semesta memiliki fungsi sesuai dengan kodrat bawaannya. Kewajiban setiap unsur tersebut adalah merealisasikan fungsi yang diembannya. Setiap unsur alam semesta dalam merealisasikan fungsinya, memanifestasikan potensi yang menjadi bekal pada lingkungannya. Dengan menunaikan kewajiban yang menjadi fungsinya maka tiap-tiap unsur memperoleh hak yang sepadan dengan fungsi yang diembannya. Terjadilah keserasian antara kewajiban dan hak, antara kewajiban asasi dan hak asasi.

        Apabila masing-masing unsur dalam alam semesta ini telah menunaikan fungsinya secara tepat dan benar, maka akan terjadi ketertiban, keteraturan, ketenteraman dan kedamaian. Yang terasa adalah adanya kenikmatan dalam tata hubungan.

        Demikianlah, apabila antara individu, masyarakat, negara-bangsa dan dunia dapat menempatkan diri secara tepat dan benar dalam tata hubungan sesuai dengan potensi alami yang dibawanya, maka akan tercipta harmoni atau keselarasan. Kekuatan yang menjadi modal dari setiap unsur bukan saling beradu untuk mencari menangnya sendiri, tetapi berpadu menjadi kekuatan yang sinerjik. Yang akan terasa adalah kenikmatan dalam kehidupan. Keserakahan tidak terjadi, pemerasan antar unsur tidak nampak, dengan demikian keadilan dan kesejahteraan akan terwujud. Perlu dicatat bahwa konsep harmoni bukan suatu konsep yang statis, beku, tetapi merupakan konsep yang dinamis. Konsep harmoni ini mewarnai karakter bangsa kita.

  1. Konsep Gotong Royong dan Kekeluargaan

        Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, Ir Soekarno di antaranya mengemukakan tentang dasar negara sebagai berikut:

“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya, satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong Royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong.”

        “Gotong Royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara-saudara. Kekeluargaan adalah faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekarjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah Gotong Royong.”

        “Prinsip Gotong Royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.”

        Demikianlah pandangan Ir. Soekarno mengenai konsep gotong royong yang beliau sebut sebagai suatu prinsip. Gotong royong adalah konsep dalam hidup bermasyarakat yang menggambarkan adanya bentuk kerjasama dengan ciri sebagai berikut :

  1. Semua yang terlibat dalam kehidupan bersama, memberikan saham sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Masing-masing bekerja dengan sepenuh hati dalam kerja sama tersebut.
  2. Hasil kerja sama ini adalah untuk kepentingan bersama, kebahagiaan bersama.
  3. Dalam gotong royong tidak terjadi exploitation de ‘l homme par ‘l homme.

        Faham kekeluargaan merupakan faham yang berkembang pada bangsa Timur termasuk Indonesia. Dapat kita amati faham kekeluargaan ini di India, Cina, dan Jepang. Salah satu ciri faham kekeluargaan ini adalah adanya penghormatan dan penghargaan pada orang tua, guru dan figur yang dipandang sebagai sesepuh, yang secara prerogatif memiliki hak-hak tertentu (termanifestasi dalam penghormatan orang tua, voorouder verering). Dengan faham kekeluargaan diharapkan terjadinya keselarasan dan keserasian dalam hidup bersama; kepentingan keluarga lebih utama dari kepentingan pribadi. Pandangan semacam ini yang sering menimbulkan pertentangan antara res privata dengan res publika. Dalam kehidupan yang bersendi kekeluargaan tidak membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, karena setiap pribadi dalam keluarga itu adalah keluarga itu sendiri.         Paham kekeluargaan memang bukan faham individualisme yang mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan umum. Paham kekeluargaan memberikan nuansa terhadap karakter bangsa, meskipun akhir-akhir ini faham kekeluargaan mengalami distorsi diakibatkan oleh maraknya faham individualisme yang kaku.

  1. Konsep Integralistik

        Faham integralistik bermula timbuldari gagasan Dr. Soepomo yang disampaikan di depan Sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei 1945. Konsep yang diajukan oleh Dr.Soepomo ini kemudian terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 dengan rumusan sebagai berikut:

        “Negara –begitu–bunyinya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara, menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.”

        Catatan: Dengan perubahan UUD NRI 1945, Penjelasan UUD 1945, tidak merupakan bagian UUD 1945 lagi.Namun sebagai penjelasan terhadap Pembukaan UUD NRI 1945, dipandang bermakna penting.

        Aliran pengertian negara persatuan seperti yang dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945 ini tiada lain adalah faham integralistik seperti yang dimaksud dalam pidato Dr. Soepomo di depan BPUPKI, suatu faham yang mengatasi faham individualisme atau perorangan maupun faham kolektivisme atau faham golongan. Seluruh komponen yang terlibat dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara membentuk suatu kesatuan yang integral.

        Konsep integralistik ini dikembangkan oleh Abdulkadir Besar, di antaranya sebagai berikut:

  1. Antara negara dan rakyat terjalin oleh relasi saling tergantung. Interaksi saling-memberi antargolongan yang ada dalam masyarakat melahirkan negara; sebaliknya negara dengan relasi kendali a-simetriknya menyelenggarakan pengetahuan yang menjamin berlangsungnya interaksi saling memberi.
  2. Anggota masyarakat memandang negara sebagai dirinya sendiri yang secara kodrati berelasi saling tergantung; sebaliknya negara memandang warganegaranya sebagai sumber genetik dirinya.
  3. Antara rakyat dan negara tidak terdapat perbedaan kepentingan.
  4. Yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu.
  5. Kebebasan manusia adalah kebebasan relasional.
  6. Putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat sewajarnya melalui proses musyawarah untuk mufakat.

  1. Konsep Kerakyatan

        Kerakyatan atau demokrasi adalah suatu konsep yang terjabar dari suatu pandangan bahwa kedaulatan dalam hidup bernegara terletak di tangan rakyat, sehingga kekuasaan dan kewenangan yang diperlukan dalam mengatur suatu pemerintahan bersumber atau berasal dari rakyat. Persoalan yang timbul adalah bagaimana tata cara penyaluran kedaulatan yang ada pada rakyat sampai berupa kewenangan untuk memerintah. Lembaga negara apa saja yang diperlukan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat tersebut, serta bagaimana tata kerja antar lembaga agar kedaulatan yang terletak di tangan rakyat tersebut dapat terealisasi dengan sepatutnya. Di samping itu bagaimana keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat ditentukan sehingga dapat terwujud keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

        Abdulkadir Besar menyatakan tentang kerakyatan atau demokrasi ini sebagai berikut:

  1. Yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu;
  2. Kebebasan manusia adalah kebebasan-relasional;
  3. Untuk mendapatkan putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat sewajarnya melalui proses musyawarah untuk mufakat;
  4. Dengan prinsip saling memberi bermakna ikhlas mengakui kebenaran orang lain, berpasangan dengan berani mengakui kesalahan atau kekhilafan sendiri;
  5. Dengan berlangsungnya interaksi saling-memberi antar pendapat yang berbeda muncullah novum yang berupa pendapat terbaik dari sejumlah pendapat yang berbeda mengenai hal yang sama;
  6. Selanjutnya dikemukakan bahwa kerakyatan adalah berasa, berpikir, bersikap, dan kesediaan berbuat sesuai dengan keinsyafan keadilan rakyat.

  1. Konsep Kebangsaan

        Rakyat Indonesia mengaku sebagai suatu bangsa yang berkembang sejak permulaan abad ke-20. Memang ada yang berpendapat bahwa perjuangan kebangsaan telah terjadi pada zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Pendapat tersebut mungkin bersifat sangat politis. Menurut konsep akademik, perjuangan rakyat untuk mewujudkan suatu bangsa baru bermula dengan lahirnya pergerakan nasional Budhi Oetomo, pada tahun 1908, yang dipandang sebagai tonggak sejarah (corner stone) kebangkitan bangsa Indonesia. Perjuangan ini mengkristal menjadi suatu sumpah yang diucapkan oleh para pemuda pada tahun 1928, dengan menyatakan bahwa rakyat yang terserak dari Sabang sampai Merauke adalah suatu bangsa yang bernama Indonesia. Sumpah tersebut menjadi suatu kenyataan dengan diproklamasikannya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, suatu negara-bangsa yang berwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia.

        Tekad rakyat ini mengandung konsekuensi bahwa kepentingan negara-bangsa didudukkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Suatu keputusan bangsa memiliki kedudukan di atas kepentingan golongan dan pribadi. Tekad ini memerlukan pengorbanan, apalagi di masa sedang menggebu-gebunya perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia tidak perlu dipertentangkan dengan kepentingan negara-bangsa, karena rakyat itulah bangsa itu sendiri. Rakyat tidak terpisahkan dari negara-bangsanya. Suatu konsep yang berusaha untuk menciptakan polarisasi antara individu dan negara-bangsanya adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep negara persatuan.

