ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA

TA’MIR MASJID SYI’ARUL ISLAM

MUKHADIMAH

SMA Negeri 1 Srengat sebagai lembaga penyelenggara pendidikan memiliki visi yaitu “Unggul dalam prestasi baik akademik maupun non akademik berdasarkan iman dan taqwa,…”. Untuk itu SMA Negeri 1 Srengat selain menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar juga menyediakan fasilitas sebagai penunjang kegiatan tersebut.

Masjid Syi’arul Islam sebagai salah satu fasilitas di SMA Negeri 1 Srengat dibangun sebagai tempat beribadah bagi seluruh warga SMA Negeri 1 Srengat yang beragama islam. Selain itu juga sebagai tempat mensyi’arkan agama islam di lingkungan SMA Negeri 1 Srengat.

Siswa- siswi muslim di SMA Negeri 1 Srengat sebagai bagian dari keluarga besar SMA N 1 Srengat sudah selayaknya berpartisipasi mensukseskan visi SMA Negeri 1 Srengat. Salah satu partisipasi tersebut adalah ikut memakmurkan masjid dan mensyi’arkan agama islam di lingkungan SMA N 1 Srengat. Allah SWT dalam Al-Quran Surat At Taubah ayat 18 berfirman “Hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat ,menunaikan zakat dan tiada takut (kepada siapa pun) selain Allah SWT. maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk”.

Dengan mengharap ridlo Allah SWT. dan dengan didorong oleh keinginan luhur di atas, maka dengan ini kami, siswa-siswi muslim SMA Negeri 1 Srengat membentuk satu organisasi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai berikut:


ANGGARAN DASAR

TA’MIR MASJID SYI’ARUL ISLAM

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT dan KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ta’mir Masjid Syi’arul Islam yang disingkat TMSI

Pasal 2

Waktu

Organisasi ini didirikan di SMA Negeri 1 Srengat untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat

Organisasi ini berkedudukan di Masjid Syi’arul Islam SMA Negeri 1 Srengat, Jalan Raya Bagelenan Tromol Pos 02 Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

BAB II

ASAS, VISI-MISI, USAHA dan SIFAT

Pasal 4

Asas

Organisasi ini berasaskan :

  1. Agama Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an, Al-Hadits, Ijma’ dan Qiyas.
  2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

        

Pasal 5

Visi dan Misi

  1. Visi

Masjid syiarul islam sebagai tempat pemberdayaan siswa-siswi muslim di SMA Negeri 1 Srengat

  1. Misi
  1. Meningkatkatkan keimanan,ketakwaan,dan ahlak  yang mulia remaja muslim siswa SMAN 1 SRENGAT dengan cara yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist.
  2. Meningkatkan kecintaan terhadap masjid
  3. Berperan aktif dalam kegiatan amar maru’f nahimunkar.
  4. Menggali,mengembangkan dan memantapkan segenap potensi siswa SMAN 1 SRENGAT baik IPTEK dan seni budaya.
  5. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist.

Pasal 6

Usaha

Organisasi ini memiliki usaha yaitu :

  1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah di masjid dalam rangka memakmurkan Masjid Syi’arul Islam.
  2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memelihara dan merawat Masjid Syi’arul Islam.
  3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bernafaskan Islam di bidang dakwah, sosial dan pendidikan.

Pasal 7

Sifat

Organisasi ini bersifat kekeluargaan dan gotong royong.

BAB III

LAMBANG ORGANISASI

Pasal 8

  1. Lambang Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berupa lingkaran yang didalamnya terdapat ornamen berbentuk kubah masjid yang bertuliskan huruf M, S dan I dan dikelilingi oleh 8 bintang dengan lafadz Allah berada di puncak kubah.
  2. Lambang tersebut berwarna dasar hijau dan terdapat tulisan Ta’mir Masjid Syi’arul Islam SMA Negeri 1 Srengat sebagai identitas.

BAB IV

 KEANGGOTAAN

Pasal 9

Jenis Anggota

  1. Keanggotan TMSI dibagi menjadi empat, yaitu anggota muda,anggota biasa,anggota kehormatan,anggota pengurus serta anggota istimewa
  2. Setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  3. Penjabaran tentang macam anggota akan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

        Pasal 10

Penerimaan Anggota

  1. Anggota diterima melalui Panitia Penerimaan Anggota Baru pada awal tahun pelajaran.
  2. Syarat dan mekanisme penerimaan anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Pelanggaran dan Sanksi

  1. Pelanggaran yang dilakukan anggota diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.
  2. Setiap jenis pelanggaran terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku dan sebagai penanggung jawab pengawasan adalah Seksi PSDM dan pemberian sanksi oleh ketua umum.
  3. Penjelasan mengenai pelanggaran dan sanksi serta mekanisme pemberi sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Pemberhentian Anggota

  1. Anggota dapat berhenti atau diberhentikan status keanggotaannya dalam beberapa kondisi yang akan dijelaskan dalam Anggota Rumah Tangga.
  2. Mekanisme pemberhentian anggota akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 13

Struktur Organisasi

  1. Struktur organisasi TMSI terdiri dari:
  1. Pengurus Harian
  2. Divisi
  3. Seksi
  1. Pengurus Harian adalah kepengurusan tertinggi TMSI.
  2. Divisi adalah unit kerja umum sebagai penjabaran dari tujuan TMSI.
  3. Seksi adalah unit kerja khusus yang merupakan penjabaran dari divisi.
  4. Susunan, tugas dan wewenang pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Pembina dan Koorninator TMSI

  1. Untuk membimbing kinerja TMSI maka kepala SMAN 1 Srengat memilih pembina dan koordinator TMSI.
  2. Pembina dan koordinator TMSI adalah pihak yang memberikan petunjuk, bimbingan dan nesehat kepada pengurus.
  3. Ketentuan mengenai pemilihan, tugas serta wewenang pembina dan koordinator TMSI sepenuhnya mengikuti peraturan yang berlaku di SMAN 1 Srengat.

