Perihal        :         Saran Draf Peraturan Bupati

                Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Guru

                Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

Dengan segala hormat dan salam pendidikan, perkenankan saya,

Nama        :        YUNI HARTONO, S.Pd.

NIP        :        19710602 200501 1 004

Jabatan        :        Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris

Unit Kerja        :        SMP Negeri 1 Sumobito

menyampaikan usulan/ saran yang sekiranya menjadikan draf  Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Guru Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang lebih sempurna dan terbuka.

1.         Bab III

        Keanggotaan dan Tempat Kedudukan

• Perlu adanya pemikiran Jadwal Kegiatan MGMP yang tidak diletakkan pada hari Senin, mengingat pada hari tersebut sering adanya pembinaan/ rapat Dinas dari sekolah/ Dinas Pendidikan.

2.        Bab V

        Susunan Organisasi,

        pasal 17 ayat 3

        Pembina teknis MGMP…..

• Selama ini untuk mata pelajaran khususnya Bahasa Inggris belum memiliki pembina/pengawas yang sesuai dengan mata pelajaran Bahasa Inggris, sehingga memungkinkan pembina teknis MGMP bahasa Inggris ditugaskan dari mata pelajaran yang serumpun (Bahasa)

        Pasal 19 ayat 5

        Kepengurusan MGMP…..

• Agar kepengurusan MGMP juga dikuatkan dengan Keputusan Kepala Sekolah sehingga memiliki nilai angka kredit pada penilaian SKP “melaksanakan tugas tertentu”. Karena selama ini penilaian pengembangan diri (PKB) hanya mencatumkan nilai sertifikat/ keterangan saja.

3.        BAB VI

        Pendanaan

        Pasal 22 ayat 1

• Sumber Dana cukup pada item (a) sampai dari (e) tanpa mencatumkan maksud dari sumber dana pada poin (a) berasal dari prosentasi jumlah TPP yang diterimakan. Karena hal ini untuk menghindari adanya keresahan, polemik dan prasangka buruk dari banyak kalangan.
• Sumber Dana yang berupa IURAN seeloknya diserahkan masing-masing kepengurusan MGMP secara mandiri, akuntabel dan terbuka.

        Lampiran Klausul Draft:

• Pada poin (6) halaman 14, item (3)

Mohon adanya revisi dan perlu kajian mendalam dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada wahana PENDIDIKAN khususnya di kabupaten Jombang, umumnya sekala NASIONAL. Hal ini bisa dilaksanakan bila:

1. Aturan yang mengikat secara hukum dari Pusat.

2. Juknis/ peraturan tersendiri perihal pengelolaan Dana iuran yang berasal dari TPP Guru.

Mohon telaah dari ilustrasi berikut: sumber dari paparan data Pra SK, siap SK dinas Pendidikan per 24 Nopember 2015:

(jumlah nominal yang sedemikian cukup besar memungkinkan adanya berbagai masalah pada:

1. Cara menghimpun/ menarik dana iuran tersebut.

2. Cara distribusi

3. Cara pemakaian/ mengalokasikan, dll)

Demikian pemikiran saran saya dengan tujuan agar dunia Pendidikan di kabupaten Jombang semakin maju penuh dengan keterbukaan dan bijaksana. Bila ada kesalahan dalam pemikiran ini saya memohon maaf dan hal tersebut keterbatasan pengetahuan yang saya miliki.

Sumobito, 26 Pebruari 2016

Hormat saya,

YUNI HARTONO