        Mengenai konsep kebangsaan ini Sri Sultan H.B.X menyatakan sebagai berikut: “Karena itu kebangsaan Indonesia yang berideologikan Pancasila harus bersifat inklusif serta egalitarian dalam bidang politik, budaya dan ekonomi yang dapat diwujudkan dan dipelihara secara dinamis, bila terdapat distribusi kekuasaan yang relatif seimbang di antara semua unsur bangsa pendukungnya.”

        Konsep kebangsaan dewasa ini memerlukan pemikiran secara lebih cermat dan mendalam khususnya dalam menghadapi tantangan global dan disintegrasi bangsa. Tanpa adanya konsep yang kuat mengenai kebangsaan, kehancuran negara-bangsa telah ada di depan mata, baik berupa leburnya negara-bangsa yang tidak memiliki harga diri lagi dalam dunia global, maupun akan terpecah belahnya negara-bangsa menjadi negara negara kecil.

  1. Prinsip dan Nilai Dalam Pancasila
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa

        Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut sila-sila dalam Pancasila itu adalah prinsip. Pancasila disebut sebagai the five principles. Oleh karena itu untuk memahami prinsip yang terkandung dalam Pancasila perlu dipahami makna dari sila-sila Pancasila.

        Sebagai konsekuensi logis dari axioma Ketuhanan Yang Maha Esa, maka lahirlah suatu pengakuan bahwa alam semesta, termasuk manusia, adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan telah mengaturnya dengan hukum-hukum yang pasti.Disamping itu Tuhan juga telah menyediakan segala hal yang diperlukan untuk memelihara kelangsungan eksistensi ciptaanNya, serta dengan membekali dengan kompetensi-kompetensi tertentu pada makhlukNya, maka sudah sewajarnya bila manusia patuh dan tunduk kepadaNya.

        Eksistensi segala unsur yang tergelar di alam semesta ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri sesuai dengan yang digariskan oleh Tuhan. Bahwa segala unsur yang terdapat di alam jagad raya ini memiliki saling ketergantungan yang membentuk suatu ekosistem yang harmonis. Masing-masing memiliki peran dan kedudukan dalam menjaga kelestarian alam semesta. Pengingkaran akan fungsi yang diemban oleh masing-masing unsur akan mengganggu keseimbangan dan harmoni. Namun di sisi lain Tuhan juga membekali manusia dengan kemampuan untuk berpikir, merasakan dan berkemauan. Kemampuan-kemampuan ini berkembang lebih lanjut menjadi kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi, kemampuan bermasyarakat dan sebagainya. Untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut Tuhan juga mengaruniai manusia suatu hak yang disebut kebebasan. Berbagai pihak beranggapan bahwa hak harus dituntut karena hak ini berkaitan dengan kepemilikan yang hakiki, lupa bahwa sebenarnya hak adalah suatu kualitas etis atau moral yang diharapkan dapat membentuk suatu kesantunan moral yang ideal.

        Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan bahwa manusia sadar dan yakin bahwa dirinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur, yang patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkanNya. Suatu ikhtiar sebagai upaya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik yang merupakan implementasi kebebasan, dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan. Segala upaya yang dilakukan oleh manusia tidak dibenarkan bertentangan dengan apa yang menjadi misi manusia dengan kelahirannya di dunia. Tindakan yang mengarah pada perusakan, penghancuran adalah bertentangan dengan misi yang diemban oleh manusia. Yang dipergunakan sebagai acuan tiada lain adalah memayu hayuning bawono, mengusahakan agar alam selalu dalam keadaan yang paling kondusif bagi kelestariannya. Dari uraian di atas maka nilai yang terkandung dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sesungguhnya adalah Tiada Kebenaran Yang Mendua (Tan Hana Dharmma Mangrva) bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, etnis, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YMK namun semua keyakinan itu bermuara pada kebenaran yang satu, yaitu kebenaran ilahi. Maka menurut penulis nilai yang terkandung adalah Ketuhanan, bukan religious, sebab masih ada sebagian masyarakat Indonesia asli yang tidak memiliki “agama” namun percaya pada adanya Tuhan misalnya suku badui di Banten dengan “sunda wiwitan”nya; Islam Wetu Telu pada sebagian  masyarakat Sasak di NTB yang merupakan sistem kepercayaan sinkretik hasil saling silang ajaran Islam, Hindu, dan unsur animisme dan antropomorfimisme, semuanya itu tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang harus kita hormati sama dengan pemeluk agama yang diakui resmi oleh negara.

  1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

                Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tinggi martabatnya. Manusia dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah, yang baik dan yang buruk, yang adil dan zalim, dsb. Manusia selalu mengusahakan yang terbaik bagi dirinya, menghendaki perlakuan yang adil. Untuk mencapai hal tersebut manusia berusaha untuk menciptakan pola-pola pikir dan tindak yang bermanfaat bagi dirinya tanpa merugikan atau mengganggu pihak lain. Manusia didudukkan dalam kesetaraan; hak-haknya dihormati tanpa mengabaikan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang wajib mengemban fungsi yang dilimpahkan oleh Tuhan kepadanya. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai dengan bekal-bekal dan kemampuan-kemampuan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Hanya dengan cara demikian maka manusia diperlakukan dengan sepatutnya secara beradab. Berdasarkan uraian di atas maka nilai yang terkandung dalam sila ke dua ini adalah Kemanusiaan.

  1. Persatuan Indonesia

        Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, manusia akan berhadapan dengan manusia lain sebagai individu, dengan berbagai jenis kelompok atau golongan, dengan suatu kelompok khusus yang disebut negara-bangsa, dan dengan masyarakat dunia. Dalam hubungan ini pasti akan timbul kepentingan-kepentingan tertentu, dan masing-masing unsur berusaha untuk menonjolkan dan memperjuangkan kepentingannya. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, berusaha untuk mendudukkan setiap unsur pada peran dan fungsinya secara selaras atau harmonis. Yang diutamakan bukan kepentingan masing-masing unsur namun terpenuhinya kepentingan dari semua unsur yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

        Adalah wajar bila dalam hidup berbangsa dan bernegara kita sebagai warga negara-bangsa menyerahkan sebagian dari kepentingan dan kebebasan kita demi persatuan dan kesatuan, kelestarian dan kebesaran negara-bangsa. Sebagai contoh adalah dipandang wajar suatu negara-bangsa menuntut pemuda-pemudanya untuk mengambil bagian dalam pertahanan negara, seperti bentuk wajib militer. Bahkan ada suatu negara-bangsa yang terpaksa mengambil tindakan secara tegas bagi warganegaranya yang menolak wajib militer tersebut. Tanpa menyerahkan sebagian dari kepentingan dan kebebasan individu tidak mungkin terbentuk suatu masyarakat yang disebut negara-bangsa.

        Oleh karena itu bangsa Indonesia sejak terbentuknya negara bangsa Indonesia telah menyadari akan keanekaragamannya sehingga dalam naskah proklamasi jelas bangsa Indonesia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, sebagai negara yang mendeklarasikan kemerdekaannya di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya selama ratusan tahun berpikir dan bertindak bahwa “kemerdekaan adalah Hak segala bangsa”. Bangsa Indonesia tidak egois tapi altruis. Bahasa persatuan pun demikian, suku jawa yang mayoritas mau mengebelakangkan egoismenya untuk mendukung Bahasa melayu pasar sebagai Bahasa Indonesia. Dengan uraian di atas maka nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini menurut penulis adalah “Kesatuan dalam perbedaan” (unity in diversity).

  1. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

        Dewasa ini negara-negara di dunia sedang dilanda oleh demam demokrasi. Masing-masing negara berusaha untuk membuktikan dirinya sebagai negara demokrasi. Namun bila kita cermati, maka pelaksanaan demokrasi di berbagai negara tersebut berbeda-beda. Tidaklah salah bila UNESCO berkesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambiguous, atau memiliki dua makna. Terdapat ambiguity atau ketaktentuan dalam sekurang-kurangnya dua segi, yakni mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipergunakan untuk melaksanakan ide demokrasi ini, dan mengenai latar belakang kultural dan historis yang mempengaruhi istilah, ide dan praktek demokrasi.