Pasal 15

Kepanitiaan Program Kerja

  1. Untuk melaksanakan tujuan dan program kerja organisasi, maka TMSI membentuk kepanitiaan untuk tiap program kerja.
  2. Tugas, wewenang, susunan serta pembentukan Kepanitian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Badan Permusyawaratan Organisasi

  1. Untuk menjaga keterlaksanaan AD/ART serta menampung aspirasi, maka TMSI membentuk badan khusus bernama Badan Permusyawaratan Organisasi disingkat BPO.
  2. BPO berfungsi sebagai badan legislatif organisasi.
  3. BPO tidak berwenang mengambil keputusan dan kebijakan terkait program kerja dan jalannya organisasi kecuali yang berkaitan dengan tugas BPO.
  4. Tugas dan wewenang susunan serta pembentukan BPO diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Masa Jabatan

  1. Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 13 adalah satu tahun mulai dari serah terima jabatan sampai Laporan Pertanggung Jawaban.
  2. Masa jabatan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 adalah dari mulai perencanaan program sampai selesainya pelaksanaan program tersebut.
  3. Masa jabatan BPO sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 1 dan 2 disesuaikan dengan masa jabatan pengurus TMSI.

Pasal 18

Pemilihan Pengurus

  1. Pemilihan pengurus pada level ketua dipilih melalui pemilihan umum.
  2. Pemilihan susunan pengurus lainnya dipilih melalui musyawarah untuk mufakat.
  3. Semua pengurus yang telah terpilih akan dilantik oleh Kepala SMA N 1 Srengat.
  4. Ketentuan mengenai pemilihan pengurus selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga

Pasal 19
Laporan Pertanggung Jawaban

Semua pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala SMAN 1 Srengat, pembina dan koordinator TMSI serta semua warga SMAN 1 Srengat pada akhir masa jabatannya.

Pasal 20

Apabila terjadi kekokosongan jabatan antar waktu dalam kepengurusan TMSI, maka diisi oleh pejabat sesuai yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Peraturan tentang rangkap jabatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Pemberhentian Pengurus

  1. Pengurus dapat dibekukan dan diberhentikan dari jabatannya apabila telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Mekanisme pembekuan dan pemberhentian pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

MUSYAWARAH/RAPAT

Pasal 23

Jenis Musyawarah/Rapat

  1. Musyawarah/rapat di TMSI meliputi:
  1. Musyawarah besar (MUBES), merupakan musyawarah tertinggi organisasi yang berwenang mengambil keputusan yang strategis untuk organisasi
  2. Musyawarah besar luar biasa (MUBESLUB), merupakan musyawarah besar yang diselenggarakan saat terjadi hal-hal yang genting dan mendesak
  3. Musyawarah program kerja, merupakan musyawarah menyusun program kerja organisasi
  4. Rapat pengurus, merupakan rapat di internal pengurus
  5. Rapat Kegiatan, merupakan rapat yang diselenggarakan oleh kepanitiaan kegiatan untuk membahasa hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
  6. Musyawarah BPO, merupakan musyawarah yang dilenggarakan oleh Badan permusyawaratan Organisasi (BPO)
  1. Musyawarah besar dan musyawarah program kerja diselenggarakan sekali selama 1 periode kepengurusan
  2. Musyawarah besar luar biasa bisa diselenggarakan beberapa kali selama 1 periode kepengurusan disesuaikan dengan situasi dan kondisi

Pasal 24

Rapat Pengurus

Rapat pengurus sesuai pasal 23 ayat 1 meliputi:

  1. Rapat seluruh pengurus
  2. Rapat PH dan Kadiv
  3. Rapat Divisi
  4. Rapat Seksi

        Pasal 25

Kuorum

Musyawarah/rapat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang kurangnya dua per tiga dari jumlah seluruh peserta musyawarah/rapat yang seharusnya hadir

Pasal 26

Pimpinan Musyawarah/Rapat

Musyawarah/rapat dipimpin oleh setidaknya satu orang pimpinan dibantu satu wakil dan satu orang notulis.

Pasal 27

Pengambilan Keputusan

  1. Keputusan diambil oleh pimpinan rapat dengan mempertimbangkan dan melihat masukan dari anggota.
  2. Keputusan rapat dianggap sah jika disetujui oleh sekurang kurangnya limapuluh persen ditambah satu orang dari seluruh anggota yang hadir dalam rapat.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 28

Jenis Keuangan

Jenis keuangan yang terdapat dalam ruang lingkup Ta’mir Masjid Syi’arul Islam, yaitu sebagai berikut :

  1. Uang Masjid
  2. Uang Kas
  3. Uang Wildas

Pasal 29

Sumber Keuangan

Sumber keuangan dari Uang Masjid yang terdapat dalam Ta’mir Masjid Syiarul Islam berasal dari:

  1. Infaq
  2. Iuran wajib anggota TMSI
  3. Donasi
  4. Dana dari sekolah

Pasal 30

Penanggung Jawab Keuangan

  1. Penanggung jawab keuangan dari Uang Masjid dan Uang Wildas yang terdapat di dalam Ta’mir Masjid Syiarul Islam adalah Bendahara-I Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.
  2. Penanggung jawab keuangan dari Uang Kas yang terdapat di dalam Ta’mir Masjid Syiarul Islam adalah Bendahara-II Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.

Pasal 31

Laporan Keuangan

Bendahara Ta’mir Masjid Syiarul Islam melaporkan keuangan TMSI kepada seluruh anggota TMSI, Pembina dan koordinator TMSI serta seluruh warga SMAN 1 Srengat sebagai bentuk transparansi keuangan TMSI.

Pasal 33

Peraturan lebih lanjut mengenai keuangan TMSI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 34

  1. Pihak yang berwenang dalam membubarkan organisasi Ta’mir Masjid Syi’arul Islam adalah Kepala SMAN 1 Srengat.
  2. Setelah organisasi ini dibubarkan segala sarana dan prasarana organisasi diserahkan kepada kepala SMAN 1 Srengat  untuk dikelola lebih lanjut.

BAB IX

AMANDEMEN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

Amandemen hanya bisa dilakukan melaui Musyawarah besar atau musyawarah besar luar biasa

Pasal 36

AD/ART hasil amandemen disahkan dengan ketentuan sesuai pasal 25, 26 dan 27 Anggaran Dasar.

BAB X

PENUTUP

Pasal 37

  1. Ketentuan – ketentuan yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di        : Srengat, Blitar

Pada Tanggal        :        

PIMPINAN MUSYAWARAH PENETAPAN AD/ART

KETUA

AGUNG CAHYONO

NIS.

NOTULIS

IKA WIDI ASTARI

NIS.

