Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia

Mengamati dinamika sosial serta implementasi penyelenggaraan negara akhir-akhir ini, kami, Aliansi Ekonom Indonesia, melihat semakin jauhnya rentang kehidupan bernegara kita dari visi negara: “keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Sebagai individu-individu yang secara profesi berkiprah dalam memahami kehidupan masyarakat dengan analisis berdasar teori, logika, dan data, kami melihat penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif dan sistemik. Walau ada tekanan dari guncangan global, kondisi di Indonesia ini tidak terjadi tiba-tiba, melainkan akumulasi berbagai proses bernegara yang kurang amanah sehingga menyebabkan berbagai ketidakadilan sosial, di antaranya^[1]:

1. Pertumbuhan ekonomi yang menurun kualitasnya dan jauh dari inklusif, sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Gambar 1 menunjukkan bahwa pada periode 2010-2020 (Sebelum Covid-19) perekonomian tumbuh sebesar 5,4% dan mampu mengungkit upah riil yang tumbuh 5,1%. Namun, pada periode 2022-2024 (Pasca Covid-19), perekonomian tumbuh 5%, sedangkan upah riil stagnan dan hanya tumbuh 1,2%.
2. Tingginya ketimpangan dalam berbagai dimensi baik antar kelompok pendapatan, antar wilayah, antar latar belakang sosial dan demografi,  yang ditandai dengan mandeknya peningkatan kesejahteraan kelompok bawah, rentan dan menengah, sementara kelompok atas tumbuh lebih pesat. Gambar 2 menunjukkan tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua secara persisten lebih tinggi dari tingkat kemiskinan di wilayah lainnya di Indonesia. Gambar 3 mengilustrasikan bahwa masyarakat mengalami perlambatan pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita di periode 2018-2024 dibandingkan periode 2012-2018 dengan koreksi pertumbuhan rata-rata 2 poin persentase.
3. Menyusutnya ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat kebanyakan, termasuk untuk kalangan muda yang merupakan aset bangsa yang krusial. Gambar 4 dan 5 menunjukkan 80% penciptaan lapangan kerja baru (sekitar 14 juta) antara 2018–2024 tercipta di sektor berbasis rumah tangga (home-based enterprise) dengan upah di bawah rata-rata nasional. Bahkan di pekerjaan formal, 25% pekerja pemerintah dan 31% pekerja swasta belum memiliki asuransi kesehatan (Tabel 1). Gambar 6 menunjukkan tingkat pengangguran usia 15–24 tahun selama 2016–2024 selalu di atas 15% atau tiga kali lipat dibanding usia 25–34 tahun. Lebih dari 25% anak muda Indonesia tidak produktif (tidak bekerja dan tidak sekolah), khususnya perempuan (Gambar 7).

4. Proses pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan bukti dan minim teknokrasi sehingga menyebabkan misalokasi sumberdaya termasuk lemahnya tata kelola kelembagaan, serta kurangnya empati dan keterbukaan atas masukan dan kritik sehingga berbagai kebijakan dan program tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Gambar 8 menunjukkan bahwa anggaran untuk Polri maupun Kementerian Pertahanan termasuk TNI tumbuh hampir 6 kali lipat dari 2009 hingga 2026, sedangkan anggaran untuk perlindungan sosial hanya tumbuh 2 kali lipat. Gambar 9 menunjukkan kenaikan eksponensial anggaran lain-lain dalam APBN dalam beberapa tahun terakhir yang mengimplikasikan buruknya perencanaan hingga menekan pembiayaan pada prioritas anggaran lainnya.

Contoh lain dari pengambilan kebijakan minim bukti dan teknokrasi adalah program MBG yang alokasi anggarannya tahun 2026 sebesar 335 Triliun rupiah dan mencakup 44% anggaran Pendidikan, pada saat masih begitu banyak persoalan kualitas dan akses pendidikan yang belum teratasi sehingga kebijakan ini bukan hanya berpotensi menghabiskan anggaran yang sangat tinggi, namun juga menjadi ancaman serius bagi reformasi di sektor pendidikan.

5. Ketidakhadiran negara dalam bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari risiko penghisapan sumber daya ekonomi, seperti maraknya pungutan liar pada usaha masyarakat dan judi online yang merongrong kemampuan masyarakat terutama masyarakat rentan untuk berdaya. Tabel 2 menunjukkan bahwa 15% usaha kecil, 24% usaha menengah, dan 35% usaha besar Indonesia harus membayar pungutan liar, jauh lebih besar daripada tingkat insiden pungutan liar di Asia Timur dan Pasifik. Selain itu, PPATK memperkirakan nilai transaksi judi online mencapai Rp1.200 T pada 2025. Jumlah deposit yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur juga mencapai Rp2,2 miliar.^[2]
6. Tercederainya kontrak sosial negara dan masyarakat termasuk tidak dipenuhinya kewajiban negara pada warganya. Hal ini terjadi khususnya setelah tertutupnya kanal penyampaian aspirasi, persekusi yang didorong konflik kepentingan, gugurnya warga negara dalam upaya menuntut haknya, dan diabaikannya keamanan sipil. 

