1.PNG

Hindari Caleg Pelaku Korupsi

Tesis

Partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum, mestinya mempunyai standar dalam merekrut calon anggota legislatif yang tegas dan ketat.

Kriteria calon wakil rakyat itu harus jelas dan bisa menjadi filter dalam mencegah calon wakil rakyat dengan riwayat hidup kurang baik masuk.

Contohnya, caleg yang mempunyai track record masalah korupsi atau pelanggaran HAM, tidak diterima sebagai bakal caleg. Hal ini penting untuk memastikan calon anggota dewan itu benar-benar orang baik yang mempunyai kredibilitas, kapabilitas dan intregritas.

Tentu saja partai politik memiliki mekanisme khusus dalam hal fit and proper test. Kriterianya bisa saja tidak sama bagi semua partai politik. Tetapi paling tidak, ada prinsip umum yang harus digunakan semua partai politik dalam menyeleksi anggotanya.

Argumentasi

Hal ini penting karena banyak bukti dari hasil survey, bahwasanya parlemen baik tingkat pusat maupun regional dinilai lembaga terkorup.

Hal ini dipaparkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi, berhubungan dengan kriteria dalam menyeleksi calon wakil rakyat oleh setiap partai politik yang akan mendapatkan suara rakyat dalam setiap pemilu.

Penegasan Ulang

Penetapan standar caleg kriteria yang tegas dan jelas oleh partai politik sangat dibutuhkan sebab terkait dengan siapa saja orang yang pantas untuk diusung menjadi calon wakil rakyat.

Antikorupsi menjadi hal primer yang harus dicantumkan dalam kriteria menjaring caleg. Konsekuensinya, caleg yang mempunyai rekam jejak kasus korupsi tidak boleh dijadikan sebagai caleg.

Selain antikorupsi yang patut juga dipertimbangkan adalah pelanggar HAM, hal ini merupakan suatu bagian dari warisan reformasi yang hingga kini belum terselesaikan.

Caleg yang memiliki rekam jejak pelanggar HAM dalam bentuk apa pun seharusnya tidak dicalonkan sebagai bakal caleg sebab fungsi wakil rakyat salah satunya yaitu melakukan advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM melalui legislasi.