MENGETAHUI

KETUA UMUM TMSI

HAMZAH FIRJATULLOH

NIS.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

TA’MIR MASJID SYI’ARUL ISLAM


BAB I
KLASIFIKASI ANGGOTA

Pasal 1

Kenggotaan Ta’mir Masjid Syi’arul Islam terdiri dari :

  1. Anggota muda adalah anggota yang sudah diterima dan belum atau masih mengikuti KKI
  2. Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota adalah siswa SMA Negeri 1 Srengat yang beragama Islam yang telah mengikuti kaderisasi kepemimpinan islam (KKI)
  3. Anggota kehormatan adalah anggota biasa yang sudah selesai masa jabatannya.
  4. Anggota pengurus adalah setiap anggota biasa TMSI yang memiliki kedudukan sebagai pengurus di TMSI.
  5. Anggota istimewa adalah guru dan staff SMA Negeri 1 Srengat, komite SMA Negeri 1 Srengat, siswa-siswi muslim SMA Negeri 1 Srengat yang tidak mengikuti KKI serta warga sekitar SMA Negeri 1 Srengat

BAB II
KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Anggota muda Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berkewajiban:

  1. Menjaga nama baik organisasi
  2. Taat kepada AD/ART dan tata tertib TMSI
  3. Mengikuti seluruh kegiatan organisasi
  4. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan  kepadanya

Pasal 3

Anggota biasa Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berkewajiban :

  1. Setia, tunduk dan patuh kepada AD/ART dan tata tertib organisasi
  2. Menjaga nama baik Ta’mir Masjid Syi’arul Islam baik di dalam maupun di luar ruang lingkup SMA Negeri 1 Srengat.
  3. Membayar iuran kas sesuai kesepakatan pada awal masa jabatan.
  4. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah diamanatkan.
  5. Menjaga nama baik anggota lainnya.


Pasal 4

Anggota pengurus Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berkewajiban :

  1. Tunduk dan patuh terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati.
  2. Menjaga nama baik Ta’mir Masjid Syi’arul Islam baik di dalam maupun di luar ruang lingkup SMA Negeri 1 Srengat.
  3. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap segala tugas yang telah diamanatkan kepadanya.
  4. Mengikuti setiap kegiatan organisasi
  5. Tidak menyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu
  6. Tidak sewenang-wenang

Pasal 5

Anggota kehormatan Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berkewajiban :

  1. Setia, tunduk dan patuh kepada AD/ART.
  2. Menjaga nama baik Ta’mir Masjid Syi’arul Islam baik di dalam maupun di luar ruang lingkup SMA Negeri 1 Srengat.
  3. Tidak mencampuri urusan internal organisasi
  4. Tidak memaksakan kehendak

Pasal 6

Anggota istimewa ta’mir masjid syiarul islam berkewajiban:

  1. Menjaga kebersihan dan kesucian masjid beserta seluruh fasilitas yang ada di dalamnya
  2. Menggunakan masjid beserta seluruh fasilitas yang terdapat di dalamnya semaksimal mungkin untuk tujuan ibadah

        

BAB III
HAK ANGGOTA
Pasal 7

Anggota muda Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berhak :

  1. Memilih ketua umum dan ketua satu serta dipilih sebagai ketua II dengan syarat tertentu
  2. Berpendapat.
  3. Mendapatkan pengetahuan tentang organisasi, kepemimpinan dan TMSI.

Pasal 8

Anggota biasa Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berhak :

  1. Mengeluarkan pendapat.
  2. Memperoleh transparansi organisasi & keuangan.
  3. Memperoleh pengetahuan yang lebih.
  4. Memilih mana yang lebih penting dengan syarat yang telah ditentukan oleh Ketua Umum
  5. Diperlakukan secara adil
  6. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain yang ditetapkan kepadanya.
  7. Mendapat perlindungan selama menjadi anggota Ta’mir Masjd Syi’arul Islam.
  8. Berkontribusi dalam kepanitiaan program kerja organisasi
  9. Mengikuti setiap kegiatan organisasi
  10. Memperoleh atribut dan Kartu Tanda Anggota (KTA)
  11. Mendapatkan sertifikat sebagai anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.

Pasal 9

Anggota pengurus Ta’mir masjid Syi’arul Islam berhak :

  1. Menjalankan tugas yang telah diamnatkan
  2. Menggunakan dan menjaga fasilitas yang ada di Majid Syi’arul Islam sesuai dengan fungsinya.
  3. Mengeluarkan pendapat
  4. Mendapatkan perlindungan atas dirinya.
  5. Mendapat perlakuan yang adil
  6. Memilih dan dipilih
  7. Memperoleh transparansi organisasi & keuangan
  8. Memperoleh atribut dan Kartu Tanda Anggota
  9. Memperoleh sertifikat


Pasal 10

Anggota kehormatan Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berhak :

  1. Mengeluarkan pendapat dan memberikan masukan
  2. Mengetahui informasi tentang organisasi dan keuangan
  3. Ikut serta dalam kegiatan Ta’mir Masjid Syi’arul Islam jika diminta
  4. Berkontribusi mensukseskan program kerja jika diminta
  5. Menggunakan dan menjaga fasilitas yang ada di Masjid Syi’arul Islam.

Pasal 11

Anggota istimewa Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berhak :

  1. Mengeluarkan pendapat
  2. Menggunakan masjid beserta seluruh fasilitas yang terdapat di dalamnya semaksimal mungkin untuk tujuan ibadah
  3. Mengetahui laporan keuangan masjid

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 12

Penerimaan dan Penetapan Anggota Muda

  1. Syarat-syarat menjadi anggota muda Ta’mir Masjid Syi’arul Islam :
  1. Beragama Islam
  2. Siswa SMA Negeri 1 Srengat kelas X atau kelas XI.
  3. Mempunyai niat yang sungguh-sungguh.
  4. Sanggup, tunduk dan patuh terhadap AD/ART.
  1. Mekanisme penerimaan anggota pengurus yaitu :
  1. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan ke panitia penerimaan anggota baru (PAB)
  2. Mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan panitia penerimaan anggota baru (PAB)
  3. Setelah dinyatakan diterima oleh panitia penerimaan anggota baru (PAB), maka yang bersangkutan dinyatakan sah sebagai anggota muda TMSI