Kami dapat menyimpulkan dua benang merah dari permasalahan perekonomian ini: (1) misalokasi sumber daya yang masif serta (2) rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. Menimbang masalah tersebut dan riuhnya persaingan tidak sehat antar elit politik dalam proses bernegara, kami menekankan darurat perbaikan yang nyata atas kesejahteraan  masyarakat.

Dalam kapasitas sebagai ekonom profesional dan akademisi di bidang ekonomi yang mengemban amanah untuk menyuarakan kesulitan perekonomian yang dirasakan rakyat dan dengan bela rasa pada kehidupan masyarakat, kami menyampaikan beberapa desakan penting dan genting untuk dapat ditindaklanjuti secara serius oleh berbagai perangkat negara.

Melalui pernyataan bersama ini, kami menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang ditujukan untuk para penyelenggara negara, demi terciptanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai negara Indonesia yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.

1. Kurangi porsi belanja untuk program populis secara signifikan.

• Alokasi APBN untuk berbagai program populis di 2026 (mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi dan kompensasi energi, sekolah rakyat, dan program tiga juta rumah) mencapai Rp1.414 triliun atau setara dengan 37.4% dari total belanja APBN.

2. Kembalikan Transfer ke Daerah (TKD) pada porsinya.

• Kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa daerah merupakan salah satu implikasi  Inpres 1/2025 yang memangkas TKD 5.6% dari nilai awal APBN 2025.
• Penurunan TKD 24.8% pada tahun 2026 seperti yang diusulkan dalam RAPBN 2026, akan mempersulit pemerintah daerah menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dan berpotensi mengakibatkan kenaikan pajak daerah yang membebani masyarakat.

3. Sesuaikan kebijakan penanganan tiga masalah gizi (triple burden of malnutrition) seperti stunting, obesitas, dan kekurangan gizi mikro berdasarkan bukti, sehingga Program MBG perlu direformasi sesuai tujuan.

• Alokasi sebesar Rp171 triliun (2025) dan Rp335 triliun (2026) terlalu besar dan tidak realistis, bahkan hampir 44% dari anggaran pendidikan. Alokasi tersebut berisiko tidak terserap dengan belum siapnya infrastruktur untuk pelaksanaan program skala besar.
• Anggaran MBG sebaiknya dialihkan untuk memperkuat dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesejahteraan tenaga medis, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, serta memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin seperti air bersih dan listrik.

4. Kembalikan alokasi dana pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Gunakan untuk perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), perluasan akses ke sekolah negeri untuk jenjang menengah pertama dan atas, peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, perbaikan desain dan nilai remunerasi guru dan dosen, peningkatan kualitas dan pendanaan pendidikan tinggi, dan perbaikan tata kelola serta rasionalisasi unit cost Pendidikan Tinggi Kementerian Lain (PTKL).

• Indeks Modal Manusia (IMM) Indonesia sebesar 0.54 pada tahun 2020 masih jauh dari target IMM sebesar 0,73 pada aspirasi Indonesia Emas tahun 2045, dan tertinggal dari beberapa negara di regional Asia Tenggara.
• Saat ini, dana pendidikan masih meliputi berbagai program, seperti MBG, yang tidak relevan dengan konteks pembangunan pendidikan.

Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.

1. Kembalikan independensi KPK.

• Sejak Undang-Undang No.19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bagian eksekutif sehingga independensinya menurun. KPK perlu diperkuat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.

2. Pulihkan tata kelola BPK terutama dari konflik kepentingan politis.

• Badan Pemeriksa Keuangan juga sudah lama dikuasai politisi, sehingga perlu dipulihkan tata kelolanya sehingga meminimalkan konflik kepentingan.

3. BI harus kembali pada marwahnya sebagai bank sentral independen, bukan sebagai penyandang dana proyek politik presiden.

• Kebijakan Burden Sharing saat ini untuk mendanai program populis merupakan bentuk debt monetization dan fiscal dominance, tidak sejalan dengan tujuan utama Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas nilai mata uang dan tidak ikut campur dalam pendanaan pemerintah pusat, hal ini berisiko menimbulkan krisis kepercayaan oleh investor, inflasi, dan hilangnya peran stabilisasi.

4. Badan Pusat Statistik (BPS) harus independen dan kredibel, menyajikan dan menjelaskan data secara berimbang dan apa adanya, transparan dalam membuka metode pengumpulan data serta memberikan akses terhadap data.
5. Pastikan oposisi tetap hadir pada fungsi legislatif negara untuk kritik konstruktif dalam sistem politik dan demokrasi berlangsung sehat.