        Oleh karena itu suatu negara-bangsa yang ingin memberikan makna demokrasi sesuai landasan filsafat yang dianutnya dan mendasarkan diri pada sejarah perkembangan bangsanya dipandang wajar-wajar saja. Bahkan memaksakan suatu sistem demokrasi yang diterapkan pada suatu negara-bangsa tertentu untuk diterapkan pada negara lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dipandang suatu pelanggaran hak asasi. Oleh karena dipandang sah-sah saja bila bangsa Indonesia memiliki konsep demokrasi sesuai dengan dasar filsafat negara-bangsanya dan latar belakang budayanya, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang diterapkan melalui lembaga-lembaga negara yang disepakati oleh the founding fathers. Dapat disimpulkan bahwa nilai yang terkandung dalam sila ke empat Pancasila ini adalah Kerakyatan.

  1. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

        Yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam mendirikan negara adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada maknanya suatu kesejahteraan hanya untuk sebagian kecil dari rakyat Indonesia, karena akhirnya yang tidak memperoleh kesejahteraan ini akan menjadi beban dan tanggungan. Oleh karena itu konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai penterjemahan dari paham kebersamaan dan paham persatuan dan kesatuan. Sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari beragam latar belakang maka dituntut dari semua warga negara untuk berlaku adil kepada sesama anak bangsa baik bagi yang mayoritas tapi juga adil kepada yang minoritas. Itu prinsip yang harus diterapkan dalam berbagai dimensi ruang, waktu  dan tempat dimanapun mereka berada. Dengan uaraian di atas maka nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah Keadilan.

        Nampak dengan jelas betapa benar dan tepatnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang didambakan oleh bangsa-bangsa di dunia, merupakan prinsip-prinsip kehidupan universal, yakni prinsip spiritulitas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas yang disesuaikan dengan tantangan lingkungan adat budaya dan tantangan zaman. Prinsip-prinsip tersebut merupakan belief system yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya untuk memahaminya, serta untuk menerapkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu kita perlu membina karakter bangsa Indonesia berdasar Pancasila.

  1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara .
  1. Tinjauan historis

        Undang Undang Dasar atau konstitusi bagi suatu negara yang berdasar pada hukum (supremacy by law) adalah sangat penting, karena merupakan fundamen atau hukum dasar yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara guna mencapai cita-cita nasionalnya. Demikian halnya dengan negara Indonesia, pada saat bangsa ini sedang mempersiapkan kemerdekaannya para pendiri negara (the founding fathers) telah memikirkan landasan filosofi dan landasan hukum bagi negara Indonesia yang akan dibentuk. Kelahiran Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945merupakan buah perjuangan panjang bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang dimulai berabad-abad yang lampau, antara lain perlawanan dari Sultan Baabullah, Sultan Iskandar Muda, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Kapitan Pattimura, Teuku Umar dan sebagainya, sampai perjuangan kemerdekaan yang diwujudkan melalui Proklamasi Kemerdekaan dan dilanjutkan dengan pengesahan Konstitusi Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

        Rumusan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI diambil dari rancangan Konstitusi          masa sidang pertama (29 Mei sampai 1 Juni 1945) dan sidang kedua (11 sampai 17 Juli 1945), dan drafnya disetujui dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Mengingat BPUPKI yang tugasnya menyiapkan rancangan UUD telah selesai, maka pemerintah pendudukan Jepang berkeinginan segera untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan mengundang tiga tokoh yaitu Soekarno, Moh. Hatta dan Radjiman Wedijodiningrat menghadap Jenderal Terauchi di Vietnam.

        Sepulang dari Vietnam pada tanggal 14 Agustus 1945, diperoleh kabar bahwa Jepang telah kalah perang dan menyerah kepada sekutu. Dalam situasi yang tidak menentu, Soekarno dan Moh. Hatta didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, namun kedua tokoh menolaknya. Baru pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB di Pegangsaan Timur 56, Bung Karno bersama Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan negara Indonesia.

        Dalam rangka menjalankan pemerintahan, Soekarno melihat bahwa tidak ada satu lembaga negara manapun yang dapat menjalankan roda pemerintahan negara, satu-satunya lembaga yang ada adalah PPKI yang notabene bentukan pemerintah pendudukan Jepang. Oleh karena itu-lah kemudian, Soekarno bersama Moh. Hatta memprakarsai dilakukannya perubahan susunan keanggotaan PPKI dengan menambah anggotanya (6 orang), sehingga mencerminkan badan nasional Indonesia. Badan ini kemudian melakukan pertemuan atau sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang Undang Dasar Negara Indonesia. Dalam sidang pembahasan, terlontar beberapa usulan penyempurnaan dan bahkan terdengar kabar rakyat di Wilayah Indonesia Timur yang mayoritas beragama Kristen menolak untuk bergabung dalam Republik Indonesia bila Syariat Islam masuk dalam UUD negara. Akhirnya, setelah melalui perdebatan dan musyawarah, maka dicapai persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan penting antara lain: istilahmukadimah diganti pembukaan, penghapusan anak kalimat ”...dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", pada pasal 4 ditambah satu ayat yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD", ketentuan tentang Wakil Presiden yang semula berbunyi "Wakil Presiden ditetapkan dua orang" diganti menjadi "satu Wakil Presiden" dan  pada Pasal 6 ayat 1, kalimat yang semula mensyaratkan “Presiden harus orang Islam” diganti menjadi," Presiden adalah orang Indonesia Asli".

        Undang Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI ini diundangkan dan dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 Tanggal 15 Februari 1946. Perlu diketahui pula bahwa pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, penentuan pembagian wilayah negara, jumlah kementerian dalam pemerintahan, pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pengganti sementara Badan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

        Undang Undang Dasar 1945 dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Ketika dibentuk Negara Indonesia Serikat berlakulah UUD RIS, maka UUD 1945 hanya berlaku untuk Negara Indonesia yang beribukota di Yogyakarta. Saat negara RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka UUD RIS dan UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UUDS tahun 1950. Melalui Dekrit 5 Juli 1959 diberlakukan kembali UUD 1945, dengan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi terpimpin. Orde Baru mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965 dan berkeinginan untuk memurnikan kembali implementasi jiwa yang terkandung dalam UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Selanjutnya kaum reformis berhasil melengserkan Presiden Soeharto pada tahun 1998, maka mulailah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 dalam empat tahap, sesuai dengan cita-cita untuk melakukan penataan kembali terhadap sistem kenegaraan Indonesia agar lebih baik dan sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan demokratisasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

  1. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi negara-negara di dunia pada umumnya bersifat kodifikasi dan berupa sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan dasar untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Konstitusi suatu negara pada dasarnya memuat tujuan nasional yang ingin dicapai dalam kehidupan negara, memuat landasan ideologi yang melandasi filosofi kebijakan politik kenegaraan, memuat aturan-aturan dasar tentang: bentuk negara, bentuk pemerintahan, penetapan kelembagaan negara, sistem dan tata kelola pemerintahan negara, sistem kewilayahan negara, sistem politik dan kekuasaan, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosial, memuat tentang hak dan kewajiban negara, hak dan kewajibanwarga negara serta bahasa, lagu kebangsaan, lambang dan simbol-simbol negara. Sehingga konstitusi berkedudukan sebagai pedoman dan panduan bagi suatu bangsa dalam menyelenggarakan dan membangun sistem kenegaraan (national system building) yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai tata kehidupan dari masyarakat bangsa tersebut. Demikian pula dengan UUD NRI 1945 merupakan pedoman dan panduan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan national system building berdasarkan nilai-nilai tata kehidupan bangsa Indonesia.

Konstitusi bagi suatu negara juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis. Adapun kedudukan konstitusi tersebut adalah merupakan sumber dasar dari seluruh hukum negara, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan sebagai kebijakan politik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara. Bila suatu peraturan perundang-undangan dianggap menyimpang dari nilai-nilai dalam konstitusi, maka dapat dilakukan judicialreview (uji materiil) melalui lembaga peradilan yang diberi kewenangan, seperti melalui Mahkamah Konstitusi untuk uji materiil undang-undang dan Mahkamah Agung untuk uji materiil peraturan di bawah undang-undang.

Konstitusi mempunyai kedudukan sebagai landasan diwujudkannya cita-cita nasional suatu bangsa, bagi bangsa Indonesia cita-cita nasional dimaksud terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada dasarnya yang disebut dengan cita-cita nasional suatu bangsa adalah suatu kondisi ideal yang diangankan oleh bangsa itu untuk dapatdiwujudkan dalam memenuhi seluruh kebutuhan bangsa secara bersama-sama.

Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa, agar pemegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang serta melindungi HAM bagi seluruh warga negaranya, sehingga setiap penguasa (pemegang kekuasaan pemerintahan wajib menghormati HAM dari setiap warga negara dan memberikan jaminan perlindungan hukum dalam rangka melaksanakan haknya.         