Pasal 13

Penetapan Anggota Biasa

  1. Syarat-syarat menjadi anggota biasa Ta’mir Masjid Syi’arul Islam:
  1. Berstatus sebagai anggota muda TMSI atau tercatat sebagai siswa SMA Negeri 1 Srengat dan beragama islam
  2. Telah mengikuti Kaderisasi Kepemimpinan Islam Tingkat Dasar (KKI-D)
  1. Mekanisme penetapan anggota biasa Ta’mir Masjid Syi’arul Islam:
  1. Siswa SMA Negeri 1 Srengat  yang berkeinginan untuk mengikuti KKI-D wajib mendaftarkan diri kepada panitia KKI-D
  2. Anggota biasa dan siswa SMA Negeri 1 Srengat yang telah terdaftar sebagai peserta KKI-D wajib mengikuti seluruh kegiatan KKI-D
  3. Setelah mengikuti seluruh kegiatan KKI-D, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai anggota biasa TMSI
  4. Penetapan sebagai anggota biasa dilaksanakan saat puncak KKI-D atau setelah rangkaian kegiatan KKI-D
  1. Anggota muda yang diterima setelah KKI-D wajib mengikuti Pelatihan Pengganti KKI-D sebelum bisa ditetapkan sebagai anggota biasa

Pasal 14

Penetapan Anggota Pengurus

  1. Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II dipilih melalui pemilihan umum
  2. Pengurus lainnya dipilih oleh ketua umum melalui musyawarah dengan memperhatikan kompetensi, kontribusi dan kesanggupan calon pengurus
  3. Syarat dan mekanisme pembentukan pengurus dijelaskan lebih lanjut pada bab kepengurusan

Pasal 15

Permintaan menjadi anggota akan secara otomatis dibatalkan atau ditolak apabila yang bersangkutan tidak mengikuti seluruh mekanisme penerimaan yang berlaku.

BAB V
PELANGGARAN dan SANKSI

Pasal 16

Jenis Pelanggaran

Klasifikasi pelanggaran anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam yaitu :

  1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang baru pertama kali dilakukan oleh anggota dan bukan merupakan pelanggaran akhlak serta tidak merugikan anggota yang lain.
  2. Pelanggaran sedang adalah akumulasi dari 3 jenis pelanggaran ringan, 2 pelanggaran ringan pada satu jenis pelanggaran yang sama, atau pelanggaran yang dilakukan meresahkan sebagian anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.
  3. Pelanggaran berat adalah akumulasi 3 atau kelipatannya dari pelanggaran sedang, merupakan jenis pelanggaran akhlak, merugikan sebagian besar anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam, mencemarkan nama baik Ta’mir Masjid Syi’arul Islam serta membawa dampak buruk bagi SMA Negeri 1 Srengat.

Pasal 17

Sanksi

  1. Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah peringatan lisan dan peringan tertulis pertama disertai pembinaan selama 2 minggu
  2. Sanksi untuk pelanggaran sedang adalah peringatan tertulis ke dua disertai dengan skorsing dari jabatan atau keanggotaan dan pembinaan selama 1 bulan
  3. Sanksi untuk pelanggaran berat adalah peringatan tertulis ke tiga dan disertai dengan hukuman antara lain sebagai berikut:
  1. Skorsing dari jabatan atau keanggotaan dan pembinaan selama 3 bulan
  2. Penurunan jabatan dan pencabutan status pengurus bagi anggota pengurus
  3. Pemberhentian dari keanggotaan TMSI dengan tidak hormat

Pasal 18

  1. Pelanggaran tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mengajukan izin dan disetujui oleh pengurus.
  2. Adapun mekanisme permohonan izin adalah sebagai beerikut :
  1. Apabila izin yang diajukan adalah untuk tidak mengikuti kegiatan ta’mir maka yang bersangkutan mengajukan izin secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua pelaksana kegiatan.
  2. Apabila izin yang diajukan adalah untuk tidak mengikuti kegiatan rapat atau musyawarah maka yang bersangkutan mengajukan izin secara lisan kepada Ketua Umum atau pemimpin rapat.
  3. Apabila izin yang diajukan adalah untuk meninggalkan kegiatan atau musyawarah yang sedang berlangsung maka yang bersangkutan mengajukan izin secara lisan dan ditujukan kepada Ketua Umum.

Pasal 19

Hal-hal mengenai pelanggaran dan sanksi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang terpisah dengan AD/ART mengenai Tata Tertib TMSI

BAB VI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 20

Anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dapat berhenti sebagai anggota apabila :

  1. Atas kemauan sendiri.
  2. Meninggal dunia.
  3. Mengundurkan diri atau diberhentikan dari SMA Negeri 1 Srengat.
  4. Anggota yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat sebanyak 3 kali dan tidak ada kemauan untuk memperbaiki.

Pasal 21

  1. Mekanisme pemberhentian anggota yang dimaksud pada Pasal 18 poin a adalah :
  1. Anggota yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri dari Ta’mir Masjid Syi’arul Islam beserta alasan yang jelas kepada Ketua Umum.
  2. Selanjutnya Ketua Umum memanggil yang bersangkutan untuk memusyawarahkan keputusannya.
  3. Apabila yang bersangkutan tetap pada keputusannya untuk keluar dari Ta’mir Masjid Syi’arul Islam maka Ketua Umum mengeluarkan surat pemberhentian sebagai anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan, Ketua Umum, pembina dan koordinator Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.
  1. Mekanisme pemberhentian anggota yang dimaksud pada Pasal 18 point d adalah :
  1. Anggota yang telah melakukan pelanggaran berat sebanyak 3 kali maka akan dipanggil oleh Pengurus Harian.
  2. Pada pemanggilan tersebut Pengurus Harian memberikan pilihan kepada yang bersangkutan untuk keluar dari Ta’mir Masjid Syi’arul Islam atau memperbaiki kesalahannya.
  3. Apabila anggota yang bersangkutan memilih untuk memperbaiki kesalahannya maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dalam jangka waktu tertentu.
  4. Jika setelah jangka waktu yang ditentukan yang bersangkutan mampu memperbaiki kesalahannya maka yang bersangkutan tetap berstatus sebagai anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.
  5. Jika anggota yang bersangkutan tidak mampu memperbaiki kesalahannya maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.
  6. Jika yang bersangkutan memilih untuk langsung keluar dari Ta’mir Masjid Syi’arul Islam maka Ketua Umum mengeluarkan surat pemberhentian sebagai anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan, Ketua Umum, pembina dan koordinator Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