• Sejak 2014, Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung minim bahkan tanpa oposisi seiring meningkatnya konsentrasi kursi koalisi pendukung pemerintahan, sehingga fungsi dan mekanisme pengawasan dan keseimbangan melemah.

6. Bagi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan: Kembalikan marwah lembaga sesuai fungsi konstitusional, pastikan tidak terkooptasi kepentingan kekuasaan, dan pulihkan pengawasan dan keseimbangan yang sehat dalam demokrasi.

Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

1. Hentikan Mega-Danantara dan utamakan kesehatan persaingan pasar di mana BUMN turut hadir.

• Pembentukan super holding Danantara dengan anggaran Rp300 triliun berisiko hanya menambah lapisan birokrasi baru. Padahal, langkah yang lebih mendesak adalah mereformasi BUMN yang sudah ada. Perusahaan negara yang terus merugi harus ditutup, tata kelola diperkuat dengan transparansi yang ketat, dan dividen seharusnya dialihkan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan proyeksi rasio utang mencapai 40% PDB pada 2025, setiap rupiah pinjaman negara seharusnya digunakan untuk investasi produktif, bukan untuk membiayai birokrasi baru.
• Meskipun jumlah BUMN berkurang dari 118 pada 2018 menjadi 64 pada 2024, dominasi mereka masih sangat besar—dari sektor perbankan hingga perhotelan—dan seringkali menciptakan persaingan tidak sehat dengan usaha kecil.

2. Hentikan penugasan TNI dan Polri pada ranah sipil termasuk pangan dan perlindungan sosial.

• Masuknya TNI dan Polri dalam ranah sipil secara langsung (seperti ikut andil dalam distribusi pasokan pangan) maupun secara tidak langsung (seperti anggota TNI dan Polri aktif yang menduduki jabatan di institusi sipil) mengaburkan batas kewenangan dan menimbulkan adanya ketimpangan kuasa dengan pelaku sipil, serta tidak selaras dengan kompetensinya.
• Penugasan TNI dan Polri^[3] pada ranah sipil, seperti penyediaan MBG dan distribusi pasokan pangan, dapat menggusur (crowd out) peran sektor swasta dan aktivitas usaha lokal maupun mematikan penciptaan lapangan kerja lokal yang sangat penting untuk pembangunan perekonomian setempat.

3. Tinjau ulang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

• Koperasi Desa Merah Putih dibangun dengan suntikan modal APBN Rp83 triliun dan potensi didorongnya bank BUMN untuk menyuntikkan modal tambahan membuat KDMP memiliki sumber daya yang sulit disaingi oleh usaha lokal atau BUMDes. Distorsi ini berisiko untuk mematikan berbagai usaha lokal. Selain itu, tanpa tata kelola yang baik, KDMP memiliki risiko kegagalan yang tinggi dan berpotensi menjalar ke bank BUMN serta anggaran fiskal apabila terjadi kondisi gagal bayar.
• Koperasi Desa Merah Putih dibangun secara tidak organik, sementara keberhasilan koperasi pada umumnya bertumpu pada inisiatif dari bawah (bottom-up), sebagaimana terbukti dari kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa Orde Baru^[4] yang dipaksakan melalui pendekatan top-down.

Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

1. Evaluasi menyeluruh dan longgarkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas dan bina industri lokal yang perlu diperkuat melalui investasi SDM, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.

• Kebijakan TKDN yang terlalu kaku justru membebani dunia usaha, terutama UMKM. Alih-alih mendorong industri dalam negeri, TKDN yang ketat sering kali menimbulkan biaya produksi tinggi dengan kualitas yang belum sebanding, sehingga produk Indonesia kehilangan daya saing di pasar global, serta menimbulkan celah korupsi dalam proses perizinan maupun pengadaan.

• Studi ERIA (2023) dan CSIS (2023) menunjukkan bahwa penerapan TKDN memperburuk iklim investasi, menurunkan produktivitas industri, membebani konsumen dengan harga produk yang lebih mahal, menurunkan daya saing industri, memicu distorsi alokasi sumber daya, berpotensi melanggar aturan WTO, serta merugikan hubungan perdagangan internasional Indonesia dan akses Indonesia pada pasar global.

2. Cabut kebijakan perdagangan domestik dan internasional yang diskriminatif dan distortif serta menggantinya dengan mekanisme regulasi perdagangan yang lebih transparan dan adil, misalnya berbasis harga.