  1. Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.        Nilai Kebangsaan yang dapat diambil dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada pada rumusan Pembukaan, yang merupakan “jiwa” dari keseluruhan kaidah hukum yang menata kehidupan bangsa dan negara RI. Di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini terkandung nilai-nilai:
  1. Kesadaran hakiki bahwa manusia memiliki harkat dan martabat sebagai insan yang merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan atau eksploitasi oleh siapapun dan dari pihak manapun.
  2. Pengakuan akan kebenaran perjuangan bangsa Indonesia didalam mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.
  3. Kesadaran rakyat sebagai manusia religius yang mengakui, bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kekuatan terbesar (Maha Besar) yang oleh kehendak Nya-lah, perjuangan kemerdekaan bangsa ini memperoleh hasil. (“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”)
  4. Kesadaran rakyat, bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan dengan sepenuh pengorbanan itu didasarkan pada satu keinginan yang luhur, bukan atas kepentingan sesaat untuk sekedar memenuhi keinginan/ambisi politik golongan atau kelompok tertentu. Karenanya keinginan luhur dimaksud (yakni untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas) selanjutnya ditetapkan sebagai cita-cita kemer-dekaan, yaitu cita-cita seluruh rakyat untuk menjadikan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, yang berdaulat, yang adil dan yang makmur.
  5. Tujuan nasional dan tujuan bagi penyelenggaraan negara, merupakan misi negara yang harus diemban oleh segenap perangkat penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan negara RI, yaitu “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …”.

        Dari pemahaman makna rumusan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kita dapat menemukenali nilai-nilai kebangsaan, yang mendorong  pernyataan kehendak bangsa Indonesia yang telah meraih kemerdekaannya, yaitu:

  1. Nilai Demokrasi, mengandung makna bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
  2. Nilai Kesamaan Derajat, setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum;
  3. Nilai Ketaatan Hukum, setiap warga tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku.

  1. Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Negara
  1. Tinjauan Historis

        Memudarnya nasionalisme, kecintaan pada bangsa dan tanah air merupakan produk dari faktor politik, ekonomi, sosial dan intelektual pada suatu tahapan sejarah. Nasionalisme adalah "suatu kondisi pikiran, perasaan atau keyakinan sekelompok manusia pada suatu wilayah geografis tertentu, yang berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki kebudayaan yang mencerminkan aspirasi bangsanya, terlekat pada adat dan tradisi bersama, memuja pahlawan mereka sendiri dan mempunyai toleransi terhadap keberagaman dalam suku, ras, agama dan adat". Nasionalisme adalah produk langsung dari konsep bangsa dengan merujuk pada perasaan cinta, merasa bangga, mempunyai perasaan yang menyatu diantara sesama warga bangsa dan di dalamnya terdapat semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, semangat untuk saling membela bila terjadi ancaman dari pihak manapun  dan semangat untuk saling berkorban guna memelihara kebersamaan, keutuhan dan eksitensi bangsa dan negaranya.

        Konsepsi kebangsaan dan konsepsi negara kesatuan, bagi bangsa Indonesia telah dimulai oleh kaum muda ketika mereka menyatukan tekad dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yaitu “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: Indonesia”. Pada masa itu kaum muda bersumpah untuk mewujudkan suatu negara (nusa) yang bernama Indonesia.

        Konsep satu nusa ini kemudian dikembangkan saat para pendiri negara bermusyawarah dalam sidang-sidang BPUPKI untuk membicarakan mengenai bentuk negara Indonesia yang sedang dipersiapkan. Kala itu, para anggota BPUPKI menyampaikan buah pemikirannya, ada yang berkeinginan untuk membentuk negara yang berdasarkan sistem kerajaan dengan sistem federal, ada yang berkeinginan berbentuk republik dengan sistem unitaris, ada yang berkeinginan berbentuk republik dengan sistem federal. Namun pada akhirnya berdasarkan musyawarah mufakat disetujuilah bentuk negara yang akan dibangun adalah republik dengan sistem unitaris integralistik. Dari sinilah konsep “negara kesatuan” dimulai. Konsep negara kesatuan (yang oleh Mr. Soepomo disebut dengan integralistik) yang tertuang dalam rancangan Undang Undang Dasar hasil BPUPKI, selanjutnya disahkan menjadi bentuk negara yang disepakati secara nasional oleh PPKI.

        Konsep bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam UUD 1945, dalam perjalanan sejarahnya pernah hapus dari sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu saat dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat sebagai hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, yang kemudian dikukuhkan dalam UUD RIS. Namun demikian konsep negara federal ini tidak bertahan lama, karena secara terus menerus berbagai negara bagian (dimulai oleh Negara Bagian Jawa Timur dan dilanjutkan oleh Negara Pasundan) mulai menyerahkan kewenangan pemerintahannya kepada pemerintah pusat. Puncak dari penyerahan kewenangan negara bagian dari RIS adalah disetujuinya “mosi integral” Parlemen RIS yang berisi desakan, agar Indonesia segera kembali dalam bentuk Negara Kesatuan yang dipelopori oleh M. Natsir pada tanggal 13 April 1950. Untuk mewujudkan penyerahan kewenangan dipergunakan ketentuan pasal 190 UUD RIS, dan selanjutnya ditandatangani  “Piagam Persetujuan antara RIS dan RI untuk kembali  kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Piagam ini ditandatangani oleh Moh. Hatta sebagai wakil RIS dan Perdana Menteri Abdul Halim sebagai wakil RI. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap menjadi konsensus nasional dan tidak akan dilakukan perubahan, yang juga ditegaskan dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen pasal 25A.

  1. Kedudukan Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia

        Bahwa negara yang akan dibentuk adalah sebuah Negara yang berbentuk Republik. Maknanya adalah bahwa negara Indonesia yang akan dijadikan wadah bagi segenap kehidupan bangsa nanti, haruslah merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah secara politik dan Hankam, walaupun pada kenyataannya secara geografik-kultural bumi Indonesia adalah sebuah kepulauan dengan penduduk yang multikultural.

                Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat dan negara ini bukanlah bentuk negara sebagai kelanjutan kerajaan/kesultanan/kedatuan yang pernah ada dan telah berabad-abad hidup berdaulat di wilayah nusantara. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, konsep negara kesatuan akan mengilhami bagi bangsa Indonesia menentukan batas-batas wilayah negaranya, akan menentukan sistem pengamanan yang tepat diterapkan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatannya, akan mengilhami sistem pembagian wilayah dan sistem pengelolaan serta hubungan antara pusat dengan daerah, akan menentukan sistem politik dan penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk perwakilan maupun pimpinan daerah.

        Konsepsi NKRI telah mengilhami bangsa Indonesia untuk memperjuangkan konsep wilayah Negara Kepulauan(Archipelago State) melalui Deklarasi Djuanda (1957). Konsep negara kepulauan ini telah mengubah paradigma dalam penentuan batas-batas negara yang semula didasarkan pada “Territeriole Zee en Maritiem Kringen Ordonantie 1939”, untuk kemudian diperjuangkan lewat konferensi PBB  serta disetujui dalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Indonesia selanjutnya meratifikasi keputusan UNCLOS 1982 tersebut melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985.

        Konsep Negara Kepulauan juga telah mengilhami tumbuhnya suatu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan sosial yang senantiasa berubah. Konsepsi ini memberikan nilai dan semangat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara serta bersama-sama menjaga ancaman dari manapun datangnya.

  1. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Sesanti Bangsa Indonesia
  1. Tinjauan Historis

Bangsa Indonesia lahir dari sebuah perjalanan panjang dan unik. Bangsa ini terhimpun dari berbagai ras (ras mongoloid dan ras melanesoid), berbagai suku bangsa (Aceh, Batak, Melayu, Sunda, Jawa, Dayak, Bali, Ambon, Sulawesi, Papua), berbagai budaya lokal, adat istiadat, agama yang beragam (Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, Kahayan dan aliran kepercayaan), yang semuanya secara alamiah mengandung perbedaan. Namun dalam realita perjalanan sejarah pembentukan bangsa Indonesia, berbagai perbedaan yang ada tidak menyurutkan dan menjadi penghalang untuk bersatu. Pada masa pergerakan nasional, sejak lahirnya kesadaran berbangsa, kebangsaan dipahami tidak sebagai himpunan suku-suku atau kelompok etnis, melainkan sebagai suatu ”transendensi atas suku-suku”. Perbedaan ciri-ciri lahiriah, adat istiadat, bahasa lokal, bahkan agama/kepercayaan yang telah mengakar, justru menjadi faktor pendorong bersama untuk mewujudkan sebuah masyarakat baru dengan tatanan sosial baru. Sebuah himpunan masyarakat baru yang diharapkan lebih mampu menjamin hajat hidup yang lebih baik.