PASAL 22

Pengurus

  1. Pengurus terdiri dari :
  1. Pengurus Harian (PH)
  2. Kepala Divisi (Kadiv)
  3. Koordinator Seksi
  4. Beberapa anggota seksi
  1. Pengurus Harian disingkat PH terdiri dari :
  1. Ketua Umum
  2. Ketua I
  3. Ketua II
  4. Sekretaris I
  5. Sekretaris II
  6. Bendahara I
  7. Bendahara II

Pasal 23

Divisi

  1. Tiap Divisi terdiri dari beberapa seksi
  2. Divisi di TMSI terdiri dari:
  1. Divisi Dakwah
  2. Divisi Pendidikan
  3. Divisi Internal

Pasal 24

Seksi

  1. Tiap Seksi dipimpin oleh seorang koordinator seksi yang membawahi beberapa anggota
  2. Seksi dalam Divisi Dakwah yaitu
  1. Seksi Ibadah
  2. Seksi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
  3. SeksiRohani Islam (Rohis)
  1. Seksi dalam Divisi Pendidikan yaitu
  1. Seksi Seni Budaya Islam (SBI)
  2. Seksi Kepustakaan Dan Ilmu Pengetahuan (KDIP)
  3. Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK)
  1. Seksi dalam Divisi Internal yaitu
  1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)
  2. Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras)

Pasal 25

Tugas dan Kewenangan Pengurus Harian

  1. Pengurus harian memiliki tugas:
  1. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai arahan dari pembina dan koordinator TMSI, dalam hal ini Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II
  2. Mengelola administrasi organisasi, dalam hal ini Sekretaris I danSekertaris II
  3. Mengelola keuangan TMSI, dalam hal ini Bendahara I dan Bendahara II
  4. Membina dan mengawasi kegiatan semua pengurus yang ada di bawahnya
  5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan program kerja TMSI kepada pembina dan koordintaor TMSI
  1. Dalam menjalankan program, pengurus harian berwenang mengambil kebijakan sebagai keputusan tertinggi organisasi, serta berwenang mengadakan rapat untuk internal pengurus harian maupun pengurus yang di bawahnya.

Pasal 26

Tugas dan Kewenangan Kepala Divisi

  1. Divisi, dalam hal ini Kepala Divisi (KADIV) bertugas:
  1. Mengelola dan mengawasi pelaksanaan program kerja seksi yang ada dibawahnya
  2. Menjadi penghubung antara PH dengan seksi
  3. Memberikan laporan secara periodik kepada PH tentang pelaksanaan tugasnya serta tugas seksi-seksi di bawahnya
  1. Divisi, dalam hal ini Kepala Divisi (KADIV) berwenang mengambil kebijakan dan mengadakan rapat untuk internal seksi-seksi yang ada dibawahnya

Pasal 27

Tugas dan Kewenangan Seksi

  1. Seksi bertugas:
  1. Menjalankan program kerja TMSI sesuai spesialisasi seksi masing-masing, dalam hal ini koordinator dan anggota seksi
  2. Memberikan laporan secara periodik kepada kepala divisi mengenai pelaksanaan tugasnya, dalam hal ini koordinator seksi
  1. Seksi berwenang membentuk kepanitiaan untuk tiap program kerja serta mengadakan rapat untuk internal seksinya.

Pasal 28

Kepanitiaan program kerja dibentuk oleh seksi yang bersangkutan dengan bantuan kepala divisi dan PH

Pasal 29

Tugas dan Kewenangan Kepanitiaan Program Kerja

  1. Tugas kepanitiaan program kerja adalah:
  1. Mensukseskaan pelaksanaan program kerja tiap seksi
  2. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja kepada koordinator Sie yang bersangkutan, Kepala divisi yang bersangkutan dan Pengurus Harian
  1. Kepanitiaan program kerja berwenang:
  1. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja dengan memperhatikan arahan dari ketua umum
  2. Mengadakan rapat serta usaha-usaha dalam rangka mensukseskan pelakasanaan program kerja

Pasal 30

Struktur Kepanitiaan Program Kerja

  1. Anggota kepanitiaan program kerja berasal dari seluruh anggota TMSI
  2. Struktur kepanitiaan program kerja adalah sebagai berikut:
  1. Pengurus inti, terdiri dari Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana (jika diperlukan), sekretaris I dan II, serta bendahara I dan II
  2. Seksi-seksi sesuai kebutuhan, terdiri dari koordinator (CO) dan anggota
  1. Ketua Umum TMSI dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab, sedangkan Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana berasal dari seksi yang bersangkutan.

Pasal 31

Tugas dan Kewenangan BPO

  1. Tugas BPO adalah:
  1. Memastikan AD/ART dilaksanakan dengan baik
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi atau masukan dari anggota
  3. Menyelenggarakan Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa
  1. Wewenang BPO adalah :
  1. Merumuskan peraturan-peraturan di bawah AD/ART
  2. Memberikan rekomendasi kepada ketua umum sesuai dengan aspirasi atau masukan dari anggota
  3. Memberikan kritik dan saran kepada ketua umum berdasarkan aspirasi atau masukan dari anggota

Pasal 32

Struktur BPO

  1. BPO dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang wakil ketua serta seorang sekretaris.
  2. Ketua, wakil ketua serta sekretaris BPO dipilih melalui musyawarah oleh ketua umum.