• Kuota impor komoditas strategis dan indikator kinerja utama berbasis stok, seperti stok beras, telah terbukti menciptakan distorsi pasar, monopoli segelintir pelaku usaha, serta rente ekonomi bagi pejabat dan pihak tertentu. Mekanisme penetapan kuota dan stok yang tidak transparan telah membuka ruang bagi praktik mafia kuota. Hal ini tidak hanya merugikan petani dan pedagang kecil karena harga jual tertekan, tetapi juga merugikan konsumen karena harga menjadi mahal serta pasokan tidak stabil.
• Temuan Stranas PK (2023) menegaskan bahwa kebijakan impor berbagai komoditas sangat rawan praktik korupsi, antara lain: (i) Penyalahgunaan wewenang, rente ekonomi, kartel, suap, pemerasan, kesepakatan ilegal, hingga politisasi; (ii) Rantai pasok daging penuh kolusi dan sulit diawasi atau dikontrol; dan (iii) Penetapan dan distribusi kuota tidak jelas, sementara persyaratan importir longgar, membuka peluang munculnya aktivitas perburuan rente.

3. Reformasi menyeluruh proses perizinan: sederhanakan prosedur, pangkas rantai birokrasi, dan pastikan transparansi dan akuntabilitas.

• Perizinan impor yang berbelit dan tidak transparan juga menjadi sumber inefisiensi dalam bentuk lambatnya arus barang, naiknya biaya logistik, dan lemahnya daya saing produk Indonesia. Transparansi yang rendah juga membuka peluang korupsi dan perburuan rente.
• World Bank (2024) mengungkap bahwa di Indonesia diperlukan 65 hari untuk mendaftarkan perusahaan asing baru, sementara di negara dengan efisiensi terbaik hanya butuh 3 hari. Kondisi "over-regulated" dalam birokrasi telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang menjadi ancaman bagi peningkatan daya saing Indonesia.
• Meski sudah berbasis elektronik, praktik penahanan izin dan proses yang sengaja diperlambat membuat perizinan tetap rentan dimanipulasi.

4. Berlakukan secara konsisten pemberian izin yang tertib dan transparan

• Berbagai macam perizinan, salah satunya izin usaha pertambangan (IUP), memiliki tumpang tindih kepentingan antar lembaga dan secara historis rawan menjadi celah korupsi.
• IUP juga sering diberikan secara tidak transparan dan dapat melibatkan pihak yang tidak memiliki kapabilitas dalam industri pertambangan, seperti organisasi kemasyarakatan.

• Penegakan terkait regulasi serta kebutuhan izin usaha sangat lemah di lapangan, salah satunya dalam pemenuhan kriteria Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

5. Berantas seluruh bentuk usaha ilegal di sektor ekstraktif, termasuk pertambangan maupun perkebunan, dalam rangka menegakkan amanat konstitusi.

• Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, namun kerap diabaikan dalam praktik penyelenggaraan ekonomi nasional.

Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

1. Reformasi desain program-program bantuan sosial untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang memerlukan dan efektif dalam memberikan dukungan kesejahteraan, yang mencakup: mengembalikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Bantuan Tunai Bersyarat, mengkonsolidasi program-program serupa di berbagai K/L antara lain integrasi bantuan pangan/beras dengan bantuan Sembako/BPNT dan Program Indonesia Pintar dengan komponen pendidikan di PKH.  

• Penyaluran kembali berbasis berbagai persyaratan di bidang kesehatan dan pendidikan (misalnya kunjungan ibu hamil ke posyandu, kehadiran anak di sekolah).
• Tingkatkan efektivitas program dalam memutus rantai kemiskinan antar-generasi, bukan sekadar bantuan konsumsi jangka pendek.
• Satukan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan komponen pendidikan PKH, sehingga rumah tangga penerima hanya perlu mengakses satu mekanisme bantuan dengan sistem administrasi terpadu. Konsolidasi ini dapat mengurangi biaya administrasi, meningkatkan akurasi data penerima, dan memperkuat dampak kebijakan sosial (SMERU, 2022).

2. Pastikan akses kelompok rentan pada program bantuan sosial dan jaminan sosial baik dengan meluncurkan program baru seperti program bantuan lansia dan disabilitas maupun perluasan program jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan) untuk lebih menjangkau kelompok 'aspiring middle class' yang rentan. Selain itu perlu juga dipastikan sistem perlindungan sosial yang ada untuk lebih adaptif untuk dapat merespon lebih baik krisis yang terjadi di depan.

• Penurunan proporsi dan kesejahteraan kelas menengah di Indonesia tidak hanya mengurangi kontribusi konsumsi domestik, tetapi juga meningkatkan ketimpangan, melemahkan stabilitas demokrasi dan daya tahan ekonomi terhadap krisis.
• Hasil analisis TNP2K dan studi World Bank (2021) menunjukkan bahwa kelompok menengah memiliki peran penting dalam menjaga kontrak sosial, karena mereka merupakan basis penerimaan pajak sekaligus konsumen utama produk manufaktur dan jasa.

3. Ubah skema jaminan sosial fleksibel dan adaptif untuk pekerja informal/berbasis rumah tangga (home-based enterprise) agar pekerja informal dapat mengakses jaminan ketenagakerjaan dan pensiun dasar.