Suku-suku tersebut pada umumnya telah memiliki tatanan sosialnya sendiri, dan juga ada yang telah memiliki struktur pemerintahan sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai lokal masing-masing,  ternyata rela mengorbankan sebagian kepentingan, bahkan juga menyerahkan kedaulatannya demi kepentingan bersama dan harapan baru sebagai bangsa yang besar. Pembentukan bangsa yang besar dengan kondisi yang serba bhinneka (serba majemuk, serba plural, penuh dengan multikultur) diharapkan mampu menjadi bangsa yang kuat, bersatu, hidup dalam suasana kekeluargaan dan keharmonisan.

Idealisme untuk membentuk bangsa yang besar dan kuat, dalam perjalanan sejarah selanjutnya terbukti menjadi motivasi perjuangan pembebasan diri daricengkeraman kaum penjajah yang telah berlangsung selama berabad-abad. Berbagai bentuk pergerakan kebangsaan yang berbasis etnis, kedaerahan, kelompok pelajar dan bahkan juga agama, menyatu dalam perhelatan akbar yaitu Kongres Pemuda tahun 1928 yang menghasilkan “Sumpah Pemuda”, telah mengantarkan segenap rakyat Indonesia mewujudkan diri sebagai satu bangsa, yang nantinya mengilhami perjuangan untuk membentuk bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu pilar untuk menyangga dan menjaga persatuan bagi bangsa Indonesia adalah melalui semboyan atau sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi bersatu dalam satu kesatuan. Ke-bhinnekaan terimplementasikan dalam bentuk pluralisme dan multikulturalisme.Pluralisme adalah kondisi bangsa Indonesia yang ditandai  oleh adanya banyak suku, ras, agama,  bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Pluralisme mengasumsikan adanya keaneka-ragaman, perbedaan atau kemajemukan.  Akan tetapi kemajemukan dalam pluralisme baru dilihat secara kuantitatif saja. Pluralisme belum membedakan secara kualitatif unsur-unsur yang ada di dalamnya.

Bangsa Indonesia juga dibangun di atas multikulturalisme, mengingat bangsa ini lahir dari berbagai golongan warga negara. Bangsa Indonesia dibentuk dari eks-golongan warga negara Belanda dan golongan Eropa (Indo Belanda), eks-golongan warga pribumi (inlander), eks-golongan warga Asia Timur yang tunduk pada hukum belanda, dimana golongan ini mempunyai tata hukum, adat istiadat, bahasa, agama dan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam golongan pribumi sendiri mempunyai kebudayaan yang sangat kaya dan beragam. Oleh karena itu bangsa ini dibentuk dengan pilar penyangga yang menghargai adanya keanekaragaman dan kekayaan budaya masyarakatnya atau sering disebut multikultural.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia berdiri dan dibangun dari keberagaman suku-suku bangsa. Keberagaman sebenarnya merupakan kondisi alamiah yang membentuk suatu sistem menjadi stabil. Suatu orkestra akan indah didengar manakala dibangun dari berbagai suara yang berasal dari beragam instrumen musik asalkan tidak ada satu alat musikpun yang mendominasi harmoni yang disusunnya. Demikian juga dengan bangsa Indonesia, keindahan bangsa ini akan terwujud jika seluruh komponen bangsa bisa merajut harmoni kehidupan walaupun satu sama lain berbeda. Pada hakikatnya itulah nilai-nilai pluralisme yang terkandung dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Semboyan atau sesanti Bhinneka Tunggal Ika (apabila ditulis dengan kalimat selengkapnya adalah: Budha Syiwa Maha Syiwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharmma Mangrva), diangkat dan disadur dari Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular, Pujangga Istana pada zaman Hayam Wuruk (1350-1389), kemudian oleh M. Yamin (1903-1962) dijadikan sebagai semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran yang termuat dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika, menurut kitab tersebut secara garis besar berisi wejangan bagaimana mengatasi segala bentuk perbedaan suku dan agama (antara Siwa/Hindu dan Budha waktu itu) yang sangat rentan terhadap terjadinya konflik di antara dua golongan tersebut, sehingga akan melemahkan kekuatan negara. Ajaran tersebut diaplikasikan oleh Raja Hayam Wuruk dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bijaksana, yang dapat menjaga hubungan antar warga secara harmonis dan saling menjaga/menguatkan (Ensiklopedia umum untuk pelajar, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005).

  1. Kedudukan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika

        Sesanti Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan semboyan untuk menata dan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi segenap warga negara, yang menghormati dan mengharmoniskan hubungan dalam perbedaan suku, ras, agama, bahasa dan budaya di antara warga bangsa itu sendiri. Semboyan ini menjadi pilar untuk menyangga dan menjaga persatuan bangsa Indonesia yang tersebar dalam wilayah nusantara, membangun hubungan yang harmonis, menjaga keseimbangan dengan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan (Parsudi  Suparlan, 2002). Kebhinnekaan mempersyaratkan adanya nilai-nilai dasar untuk membentuk keutuhan atau kesatuan. Tanpa adanya nilai-nilai dasar itu kebhinnekaan akan menimbulkan disintegrasi. Sebaliknya apabila nilai-nilai dasar itu dapat diwujudkan, maka kebhinnekaan akan menghasilkan integrasi.

        Sesanti Bhinneka Tunggal Ika merupakan wahana untuk memberikan keleluasan (kebebasan) bagi semua warga bangsa untuk mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, tradisi agama, bahasa dan tata kehidupan sesuai dengan lingkungan masyarakatnya demi memperkuat persatuan bangsa dan hubungan antara warga yang harmonis. Keleluasaan untuk mengembangkan diri ini tidak boleh mendiskreditkan, mengganggu, merendahkan warga atau kelompok lainnya. Oleh karenanya tidaklah heran, kalau nilai-nilai “kebhinnekaan dalam satu persatuan” menjadi inspirasi dan mewarnai UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sumber berbagai ketentuan dan perundangan-undangan yang akan mengatur sertamenata kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 Pasal 32 Ayat 1, dinyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

  1. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika

        Tidak dapat disangkal bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa dan negara dengan tingkat kemajemukan yang paling tinggi di dunia. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dan memiliki lebih dari 17.000 pulau baik yang dihuni maupun yang tidak. Ditinjau dari gatra demografi, menurut sensus penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 237 juta jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, bahasa, budaya, adat istiadat, kepercayaan dan agama. Para ahli mencatat bahwa di Indonesia terdapat kurang lebih 358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa. Demikian juga mengenai kehidupan beragama, dilihat dari pemelukan agama, terdapat beberapa agama (yang diakui pemerintah) dan dipeluk oleh penduduk Indonesia yakni: Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan yang lain 1%. Di samping itu pada kenyatannya ada beberapa kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia walaupun tidak termasuk agama yang diakui secara formal seperti Konghucu.

        Dari kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa secara kultural, Indonesia dibangun atas dasar kultur nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen dan juga barat modern. Keberagaman atau kemajemukan merupakan modal dasar untuk membangun bangsa yang besar dan kuat, jika perbedaan tersebut disatukan berdasarkan azas komplementari atau saling melengkapi satu sama lain secara harmonis.

        Apabila ditelaah secara lebih dalam, maka dapat ditemukan ada 3 (tiga) nilai yang terkandung, yakni :

  1. Nilai Toleransi, merupakan satu sikap yang mau memahami orang lain, sehingga komunikasi dapat berlangsung secara baik;
  2. Nilai Keadilan, merupakan satu sikap mau menerima haknya dan tidak mau mengganggu hak orang lain;
  3. Nilai Gotong Royong/Kerjasama, merupakan satu sikap untuk membantu pihak/orang yang lemah, agar sama-sama mencapai tujuan. Ada sikap saling mengisi kekurangan orang lain, hal ini merupakan konsekuensi dari manusia dan daerah yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam konteks otonomi daerah.

        Bila diterjemahkan lebih jauh, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai yang menjadikan rakyat/warga negara dapat hidup dan menata kehidupan bersama dengan harmonis, bersatu sebagai kekuatan pembangunan negara. Hal tersebut tidak berbeda, dan justru sangat relevan dengan nilai-nilai kebangsaan yang dipersepsikan dari sila-sila Pancasila, yaitu:

  1. Penghormatan dan Kesederajatan (respect and equality)
  2. Kebebasan (fairness)
  3. Non-diskriminasi, solidaritas, dan toleransi (non-discrimination, solidarity and tolerancy)
  4. Pengorbanan/kepedulian (empathy)
  5. Kekeluargaan/gotong royong (cooperation)
  6. Tanggungjawab (responsibility)
  7. Kepercayaan (trust), dan
  8. Produktivitas (productivity)

BAB IV

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

A.         Umum

        Untuk melaksanakan pendidikan dan pembangunan karakter bangsa di semua lini organisasi dari berbagai elemen bangsa, khususnya yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI maka sangat perlu dipikirkan strategi dan metode pembelajaran karakter bangsa agar efektif dalam pencapaian tujuan/sasaran program.

        Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.

        Berikut prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

1.         Berkelanjutan; mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari kelas 1 SD atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas akhir SMP. Pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMA adalah kelanjutan dari proses yang telah terjadi selama 9 tahun.

2.         Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah; mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.         

3.         Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan; mengandung makna bahwa materi nilai budaya dan karakter  bangsa bukanlah bahan ajar biasa; artinya, nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, matematika, pendidikan jasmani  dan kesehatan, seni, dan keterampilan.

        Materi pelajaran biasa digunakan sebagai bahan atau media untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Oleh karena itu, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Juga, guru tidak harus mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai. Suatu hal yang selalu harus diingat bahwa satu aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  

                Konsekuensi dari prinsip ini, nilai-nilai budaya dan karakter bangsa tidak ditanyakan dalam ulangan ataupun ujian. Walaupun demikian, peserta didik perlu mengetahui pengertian dari suatu nilai yang sedang mereka tumbuhkan pada diri mereka. Mereka tidak boleh berada dalam posisi tidak tahu dan tidak paham makna nilai itu.

4.         Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan; prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip ”tut wuri handayani” dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif.

        Diawali dengan perkenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan maka guru menuntun peserta didik agar secara aktif. Hal ini dilakukan tanpa guru mengatakan  kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif, tapi guru merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau nilai, menyajikan hasil rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah.Dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang direncanakan/terprogram atau spontan.

B.         Perencanaan Kegiatan  PendidikanDan Pembangunan Karakter Bangsa

        Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan (konselor) secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik dan diterapkan ke dalam kurikulum melalui hal-hal berikut ini.

1.          Program Pengembangan Diri

        Dalam program pengembngan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah yaitu melalui hal-hal berikut.

a.         Kegiatan rutin sekolah

        Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah upacara pada hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut, dan lain-lain) setiap hari Senin, beribadah bersama atau shalat bersama setiap dhuhur (bagi yang beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucap salam bila bertemu guru, tenaga kependidikan, atau teman.

b.         Kegiatan spontan

        Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat guru dan tenaga kependidikan yang lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang harus dikoreksi pada saat itu juga. Apabila guru mengetahui adanya perilaku dan sikap yang kurang baik maka pada saat itu juga guru harus melakukan koreksi sehingga peserta didik tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik itu. Contoh kegiatan itu: membuang sampah tidak pada tempatnya, berteriak-teriak sehingga mengganggu pihak lain, berkelahi, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri, berpakaian tidak senonoh.

        Kegiatan spontan berlaku untuk perilaku dan sikap peserta didik yang tidak baik dan yang baik sehingga perlu dipuji, misalnya: memperoleh nilai tinggi, menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam olah raga atau kesenian, berani menentang atau mengkoreksi perilaku teman yang tidak terpuji.

c.         Keteladanan

        Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan yang lain dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan tenaga kependidikan yang lain menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa maka guru dan tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai itu. Misalnya, berpakaian rapi, datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan.

d.         Pengkondisian

        Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa maka sekolah harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah harus mencerminkan kehidupan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang diinginkan. Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, sekolah terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan teratur.

2.         Pengintegrasian dalam mata pelajaran

                Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakater bangsa diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai itu dalam silabus ditempuh melalui cara-cara berikut ini:

a.       mengkaji Standar Komptensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Standar Isi (SI) untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang tercantum itu sudah tercakup di dalamnya;

b.             menggunakan tabel 1 yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan;

c.              mencantumkankan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam tabel 1 itu ke dalam silabus;

d.    mencantumkan nilai-nilai  yang sudah tertera  dalam silabus ke dalam RPP;

e.      mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai; dan memberikan bantuan kepada peserta didik, baik yang mengalami kesulitan untuk menginternalisasi nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku.

3.         Budaya Organisasi (Sekolah, kampus, birokrat, TNI/Polri, Swasta, LSM dll.)

        Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antaranggota kelompok masyarakat sekolah.  Interaksi internal kelompok dan antarkelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan,  dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah.

        Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah.

4.         Pengembangan Proses Pembelajaran

        Pembelajaran pendidikan budaya dan karakter bangsa menggunakan pendekatan proses belajar peserta didik secara aktif dan berpusat pada anak; dilakukan melalui berbagai kegiatan di kelas, sekolah, dan masyarakat.

  1. Kelas, melalui proses belajar setiap mata pelajaran atau kegiatan yang dirancang sedemikian rupa. Setiap kegiatan belajar mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh karena itu, tidak selalu diperlukan kegiatan belajar khusus untuk mengembangkan nilai-nilai pada pendidikan budaya dan karakter bangsa. Meskipun demikian, untuk pengembangan nilai-nilai tertentu seperti kerja keras, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan gemar membaca dapat melalui kegiatan belajar yang biasa dilakukan guru. Untuk pegembangan beberapa nilai lain seperti peduli sosial, peduli lingkungan, rasa ingin tahu, dan kreatif memerlukan upaya pengkondisian sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk memunculkan perilaku yang menunjukkan nilai-nilai itu.

b.            Sekolah, melalui berbagai kegiatan sekolah yang diikuti seluruh peserta didik, guru, kepala sekolah,  dan tenaga administrasi di sekolah itu, direncanakan sejak awal tahun pelajaran, dimasukkan ke Kalender Akademik dan yang dilakukan sehari-hari sebagai bagian dari budaya sekolah. Contoh kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam program sekolah adalah lomba vocal group antarkelas tentang lagu-lagu bertema cinta tanah air, pagelaran seni, lomba pidato bertema budaya dan karakter bangsa, pagelaran bertema budaya dan karakter bangsa, lomba olah raga antarkelas, lomba kesenian antarkelas, pameran hasil karya peserta didik bertema budaya dan karakter bangsa, pameran foto hasil karya peserta didik bertema budaya dan karakter bangsa, lomba membuat tulisan, lomba mengarang lagu, melakukan wawancara kepada tokoh yang berkaitan dengan budaya dan karakter bangsa, mengundang berbagai narasumber untuk berdiskusi, gelar wicara, atau berceramah yang berhubungan dengan budaya dan karakter bangsa.

c.            Luar sekolah, melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran, dan dimasukkan ke dalam Kalender Akademik. Misalnya, kunjungan ke tempat-tempat yang menumbuhkan rasa cinta terhadap  tanah air, menumbuhkan semangat kebangsaan, melakukan pengabdian masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial (membantu mereka yang tertimpa musibah banjir, memperbaiki atau membersihkan tempat-tempat umum, membantu membersihkan atau mengatur barang di tempat ibadah tertentu).

C.         Materi, Metoda, Struktur Pembinaan Karakter Bangsa

1.        Materi Pembinaan Karakter Bangsa

                Materi pembinaan karakter bangsa adalah Pancasila dan bagaimana implementasinya dalam segala aspek kehidupan. Secara rinci materi pembinaan dapat digambarkan sebagai berikut:

  1. Konsep, prinsip, dan nilai yang terdapat dalam Pancasila. Bahan ini untuk mendalami hakikat atau esensi Pancasila.
  2. Pancasila jatidiri bangsa. Bahan ini ditujukan untuk mendalami karakter bangsa, sehingga warganegara faham siapa dirinya dalam menghadapi bangsa-bangsa lain di dunia.
  3. Pancasila sebagai perjanjian luhur/kontrak sosial bangsa yang memiliki kadar kebenaran.
  4. Pancasila dasar negara.
  5. Pancasila ideologi bangsa.
  6. Pancasila pandangan hidup masyarakat.
  7. Pancasila merupakan ligatur atau pemersatu bangsa. Bahan nomor 4,5,6, dan 7 untuk menunjukkan berbagai fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  8. Implementasi Pancasila dalam kehidupan politik.
  9. Implementasi Pancasila dalam kehidupan ekonomi.
  10. Implementasi pancasila dalam kehidupan sosial budaya.
  11. Implementasi Pancasila dalam kehidupan keamanan nasional.
  12. Sikap dan perilaku berdasar Pancasila dengan mengembangkan nilai dan kompetensi yang bersifat universal.

2.        Metoda Pembinaan Karakter Bangsa

        Metoda utama pembinaan karakter bangsa bagi kelompok elit adalah diskusi dan dialog, dengan mengangkat tema aktual dan kontekstual. Lecturing dimanfaatkan sebagai introduksi terhadap konsep yang perlu difahami dalam menerapkan Pancasila dalam kasus-kasus tertentu. Untuk mempercepat sosialisasi dapat dimanfaatkan berbagai media tulis maupun elektronik. Sedang pembinaan lewat PKK diberikan contoh-contoh konkrit, dan membahas kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan.