Pasal 33

Anggota BPO

  1. Anggota BPO terdiri dari perwakilan kelas X, kelas XI dan kelas XII
  2. Perwakilan kelas XII sebagai pemantau dan tidak berwenang dalam pengambilan keputusan
  3. Komposisi anggota BPO sebagai berikut:
  1. 10 orang anggota  TMSI dari kelas X
  2. 10 orang anggota TMSI dari kelas XI
  3. 5 orang  anggota TMSI  dari kelas XII

Pasal 34

Pembentukan BPO

  1. Syarat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO) yaitu :
  1. Terdaftar sebagai anggota TMSI
  2. Mengetahui isi AD/ART TMSI
  3. Bersedia menjadi BPO
  1. Mekanisme pembentukan Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO) sebagai berikut :
  1. Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO) pertama dibentuk oleh Tim 10 sebagai perumus AD/ART, selanjutnya BPO yang baru akan dibentuk oleh BPO yang lama
  2. Tim 10 atau BPO lama menentukan jumlah anggota BPO baru dengan memperhatikan aspek keterwakilan setiap jenis keanggotaan
  3. Tim 10 atau BPO lama menjaring nama-nama dari setiap jenis keanggotaan sesuai dengan ketentuan ayat 1
  4. Nama-nama calon anggota BPO akan diseleksi dengan memperhatikan ketentuan pasal 31 serta pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 poin b
  5. Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO) yang telah terbentuk secara resmi dilantik bersama dengan pelantikan pengurus

Pasal 35

Syarat Menjadi Pengurus

Syarat menjadi pengurus yaitu :

  1. Bersedia menjadi pengurus.
  2. Anggota yang bersangkutan aktif dan memiliki jiwa kepemimpinan.
  3. Calon Ketua Umum, Ketua I, sekretaris I, sekretaris II, bendahara I, bendahara II, kadiv, coordinator seksi dan anggota seksi berstatus sebagai anggota biasa dan pernah menyandang status sebagai anggota muda
  4. Calon Ketua II Anggota muda
  5. Anggota yang bersangkutan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid.

Pasal 36

Mekanisme Pemilihan Ketua

Mekanisme pemilihan ketua adalah sebagai berikut :

  1. Untuk menentukan kandidat Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II dilaksanakan interview terlebih dahulu oleh tim interview.
  2. Setelah pelaksanaan interview, selanjutnya diadakan musyawarah untuk menentukan kandidat Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II.
  3. Setelah kandidat terpilih, maka dilaksanakan pemilihan untuk memilih Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II.
  4. Pemilihan ketua diselenggarakan melalui Musyawarah Besar TMSI
  5. Perwakilan OSIS dan ekstrakurikuler, perwakilan kelas, serta semua anggota TMSI memiliki hak suara dalam pemilihan ketua

Pasal 37

Pemilihan Sekretaris dan Bendahara

  1. Sekretaris I dan Bendahara I dipilih berdasarkan musyawarah antara Ketua Umum, Ketua I dan Pengurus Harian periode sebelumnya.
  2. Sekretaris II dan bendahara II dipilih berdasarkan hasil interview pada saat Perekrutan Anggota Baru yang kemudian dimusyawarahkan oleh Ketua Umum, Ketua I, Sekretaris I dan Bendahara I.

Pasal 38

Kepala Divisi dan Koordinator seksi dipilih berdasarkan rekomendasi pengurus sebelumnya yang selanjutnya diputuskan berdasarkan musyawarah seluruh anggota.

Pasal 39

Pembagian anggota ke dalam seksi didasarkan pada hasil interview anggota baru yang kemudian dimusyawarahkan oleh seluruh anggota biasa.

Pasal 40

Pengisian Kepengurusan yang Kosong

  1. Apabila terjadi kekosongan jabatan ketua umum maka ketua I menggantikan jabatannya sebagai ketua umum
  2. Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua I maka akan dilaksanakan Mubeslub untuk memilih Ketua I
  3. Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua II maka akan dilaksanakan Mubeslub untuk memilih Ketua II
  4. Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II secara bersamaan atau kombinasi dari dua jabatan tersebut maka akan dilaksanakan Mubeslub untuk memilih ketua dan sebelum ada ketua yang terpilih, kepemimpinan TMSI sementara waktu dijalankan oleh ketiga Kepala Divisi
  5. Apabila terjadi kekosongan pada jabatan Sekretaris I dan atau Bendahara I maka akan diadakan musyawarah pemilihan Sekretaris I dan Bendahara I
  6. Apabila terjadi kekosongan pada jabatan Sekretaris II dan atau Bendahara II maka akan diadakan musyawarah pemilihan Sekretaris II dan Bendahara II
  7. Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Divisi maka akan diadakan musyawarah semua sie yang berada di bawah divisi tersebut untuk memilih Kepala Divisi yang baru dari koordinator seksi yang ada
  8. Apabila terjadi kekosongan jabatan koordinator seksi maka secepatnya akan dilaksanakan musyawarah seksi untuk memilih koordinator  seksi

Pasal 41

Pengisian Perangkat BPO yang kosong

  1. Apabila terjadi kekosongan jabatan ketua Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO) maka wakil ketua Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO) menjadi pelaksana tugas (Plt) ketua Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO).
  2. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil ketua Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO) maka ketua Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO) atau pelaksana tugas (Plt) ketua Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO) menunjuk seorang wakil.
  3. Apabila terjadi kekosongan jabatan ketua dan wakil ketua Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO) maka pengisian jabatannya dilakukan dengan musyawarah anggota terlebih dahulu.

Pasal 42

Rangkap Jabatan

  1. Semua pengurus kecuali Ketua Umum diperbolehkan merangkap jabatan dalam Badan Permusyawaratan Organisasi (BPO)
  2. Semua pengurus dilarang merangkap dalam semua tingkat kepengurusan di Ta’mir Masjid Syi’arul Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
  3. Pengurus Harian Ta’mir Masjid Syi’arul Islam tidak boleh merangkap sebagai Pengurus Harian dan Koordinator seksi di ekstrakulikuler maupun organisasi yang lain.
  4. Kepala Divisi dan koordinatoor seksi boleh merangkap jabatan sebagai pengurus di ekstrakulikuler dan organisasi lain maksimal hanya sebagai koordinator seksi.
  5. Apabila jumlah anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam tidak cukup memenuhi semua kuota jabatan yang ada, maka koordintaor seksi boleh merangkap sebagai Kepala Divisi sampai quota jabatan terpenuhi.

Pasal 43

Pembekuan Pengurus

Mekanisme pembekuan Pengurus Ta’mir Masjid Syi’arul Islam adalah sebagai berikut:

  1. Pengurus yang melakukan pelanggaran sedang atau berat secara otomatis akan dibekukan dari jabatannya.
  2. Pengurus yang dibekukan diberikan pembinaan dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
  3. Selama pengurus tersebut dibekukan dari jabatannya maka yang berwenang mengisi jabatannya yaitu penanggung jawab sementara.
  4. Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki kesalahannya maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh pejabat baru.
  5. Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memperbaiki kesalahannya maka yang bersangkutan diaktifkan kembali pada jabatannya.