• Diperlukan juga perluasan sektor formal melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas lewat peningkatan investasi produktif baik domestik maupun luar negeri. Ekonomi Indonesia tidak akan dapat maju dan tumbuh optimal dengan sektor formal hanya mencakup 50% dari total pasar tenaga kerja.
• Dorong pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi baik lewat perluasan akses pada modal, kemudahan perizinan, pendampingan, dan lainnya. Intervensi dan pendekatan top-down pemerintah harus dihindari karena justru kontraproduktif dan berlawanan dengan prinsip ekonomi masyarakat.

4. Reformasi subsidi energi dalam komponen anggaran perlindungan sosial dengan mengubah subsidi harga menjadi bantuan tunai/subsidi terarah pada kelompok menengah bawah.

• Ubah subsidi harga energi (BBM, listrik, LPG) yang bersifat regresif menjadi bantuan tunai atau subsidi terarah bagi kelompok menengah bawah. Sehingga, alokasi anggaran dapat dialihkan ke program perlindungan sosial yang lebih progresif, seperti PKH atau bantuan pendidikan/kesehatan.

5. Jamin ketersediaan dan stabilitas harga beras dan barang-barang pokok dengan mekanisme pasar.

• Sebagian besar penduduk Indonesia masih berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan, guncangan harga pangan, energi, atau krisis kesehatan dengan cepat mendorong mereka kembali ke kemiskinan (Asian Development Bank [ADB], 2022).

6. Blokir situs judi secara masif, tindak tegas agen/influencer yang mempromosikan situs judi, sediakan konseling dan edukasi secara proaktif, tingkatkan literasi digital dan finansial masyarakat, berdayakan masyarakat melalui rehabilitasi sosial dan pengembangan keterampilan kerja, jalin kerja sama dengan elemen masyarakat serta komunitas dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi, perkuat kerja sama internasional untuk memberantas aktivitas judi lintas negara, dan dorong reformasi regulasi pembayaran digital.

Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).

1. Implementasi regulasi perlu melalui proses penilaian dampak regulasi (regulatory impact assessment/RIA) oleh lembaga yang kredibel, independen, dan profesional sebelum penerapan program.

• Dorongan kebijakan berbasis bukti sangat penting mengingat program-program populis yang kerap diusung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hilirisasi sumber daya, serta subsidi dan kompensasi energi, berpotensi menambah tekanan fiskal jika diluncurkan tanpa kajian matang. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini sering menggerus ruang fiskal dan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons guncangan eksternal (World Bank, 2021).
• Awali program dengan proses uji coba (piloting) dengan luaran dan indikator dampak yang terukur dan transparan, kemudian tingkatkan skala program (mainstreaming) hanya pada program yang terbukti berhasil.

• Praktik internasional menekankan bahwa desain kebijakan publik harus didahului oleh kajian independen, penggunaan bukti kuantitatif, dan penerapan fase uji coba yang jelas dengan indikator luaran dan indikator dampak terukur.
• Oleh karena itu, setiap program baru sebaiknya diwajibkan melalui studi kelayakan oleh lembaga kredibel, independen, dan profesional, disertai tahap uji coba regional/temporal dengan indikator keluaran dan dampak yang dipublikasikan secara transparan (SMERU, 2022). Pembiayaan dan target harus dikaitkan dengan kerangka fiskal jangka menengah untuk menjaga prudensi anggaran (OECD, 2020).

2. Laksanakan proses pemantauan untuk evaluasi proses program strategis oleh lembaga yang kredibel, independen, dan profesional, yang memastikan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan. Hasil dari evaluasi proses menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan suatu program.

• Mekanisme pemantauan berkala serta evaluasi perbaikan proses perlu dirancang agar kebijakan dapat dibatalkan atau disesuaikan jika tidak mencapai hasil yang ditujukan. Sehingga, proses pengambilan keputusan berbasis bukti dan keberlanjutan fiskal dapat tercapai.

Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

1. Kembali pada amanat UU TNI No. 34 Tahun 2004, militer hanya untuk pertahanan.

• Jabatan sipil harus diisi lembaga sipil, dengan pengawasan ketat dan perlindungan HAM.

2. Hentikan segala bentuk represi, intimidasi, dan kekerasan.

• UUD 1945 Pasal 28 menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul. Negara wajib melindungi hak rakyat, bukan sebaliknya.

3. Berikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam perencanaan kebijakan, serta bangun mekanisme imbal balik (feedback loop) agar kebijakan dapat terus diperbaiki.        
4. Terapkan sistem berbasis meritokrasi dalam perekrutan pejabat publik dan BUMN.

• Saat ini terlalu banyak jabatan yang dibagi kepada pihak dekat penguasa meskipun tidak kompeten, sehingga mengurangi efisiensi pemerintahan.

5. Larang pejabat publik melakukan rangkap jabatan dan menduduki jabatan di perusahaan swasta maupun BUMN, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
6. Partai politik harus dikelola secara profesional, bukan dikuasai oleh kroni tertentu.