        Dalam rangka mendukung keterlaksanaan pendidikan dan pembangunan karakter bangsa di berbagai organisasi yang ada di masyarakat maka pimpinan lembaga/organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah harus mendorong terciptamya budaya organisasi yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang telah disepekati berlandaskan pada empat konsensus dasar bangsa tersebut. Sebagai contoh sederhana toilet yang selalu bersih, kering dan wangi, bak sampah selalu bersih dan tersedia diberbagai lokasi yang memudahkan untuk membuang sampah, lingkungan fisik organisasi selalu terlihat bersih, tertata rapi, indah, dan alat-alat pendukung pembelajaran (white board, LCD proyektor, screen, spidol, flip chart, penghapus, kertas dll.) disusun dan disiapkan dengan teratur, rapih, bersih dan selalu tersedia siap digunakan. Selain hal-hal tersebut di atas maka strategi pembelajaran yang meliputi perencanaan, penetapan target sasaran pembelajaran dan metode pembelajaran menjadi sangat penting karena akan menentukan hasil pembelajaran pendidikan dan pembanguan karakter bangsa itu sendiri.  

        Metode pembelajaran yang efektif adalah yang: pertama suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik sesuai dengan karakteristik demografi dan psikografinya; kedua metode pembelajaran nilai yang meliputi metode belajar dari pengalaman (experiential learning); collaborative learning, contextual learning, story telling  dan diskusi kelompok studi kasus implementasi nilai-nilai kebangsaan, serta kunjungan lapangan (field trip).

3.        Struktur Pembinaan Karakter Bangsa

  1. Penyelenggaraan pembinaan karakter bangsa dilakukan secara berkesinambaungan dan terjadwal pada setiap kelompok/organisasi/ departemen/ instansi dan sebagainya. Teknis penyelenggaraannya perlu disusun dalam bentuk Panduan Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Bangsa.
  2. Perlu dikembangkan pelaksana pembinaan, yang berfungsi sebagai fasilitator dalam diskusi dan dialog. Untuk keperluan itu diperlukan training bagi para fasilitator. Di samping itu diperlukan para pakar yang diharapkan dapat menyelenggarakan komunikasi dialogis dengan berbagai media, seperti surat kabar, radio dan TV.

        Agar penyelenggaraan dan pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengawasan oleh masing-masing pimpinan lembaga/instansi, dengan cara melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi. Koordinasi dilakukan dengan lembaga/instansi pemerintah dan lembaga yang terkait dengan pembinaan karakter bangsa di Pusat maupun di Daerah. Monitoring dilakukan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan karakter bangsa dasn terhadap pesertanya untuk mengetahui apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya dan sejauh mana pemahaman dan perubahan sikap para peserta.

                        Sedang evaluasi dilakukan untuk menilai:

  1. Apakah penyelenggaraan dan pelaksanaannya sudah tepat dan berhasil.
  2. Apakah para pelaksanan pembinaan karakter bangsa sudah baik dan berkualitas dalam melaksanakan tugas.
  3. Apakah para pesertanya sudah memahami serta bersikap dan berperilaku yang lebih baik.

BAB V

EVALUASI PEMBELAJARAN DAN DAMPAK DI MASYARAKAT

  1. Umum

        Penilaian pencapaian pendidikan nilai budaya dan karakter didasarkan pada indikator. Sebagai contoh, indikator untuk nilai jujur di suatu semester dirumuskan dengan “mengatakan dengan sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa yang dilihat, diamati, dipelajari, atau dirasakan”  maka guru mengamati (melalui berbagai cara) apakah yang dikatakan seorang peserta didik itu jujur mewakili perasaan dirinya. Mungkin saja peserta didik menyatakan perasaannya itu secara lisan tetapi dapat juga dilakukan secara tertulis atau bahkan dengan bahasa tubuh. Perasaan yang dinyatakan itu mungkin saja memiliki gradasi dari perasaan yang tidak berbeda dengan perasaan umum teman sekelasnya sampai bahkan kepada yang bertentangan dengan perasaan umum teman sekelasnya.

        Penilaian dilakukan secara terus menerus, setiap saat guru/dosen/tajar/taprof  berada di kelas atau di sekolah. Model anecdotal record (catatan yang dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan) selalu dapat digunakan guru/dosen. Selain itu, guru/dosen dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya. Sebagai contoh, peserta didik dimintakan menyatakan sikapnya terhadap upaya menolong pemalas, memberikan bantuan terhadap orang kikir, atau hal-hal lain yang bersifat bukan kontroversial sampai kepada hal yang dapat mengundang konflik pada dirinya.

        Dari hasil pengamatan, catatan anekdotal, tugas, laporan, dan sebagainya, guru dapat memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian suatu indikator atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan atau pertimbangan itu dapat dinyatakan dalam  pernyataan kualitatif sebagai berikut ini.

BT    :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

MT   :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

MB   :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MK   :   Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara  konsisten).

  1. Indikator Sekolah dan Kelas

        Ada 2 (dua) jenis indikator yang dikembangkan dalam pedoman ini. Pertama, indikator untuk sekolah dan kelas. Kedua, indikator untuk mata pelajaran. Indikator sekolah dan kelas adalah penanda yang digunakan oleh kepala sekolah, guru, dan personalia sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sekolah sebagai lembaga pelaksana pendidikan budaya dan karakter bangsa. Indikator ini berkenaan juga dengan kegiatan sekolah yang diprogramkan dan kegiatan sekolah sehari-hari (rutin). Indikator mata pelajaran menggambarkan perilaku afektif seorang peserta didik berkenaan dengan mata pelajaran tertentu.

        Indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku peserta didik di kelas dan sekolah yang dapat diamati melalui pengamatan guru ketika seorang peserta didik melakukan suatu tindakan di sekolah, tanya jawab dengan peserta didik, jawaban yang diberikan peserta didik terhadap tugas dan pertanyaan guru,  serta tulisan peserta didik  dalam laporan dan pekerjaan rumah.

        Perilaku yang dikembangkan dalam indikator pendidikan budaya dan karakter bangsa bersifat progresif. Artinya, perilaku tersebut berkembang semakin kompleks antara satu jenjang kelas ke jenjang kelas di atasnya dan bahkan dalam jenjang kelas yang sama. Guru memiliki kebebasan dalam menentukan berapa lama suatu perilaku harus dikembangkan sebelum ditingkatkan ke perilaku yang lebih kompleks. Misalkan,”membagi makanan kepada teman” sebagai indikator kepedulian sosial. Guru dapat mengembangkannya menjadi “membagi makanan”, membagi pensil, membagi buku, dan sebagainya.

        Indikator berfungsi bagi guru sebagai kriteria untuk memberikan pertimbangan tentang perilaku untuk nilai tertentu telah menjadi perilaku yang dimiliki peserta didik.

        Untuk mengetahui bahwa suatu sekolah itu telah melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan budaya dan karakter bangsa, maka ditetapkan indikator sekolah dan kelas.

  1. Indikator Evaluasi Dampak Pelatihan Yang Dirasakan oleh Masyarakat

        Setelah beberapa bulan (misalnya 3 atau 6 bulan) pasca pelatihan pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan maka tim evaluator yang terdiri dari nara sumber, direktur dan staf program/kurikulum mendatangi kembali peserta didik ditambah dengan perwakilan masyarakat yang mengenal peserta didik baik yang berstatus sebagai atasan, rekan kerja maupun dan tetangganya untuk diberi pertanyaan melalui kuesioner dan wawancara tentang perilaku dan apa yang sudah diperbuat oleh peserta tsb di masyarakat atau lingkungan kerjanya masing-masing.         Selain untuk mengevaluasi dampak pelatihan juga dapat digunakan untuk menampung ide, saran, kritik dan gagasan yang diperlukan oleh Lemhanas RI untuk penyempurnaan baik dari aspek substansi (perubahan-perubahan) maupun dari aspek penyelenggaraan dan kualitas nara sumber. Evaluasi dampak ini dapat diselenggarakan bekerjasama dengan Kesbangpol Pemda dan/ atau organisasi IKAL di wilayah tersebut.

BAB IV

PENUTUP

        Implementasi nilai-nilai karakter bangsa Indonesia merupakan identitas/jati diri bangsa yang secara dini harus diperankan oleh setiap warga negara anak bangsa sehingga nilai nilai budaya bangsa Indonesia menjadi landasan seluruh komponen bangsa untuk berlaku dan bertindak di masyarakat. Tujuan akhirnya kebiasaan ini yang berakumulasi di setiap pribadi anak bangsa yang kita harus menjaga agar seluruh komponen bangsa ini menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRIsebagai konsensus dasar bangsa di tingkat kolektif. Sementara di tingkat personal nilai-nilai pribadi itu dapat dikembangkan melalui pendidikan agama, dan norma keluarga dan keyakinan pribadidan tak perlu dipertentangkan ketika kita berperan dan berstatus sebagai anak bangsa agar kita menjadi bangsa bermartabat yang memiliki identitas yang luhur dimata bangsa lain.