Pasal 44

Pemberhentian Pengurus

  1. Pengurus Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dapat diberhentikan apabila :
  1. Mundur atas kemauan sendiri
  2. Melakukan pelanggaran berat
  3. Keluar dari TMSI
  1. Mekanisme pemberhentian pengurus sama dengan mekanisme pemberhentian anggota pasal 19.

BAB VIII

MUSYAWARAH

Pasal 45

Musyawarah Besar

  1. Musyawarah besar dihadiri oleh seluruh anggota TMSI
  2. Musyawarah besar dipimpin oleh presidium yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan notulis.
  3. Musyawarah besar diselenggerakan untuk:
  1. Pemilihan Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II
  2. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus (LPJ Pengurus)
  3. Mengamandemen AD/ART
  4. Perubahan terhadap kelengkapan dan atribut organisasi
  5. Menyusun garis besar program kerja

Pasal 46

Musyawarah Besar Luar Biasa

  1. Musyawarah besar luar biasa dihadiri oleh seluruh anggota TMSI
  2. Musyawarah besar luar biasa dipimpin oleh presidium yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan notulis.
  3. Musyawarah besar luar biasa bisa diselenggarakan jika terdapat hal-hal yang mendesak terkait dengan hal-hal yang dibahas dalam musyawarah besar sesuai pasal 43 ayat 3

Pasal 47

Musyawarah Program Kerja

  1. Musyawarah program kerja dihadiri oleh seluruh anggota pengurus TMSI
  2. Musyawarah program kerja dipimpin langsung oleh Ketua Umum TMSI
  3. Musyawarah program kerja diselenggarakan untuk menyusun dan mendiskusikan program kerja TMSI

Pasal 48

Rapat Pengurus

  1. Rapat PH dan KADIV dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian dan seluruh Kepala Divisi serta dipimpin oleh ketua umum
  2. Rapat divisi dihadiri oleh kadiv, co.sie dan anggota seksi yang berada di bawah divisi tersebut serta dipimpin oleh kadiv
  3. Rapat Seksi dihadiri oleh co. sie dan seluruh anggota seksi serta dipimpin oleh co. sie
  4. Rapat seluruh  pengurus dihadiri oleh seluruh pengurus TMSI sesuai pasal 20
  5. Rapat pengurus diselengarakan untuk :
  1. Membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja
  2. Membentuk kepanitiaan program kerja
  3. Membahas masalah-masalah yang penting

Pasal 49

Rapat Kegiatan

  1. Rapat kegiatan dihadiri oleh seluruh panitia kegiatan/program kerja dan dipimpin oleh ketua pelaksana program kerja
  2. Rapat kegiatan diselenggarakan untuk :
  1. Membahas konsep kegiatan
  2. Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan
  3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Pasal 50

Musyawarah BPO

  1. Musyawarah BPO dihadiri oleh semua anggota BPO dan dipimpin oleh ketua BPO
  2. Musyawarah BPO diselenggarakan untuk:
  1. Membahas program kerja BPO sesuai pasal 29
  2. Evaluasi kinerja BPO
  3. Pembentukan BPO baru

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 51

Fungsi Keuangan

  1. Fungsi Uang Masjid yang terdapat dalam Ta’mir Masjid Syiarul Islam yaitu sebagai berikut :
  1. Untuk membiayai kebutuhan sarana dan pra sarana masjid.
  2. Untuk membiayai program kerja dari Ta’mir Masjid Syiarul Islam yang mana program tersebuterat kaitannya dengan masjid.
  1. Fungsi dari Uang Kas yang terdapat dalam Ta’mir Masjid Syiarul Islam yaitu sebagai berikut:
  1. Untuk membiayai program kerja dari Ta’mir Masjid Syiarul Islam.
  2. Untuk membiayai kegiatan yang mendesak yang terdapat dalam ruang lingkup Ta’mir Masjid Syiarul Islam.

  1. Fungsi dari Uang Wildas yang terdapat dalam Ta’mir Masjid Syi’arul Islam yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial yang menyangkut pengurus Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.

BAB X

SUMBER KEUANGAN

Pasal 52

Sumber Uang Masjid

  1. Sumber keuangan dari Uang Masjid yang terdapat dalam Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berasal dari dana infaq seluruh siswa SMA Negeri 1 Srengat pada setiap hari Jum’at dan pada agenda-agenda tertentu.
  2. Sumber keuangan dari Uang Masjid selain yang tersebut pada ayat 1 di atas juga berasal dari donasi alumni Ta’mir Masjid Syi’arul Islam yang mana fungsinya disesuaikan dengan amanat yang diberikan oleh donatur tersebut.
  3. Sumber keuangan dari Uang Masjid selain yang tersebut pada ayat 1 di atas juga berasal dari sekolah.
  4. Agenda-agenda tertentu yang tersebut dalam ayat 1 di atas adalah agenda akbar yang  berhubungan dengan agenda keagamaan yang melibatkan seluruh siswa SMA Negeri 1 Srengat.

Pasal 53

Sumber Uang Kas

  1. Sumber keuangan dari Uang Kas yang terdapat dalam Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berasal dari iuran wajib pengurus Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.
  2. Besar nominal dan sistem pembayaran iuran disesuaikan dengan kebijakan pengurus Ta’mir Masjid Syi’arul Islam tiap periode.

Pasal 54

Sumber Uang Wildas

  1. Sumber keuangan dari Uang Wildas yang terdapat dalam Ta’mir Masjid Syi’arul Islam berasal dari dana iuran rutin seluruh siswa SMA Negeri 1 Srengat setiap hari JUmat, yang mana sumber keuangan ini diambil 1 kali dalam 1 bulan.
  2. Penentuan waktu pengambilan sumber keuangan disesuaikan dengan kebijakan pengurus Ta’mir Masjid Syi’arul Islam tiap periode.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 55

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bentuk dari transparansi mengenai  keuangan yang terdapat di dalam ruang lingkup Ta’mir Masjid Syi’arul Islam yang dilakukan oleh bendahara Ta’mir Masjid Syi’arul Islam kepada seluruh anggota TMSI, Pembina dan koordinator TMSI serta seluruh warga SMA N 1 Srengat.

Pasal 56

Laporan Keuangan Masjid

  1. Laporan keuangan dari Uang Masjid yang terdapat dalam Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dilakukan setiap bulan oleh Bendahara I Ta’mir Masjid Syiarul Islam.
  2. Laporan keuangan ditulis pada buku khusus dengan mengetahui Bendahara I, Ketua Umum, dan Pembina Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.