• UUD 1945 Pasal 24C menegaskan pemisahan kekuasaan. Pejabat publik bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai tertentu, BUMN, atau swasta.

7. Berantas budaya suap antara perusahaan dan pejabat publik.

• Berdasarkan survei World Bank (2023), 35,4% perusahaan besar di Indonesia mengalami setidaknya satu kali permintaan pembayaran suap, 44,0% perusahaan besar di Indonesia perlu membayar suap untuk mendapatkan izin operasional dan 60,9% perusahaan besar perlu membayar suap untuk mendapatkan izin konstruksi.

Tautan untuk turut menandatangani pernyataan bersama ini:

Form Tandatangan 

Tautan Lampiran Daring:

Lampiran Daring

Tautan PDF (diperbarui berkala):

PDF

Tertanda^[5],

Daftar nama tercantum pada halaman selanjutnya

Per 29 September 2025, 00.33

(dalam urutan abjad dari nama depan)

1. Abdillah Ahsan
2. Abdul Halim
3. Abdullah Kafabih
4. Abraham Ivan P. Pardede
5. Abrar Aulia
6. Aby Dwi Prasetya
7. Achmad Istamar
8. Ade Febriady
9. Adilah Fitria Naufal Shabrina
10. Adinova Fauri
11. Adrien Wida Devachandra
12. Adry Gracio
13. Aghna Mahardhika
14. Agus Arifin
15. A. Haris Romdhoni
16. Ahmad Amin
17. Ahmad Fawaiq Suwanan
18. Ahmad Jamli
19. Aichiro Suryo Prabowo
20. Aisha Paramita
21. Ake Wihadanto
22. Akhmad Syakir Kurnia
23. Albert Ludi Angkawibawa
24. Albertus Girik Allo
25. Alfa Farah
26. Alin Halimatussadiah
27. Amalia Cesarina Budiman
28. Andhika Putra Pratama
29. Andi Luxbinatur
30. Andreas Saragih
31. Anggraeni Pranandari
32. Anissa Rahmawati Sukardi
33. Alexander Michael Tjahjadi
34. Alinursal Noer
35. Alexander Nur Huda Pranoto
36. Aloysius Gunadi Brata
37. Aluisius Hery Pratono
38. Alvin Adisasmita
39. Alvin Desfiandi
40. Alvin Ulido Lumbanraja
41. Amangku Brahmanaputra B. Satiman
42. Amardita Nur Fathia
43. Ananda Sintia Putri
44. Andika Gifari Dwitama
45. Andika Pambudi
46. Anggoro Budi Nugroho
47. Andi Samsir
48. Angie Pitaloka
49. Andree Surianta
50. Andry Satrio Nugroho
51. Anggita Utomo
52. Anggraeni
53. Anton Agus Setyawan
54. Aqila Putri
55. Ardi Galung Pradana
56. Ardyanto Fitrady
57. Ari Tjahjawandita
58. Arianto Arif Patunru
59. Arief Bustaman
60. Arif Rahman
61. Ari Perdana
62. Arindra A Zainal
63. Ariska Nurfajar Rini
64. Ariza Gusti
65. Artidiatun Adji
66. Armand Sim
67. Arya Gaduh
68. Arya Prana Hutama
69. Ashintya Damayati
70. Asmiati Malik
71. Assyifa Szami Ilman
72. Astrid Dita
73. Atu Wiguna
74. Bambang Juanda
75. Bambang Suprayitno
76. Bagus Sistriatmaja
77. Balthazaar Ardel Ardhillah
78. Bhaskara Adiwena
79. Ben Satriatna
80. Bhimo Rizky Samudro
81. Catur Sugiyanto
82. Chaikal Nuryakin
83. Chairullah Amin
84. Christian Anugrah Leonardo
85. Christian Siauwijaya
86. Christian Tangkere
87. Choirunnisa Arifa
88. Citra Kumala
89. Dandy Rafitrandi
90. Darwin Damanik
91. Davy Hendri
92. Data Avicenna
93. Dea Yustisia
94. Denis Dimas Permana
95. Denni P. Purbasari
96. Deniey A. Purwanto
97. Delfia Tanjung Sari
98. Dessy M Bonita
99. Devin
100. Diahhadi Setyonaluri
101. Diah Widyawati
102. Diana Sapha
103. Dian Andari
104. Dian Ayunita Nugraheni Nurmala Dewi
105. Dinda Ayu Maharani
106. Dipo Satria Ramli
107. Diswandi
108. Djoni Hartono
109. Doni Satria
110. Dwini Handayani
111. Dwinia Emil
112. Dwi Sulistyorini
113. Dwi Supatmi
114. Dwi Widodo
115. Dyah Savitri Pritadrajati
116. Eddy Suratman