        Karakter bangsa dapat luntur manakala tidak terus dibina dalam implementasi pendidikan secara utuh dan menyeluruh dan perlu dikawal dan dirawat oleh seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, Lemhannas RI sebagai ujung tombak pendidikan, pengkajian dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan harus memikirkan pelaksanaan pembelajaran nilai dan karakter ke dalam praktik pembelajaran yang terintegrasi, efektif dan efisien. Program evaluasi tidak boleh berhenti sebatas evaluasi kognitif di ruang kelas namun harus sampai pada evaluasi dampak pelatihan pemantapan di lingkungan masyarakat masing-masing yang secara nasional akan memberikan kebanggaan, kepercayaan diri seluruh anak bangsa dan kewibawaan negara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa di tingkat regional dan global.

        Demikianlah naskah materi pendidikan dan pembangunan karakter bangsa ini disusun dan disajikan sebagai bagian dari Paket Instruksi pembangunan karakter bangsa Lemhanans RI, yang memerlukan tanggapan, masukan dan pengolahan lebih lanjut untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, sejahtera, aman dan damai.

Jakarta,     September 2015

PEMATERI

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

  1. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 38 tahun 2014 tanggal 23 Maret 2014 tentang Buku-I Perangkat Kendali Pendidikan (Kurikulum) dan Rangka Pelajaran Pokok (RPP) Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pelatihan Pengajar Lemhannas RI.
  2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 43 tahun 2014 tanggal 4 April 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
  3. Buku Induk Nilai-nilai Kebangsaan Taplai Lemhannas RI
  4. Thomas Lickona, Character Matters. Touchstone Rockefeller Centre, New York 10020, 2004.
  5. Kartohadiprodjo, Soediman Prof. Mr., Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Gatra Pustaka, Januari 2010.
  6. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025
  7. Larry P. Nucci and Darcia Narvaez, “Handbook of Moral and Character Education”. Routledge, New York and London 2008.
  8. Panduan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa : Tim Yayasan Jati Diri Bangsa, 2005
  9. Pemerintah Republik Indonesia 2010, Kebijakan Nasional : “PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA TAHUN 2010 – 2025  
  10. Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta 1991
  11. Pokja Wawasan Nusantara, BS/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara Modul 1 dan 3 sub B.S Wawasan Nusantara. Lemhannas RI, Jakarta 2011
  12. RSemiawan, Conny R.  Peran Pendidikan dalam Pembangunan Karakter Bangsa (makalah dalam rangka  Konferensi Nasional dan Workshop Psikologi Pendidikan Indonesia, APPI. Oktober 2010).
  13. Soedarsono, Soemarno H. Hasrat untuk Berubah. The Willingnes to Change. Elex Media Komputindo, Jakarta 2008.
  14. Soedarsono, Soemarno H.,  Makalah Seminar dan Lokakarya, “Bangsa Berkarakter Kunci  Indonesia bangkit”. Sambutan pembukaan,  Kemendiknas, Jakarta 28 Mei 2011.
  15. Soedarsono, Soemarno H. Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap menuju Terang. Elex Media Komputindo, 2009.
  16. Soedarsono, Soemarno H.,  Character Building Membentuk Watak. Elex Media Komputindo, Jakarta 2004
  17. Soedarsono, Soemarno H., Ketahanan Pribadi & Ketahanan Keluarga sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional, Intermasa 1997.
  18. Tim Pakar Yayasan Jati Diri Bangsa, Pendidikan Karakter di Sekolah. Elex Media Komputindo, Jakarta 2011
  19. Tilaar, H.A.R., Mengindonesia : Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Borba, Michele, Ed.D, ”Building Moral Inteligence”. Jossey – Bass, United States of Amerika 2001.
  20. Hidayat, Komaruddin, “Psikologi Kematian, mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme”. Penerbit Hikmah, Cet.1, 2005.
  21. Lapsley, Daniel and Power, Clark, “Character Psychology and Character Education”. Univeristy of Notre Dame, Indiana 2005.
  22. Nucci Larry P. and Narvaez Darcia, “Handbook of Moral and Character Education”. Routledge, New York and London 2008.
  23. Pangabean, hana., Supratiknya,A., dan Utama, J Seno Aditya, “ Revolusi Mental: Makna dan Realisasi”. Himpsi, Cet.1, 2015.

LAMPIRAN

Contoh : Renungan Melalui Narasi Keteladanan Bapak Bangsa Penguat Nilai-Nilai Kebangsaan

“BANGSA INI DIBANGUN OLEH BAPAK-BAPAK BANGSA YANG TIDAK PENDENDAM”

Oleh : Irfan Amalee

Perhatikan komentar Buya Hamka atas pemenjaraan dirinya oleh Bung Karno, “Saya tidak pernah dendam kepada orang yang menyakiti saya. Dendam itu termasuk dosa. Selama dua tahun empat bulan saya ditahan, saya merasa semua itu merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Kitab Tafsir Al-Qur’an 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu saya untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan itu.”

Meskipun secara politik bersebrangan, Soekarno tetap menghormati keulamaan Hamka. Menjelang wafatnya, Soekarno berpesan, “Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam shalat jenazahku…”

Meskipun banyak yang tak setuju, Buya Hamka dengan ikhlas memenuhi wasiat Soekarno memimpin shalat jenazah tokoh yang pernah menjebloskannya ke penjara itu.

Bangsa ini dibangun oleh para negarawan yang tegas tapi santun …

Karena kritiknya yang tegas pada orde baru, Mohammad Natsir bersama kelompok petisi 50 dicekal. Natsir dilarang untuk melakukan kunjungan luar negeri seperti mengikuti Konferensi Rabithah Alam Islamy. Bahkan Natsir tidak mendapat izin untuk ke Malaysia menerima gelar doktor kehormatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sains Pulau Pinang.

Di balik kritik yang ia lancarkan, ia tetap bersikap santun. Misalnya pada beberapa kali perayaan Idul Fitri, ia selalu saja hadir dalam acara silaturahmi di kediaman Soeharto di Cendana, meskipun keberadaannya seringkali tidak ditanggapi oleh Soeharto saat itu.

Bahkan bukan hanya bersikap santun, ia secara sadar juga turut membantu pemerintahan Orde Baru untuk kepentingan pemerintah sendiri. Misalnya ia membantu mengontak pemerintah Kuwait agar dapat menanam modal di Indonesia dan meyakinkan pemerintah Jepang tentang kesungguhan Orde Baru membangun ekonomi.

Bangsa ini berdiri karena para founding fathers yang toleran dan penuh empati
Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum Masyumi setelah Mohammad Natsir, hidup sangat sederhana bahkan tak punya rumah. Ketua Umum Partai Katolik Indonesia, IJ Kasimo berinisiatif menginisiasi urunan untuk membelikan rumah untuk Prawoto.

Bangsa ini besar karena kesederhanaan pemimpinnya …
Bung Hatta pernah punya mimpi untuk membeli sepatu Bally. Dia menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya. Ia kemudian menabung, mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit agar bisa membeli sepatu idaman tersebut. Namun, apa yang terjadi?

Ternyata uang   tidak pernah mencukupi untuk membeli sepatu Bally. Uang tabungannya terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu orang-orang yang datang kepadanya guna meminta pertolongan. Alhasil, keinginan Bung Hatta untuk membeli sepasang sepatu Bally tak pernah kesampaian hingga akhir hayatnya.

Bahkan, yang lebih mengharukan, ternyata hingga wafat, guntingan iklan sepatu Bally tersebut masih tersimpan dengan baik.

Bangsa ini kokoh karena pemimpinnya menjunjung fairness …

Ketika hubungan Soekarno dan Hatta merenggang, beberapa orang yang pro Soekarno tidak mencantumkan nama Hatta pada teks proklamasi. Soekarno dengan marah menegur, “Orang boleh benci pada seseorang! Aku kadang-kadang saling gebug dengan Hatta!! Tapi menghilangkan Hatta dari teks proooklaamaasii, itu perbuatan pengecut!!!

Hari ini kita menentukan apakah bangsa ini jadi pemenang atau pengecut.

Jadi besar atau kerdil.

Jadi pemaaf atau pendendam.

Jadi penuh empati atau suka menghakimi.

Jadi penyebar damai atau penebar fitnah. Yang akan menentukan masa depan bangsa ini bukan hanya siapa yang terpilih, tapi juga bagaimana sikap pendukungnya.

Bukan hanya siapa yang menang, tapi bagaimana sikap yang kalah.

Semoga Allah menyelamatkan bangsa ini … Aamiin “…