Pasal 57

Laporan Keuangan Kas

  1. Laporan keuangan dari Uang Kas yang terdapat dalam Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dilakukan setiap bulan oleh Bendahara II.
  2. Laporan keuangan ditulis pada buku khusus dengan mengetahui Bendahara II, Ketua Umum, dan Pembina Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.

Pasal 58

Laporan Keuangan Wildas

  1. Laporan keuangan dari Uang Wildas yang terdapat di dalam ruang lingkup Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dilakukan setiap bulan oleh Bendahara I.
  2. Laporan keuangan ditulis menjadi satu buku dengan laporan keuangan dari Uang Masjid dengan mengetahui Bendahara I, Ketua Umum, dan Pembina Ta’mir Masjid Syi’arul Islam

BAB XII

PENYELEWENGAN KEUANGAN

Pasal 59

Penyelewengan keuangan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah menggunakan tiap-tiap dana  keuangan yang tidak sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok

Pasal 60

Sanksi yang diberikan dari penyelengan keuangan seperti yang tersebut di dalam Pasal 62 di atas disesuaikan dengan sanksi yang telah tercantum pada peraturan keanggotaan dalam konteks pelanggaran berat, serta dituntut untuk mengembalikan uang tersebut.

BAB XIII

KEADAAN DARURAT KEUANGAN

Pasal 61

  1. Keadaan darurat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah keadaan di mana salah satu dari jenis keuangan yang tersebut di dalam Pasal 1 memiliki nilai saldo nol.
  2. Apabila Ta’mir Masjid Syi’arul Islam sedang dalam keadaan yang tersebut di dalam Ayat 1 di atas dan sangat membutuhkan dana, maka kebijakan yang diambil sesuai dengan kesepakatan dari pengurus Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.

BAB XIV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 62

Syarat Pembubaran

Syarat dibubarkannya organisasi Ta’mir Masjid Syi’arul Islam

  1. Organisasi Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dibubarkan dalam musyawarah bersama yang dihadiri oleh anggota , Pembina, Koordinator Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dan Waka Kesiswaan.
  2. Usul pembubaran Ta’mir Masjid Syi’arul Islam diajukan oleh anggota sekurang–kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.
  3. Usul pembubaran Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dinyatakan sah apabila disetujui oleh seluruh anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dalam musyawarah bersama dengan menyertakan pernyataan tertulis kepada pihak sekolah.

Pasal  63

Ketentuan Pembubaran

Ketentuan dibubarkannya organisasi Ta’mir Masjid Syi’arul Islam

  1. Apabila pembubaran organisasi Ta’mir Masjid Syi’arul Islam  disetujui dilaksanakan musyawarah bersama untuk menyelesaikan kehartabendaan organisasi Ta’mir Masjid Syi’arul Islam.
  2. Apabila pembubaran Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dilakukan oleh pihak sekolah harus menyertakan surat tertulis yang diajukan kepada pembina Ta’mir Masjid Syi’arul Islam yang berisikan sebab–sebab pembubaran.
  3. Pihak sekolah yang dimaksudkan pada poin b di atas ialah waka kesiswaan.
  4. Ta’mir Masjid Syi’arul Islam hanya dapat dibubarkan oleh musyawarah bersama Ta’mir Masjid Syi’arul Islam yang dihadiri oleh semua anggota, pembina, Koordinator Ta’mir Masjid Syi’arul Islam, waka kesiswaan.

Pasal 64

Keputusan Pembubaran

Pengambilan Keputusan dalam Pembubaran

  1. Keputusan pembubaran Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dinyatakan sah apabila disetujui oleh seluruh anggota Ta’mir Masjid Syi’arul Islam, pembina, koordinatior dan waka kesiswaan.
  2. Apabila disetujui maka dilanjutkan dengan menyelesaikan kehartabendaan Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dengan musyawarah bersama.
  3. Penyelesaian kehartabendaan Ta’mir Masjid Syi’arul Islam dilakukan oleh pengurus harian dan inventarisator Ta’mir Masjid Syi’arul Islam serta waka kesiswaan  sarana dan prasarana.

BAB XV

AMANDEMEN AD/ART

Pasal 63

Sebab Amandemen

Sebab - sebab AD/ART diamandemen

  1. Terdapat pasal - pasal yang masih dianggap multitafsir.
  2. Terdapat hal - hal yang belum dibahas dalam AD/ART.
  3. Terdapat pasal - pasal yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada.
  4. Terdapat pasal - pasal yang bertentangan dengan pasal – pasal sebelumnya ataupun yang lain.
  5. Terdapat pasal - pasal yang menimbulkan dan atau yang mengancam keberlangsungan organisasi.

Pasal 64

Mekanisme Amandemen

Mekanisme amandemen AD/ART adalah:

  1. Usulan mengenai amandemen disampaikan oleh anggota baik perseorangan maupun kelompok kepada BPO
  2. Usulan tersebut harus memuat pasal mana yang akan diamandemen, sebab pasal tersebut harus diamandemen dan perbaikan/amandemen yang diusulkan
  3. Usulan akan dibahas di musyawarah BPO untuk menentukan tingkat kegentinagan atau urgensi dari amandemen
  4. Jika amandemen dirasa urgen atau genting maka BPO segera mengadakan Musyawarah Besar Luar Biasa untuk membahas amandemen tersebut
  5. Jika amandemen dirasa kurang urgen atau genting maka amandemen akan dibahas saat Musyawarah Besar terdekat
  6. Pelaksanaan Mubes dan Mubeslub tentang amandemen AD/ART harus sesuai ketentuan AD pasal 25, 26 dan 27 serta ART pasal 43 dan 44

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 65

  1. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga  ini akan mulai  berlaku saat disahkan
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang terpisah dari AD/ART

Ditetapkan di        : Srengat, Blitar

Pada Tanggal        :

PIMPINAN MUSYAWARAH PENETAPAN AD/ART

KETUA

AGUNG CAHYONO

NIS.

 

NOTULIS

IKA WIDI ASTARI

NIS.

MENGETAHUI,

KETUA UMUM TMSI,

HAMZAH FIRJATULLOH

NIS.

TIM PERUMUS AD/ART