117. Edo Setyadi
118. Ega Kurnia Yazid
119. Eisha Maghfiruha Rachbini
120. Eka Dewi Anggraini
121. Ekki Syamsulhakim
122. Elan Satriawan
123. Elfindri
124. Elghafiky Bimardhika
125. Elisarigitsifa Margareth
126. Eliza Mardian
127. Emanuel Mau Taek
128. Emma Dwi Ratnasari
129. Erick Hansnata
130. Erina Mursanti
131. Esa Azali Asyahid
132. Eny Sulistyaningrum
133. Ertambang Nahartyo
134. Evi Noor Afifah
135. Fadhil Hasan
136. Fadhil Nadhif Muharam
137. Fadiyah Zahra
138. Fahmi Wibawa
139. Faisal Rachman
140. Faiz Zaidan Alharkan
141. Fandy Rahardi
142. Fatimah Azahra Agsita
143. Fauzan Kemal Musthofa
144. Fauziah Zen
145. Fatharani Taqisa Nadhira
146. Fathia Khairunnisa
147. Febriandi Prima Putra
148. Fendhi Birowo
149. Ferisa Tamara
150. Firli Wulansari Wahyuputri
151. Firman Witoelar Kartaadipoetra
152. Fitria Purnama Sari
153. Fitri Ika Pradyasti
154. Fitri Hastuti
155. Flora Aninditya
156. FX Sugiyanto
157. Gigih Prihantono
158. Gilang Ramadhan
159. Giovanni van Empel
160. Goldy Dharmawan
161. Gumilang Aryo Sahadewo
162. Gunawan
163. Gunawan Wibisono
164. Hadi Rahadian
165. Hady Sutjipto
166. Haikal Eki Ramadhan
167. Haikal Muhammad
168. Hamdan Bintara
169. Hamidah Alatas
170. Hans Z. Kaiwai
171. Hardo Basuki
172. Harsa Kunthara Satrio
173. Haryo Aswicahyono
174. Hasyim Ali Shahab
175. Hazna Nurul Faiza
176. Hefrizal Handra
177. Hendra Kusuma
178. Hendro Wicaksono
179. Hengki Purwoto
180. Hera Susanti
181. Herman Palani
182. Herwin Mopangga
183. Hilda Roselina Theresia
184. I Dewa Gede Karma Wisana
185. I Gusti Agung Ayu Apsari Anandari
186. Ignatia Bintang Filia Dei Susilo
187. Ilham Ibnu Affan
188. Ilmiawan Auwalin
189. Imron Rosyadi
190. Inayati Nuraini Dwiputri
191. Inggrid
192. Inggrita Gusti Sari
193. Intan S. Firman
194. Irfan Adhityo Dinutistomo
195. Irfan A.A.F
196. Iqbal Wibisono
197. Iqram Ramadhan Jamil
198. Ismadiyanti
199. Ivana Markus
200. Ivan Sudibyo
201. I Wayan Sukadana
202. Jahen Fachrul Rezki
203. Jaka Aminata
204. Jaysa Rafi
205. Jazman Ihsanuddin
206. Jesita Ajani
207. Joevana Putri
208. Johadi Wibisono
209. Joko Tirto Raharjo
210. Jonathan Ersten Herawan
211. Joni Sujarman
212. Jono M. Munandar
213. Jorghi Vadra
214. Joseph Marshan
215. Jovita Angela
216. Judianto Hasan
217. Jufri Jacob
218. Jurni Hayati
219. Kanetasya Sabilla
220. Karimanto
221. Kayla A. A.
222. Kefas Prajna Christiawan
223. Kelvin Ramadhan Hidayat
224. Khalifany Ash Shidiqi
225. Kiki Verico
226. Krisna Gupta
227. Kukuh Arisetyawan
228. Kurniawan Saefullah
229. Lestary Jakara Barany
230. Lili Yan Ing
231. Liza Munira
232. Lourentius Dimas Setyonugroho
233. Lovina Aisha Malika Putri
234. Lucentezza Napitupulu
235. Lydia Napitupulu
236. Made Gitanadya
237. Malik Cahyadin
238. Malinda Damayanti
239. Mangara Tambunan
240. Martin Daniel Siyaranamual
241. Masyhur A. Hilmy
242. Maulana Fajrul Izzi
243. Maulana Ryan Nurfadhila
244. Maulida Gadis Utami
245. Maxensius Tri Sambodo
246. Meikha Azzani
247. Meila Husna
248. Meilanie Buitenzorgy
249. Meiske M.N. Sihombing
250. Meizahra Afidatie
251. Meliza Silvi
252. Mercoledi Nasiir
253. Mervin Goklas Hamonangan
254. M. Fajar Ramadhan
255. Milda Irhamni
256. M. Irfan Rosyadi
257. Miryam Lilian Wijaya
258. Miryana Vinka Dayanti
259. Mita Adhisti
260. M. Nabiel Arzyan
261. Mochammad Rizaldy I. Baihaqqy
262. Mohamad Dian Revindo
263. Mohamad Ikhsan
264. Mohammad Faisal
265. Mohammad Zeqi Yasin
266. Muhammad Adriansyah
267. Muhammad Amin Rizky
268. Muhammad Anugrah
269. Muhammad Arif
270. Muhammad Bagas Ernanda Setiawan
271. Muhammad Bagus Sistriatmaja
272. Muhammad Ciro Danuza
273. Muhammad Erfan Supradhono
274. Muhammad Faishal A. Dwiputra
275. Muhammad Fajar Nugraha
276. Muhammad Fariz
277. Muhammad Halley Yudhistira
278. Muhammad Handry Imansyah
279. Muhammad Hanif Rizki
280. Muhammad Hazmi Ash-Shidqi
281. Muhammad Husni Abdul Fatah
282. Muhammad Muhadi Ashari
283. Muhammad Prayudya DY
284. Muhammad Rizqy Anandhika
285. Muhammad Ryan Sanjaya
286. Munawar Wahid
287. Mochamad Thoriq Akbar
288. Mutia Astrini Pratiwi
289. Nabil Ryandiansyah
290. Nadia Karina
291. Nadila Trisie Arabella
292. Nadine Marijke Oen
293. Nadya Setiawati
294. Nafisah Nur Azizah
295. Nailah Rohadatul’aisy
296. Nanang Rusliana
297. Nanda Nurridzki
298. Naufal Mohamad Firdausyan
299. Nauli Desdiani
300. Navi'ah Khusniati
301. Nela Navida
302. Niken Kusumawardhani
303. Nina Poerbonegoro
304. Nirdukita Ratnawati
305. Nita Safira
306. Noor Rahmini
307. Novat Pugo Sambodo
308. Novia Xu
309. Nurabiah
310. Nur Azizah Arianggi Suryaatmaja
311. Nurcahyaningtyas Subandi
312. Nurhastuty Kesumo Wardhani
313. Nurina Merdikawati
314. Nurul Ikhsanti
315. Nurul Indarti
316. Nurul Wakhidah
317. Nuruzzaman Nuruzzaman
318. Nurzanty Khadijah
319. Okki Alfianto
320. Pocut Raysha
321. Poppy Ismalina
322. Pramashavira
323. Prani Sastiono
324. Priscillya Hotma
325. Puspa D. Amri
326. Putu Angga Widyastaman
327. Putu Arya Wigita
328. Putu Geniki Lavinia Natih
329. Putu Sanjiwacika Wibisana
330. Pyan Muchtar
331. Qisha Quarina
332. Rachmat Reksa Samudra
333. Rachmaeny Indahyani
334. Raden Muhamad Purnagunawan
335. Raden Raihan Satrya Gumilang
336. Rafael Da Costa
337. Rah Adi Fahmi Ginanjar
338. Rahmat Mulyana
339. Rahmatina Awaliah Kasri
340. Ramla Ilham Darise
341. Ranti Yulia Wardani
342. Ratna Nurhayati
343. Ratnawati Muyanto
344. Ratu Silfa Addiba
345. Regi Kusumaatmadja
346. Reikha Habibah Yusfi
347. Reni Rosari
348. Reissa Amaris Sugianto
349. Resi Pratiwi
350. Reza Bangun Mahardika
351. Reza Hafiz
352. Rhita Simorangkir
353. Riandy Laksono
354. Rifki Khoirudin
355. Rimawan Pradiptyo
356. Risa Virgosita
357. Riswandi
358. Rizal Shidiq
359. Rizki Nauli Siregar
360. Rizkya Firdaus Gusdianto
361. Rizky Deco Praha
362. Rizqy Ramakrisna Gustiarto
363. Robby Hani Dwiki Putra
364. Robert A. Simanjuntak
365. Roes Ebara Gikami Lufti
366. Romi Hartarto
367. Romualdus Turu Putra Maro Djanggo
368. Rosinta Purba
369. Rumayya
370. Rus’an Nasrudin
371. Rusli Burhansyah
372. Ryan Muhammad Hanif Nugraha
373. Salman Samir
374. Samsubar Saleh
375. Sarah Natalia Gultom
376. Sekar Joewono
377. Sekar Utami Setiastuti
378. Selly Galvani
379. Shafira Widjaja
380. Shanty Oktavilia
381. Shareem Rasyidi
382. Shaula Rizky
383. Shelvira Mustika Sadikin
384. Silviana Taniu
385. Singgih Wijayana
386. Sisilia Juliana Hanamaria
387. Siska Wulansari
388. Siti Budi Wardhani
389. Sjamsu Rahardja
390. Soeharto Nurcahyono
391. Soleman Hukubun
392. Sonny Priyarsono
393. Sulistiadi Dono Iskandar
394. Sultrayani
395. Surjadi
396. Suryaputra Wijaksana
397. Susan Oliva
398. Syafruddin Karimi
399. Syahda Sabrina
400. Syahid Izzulhaq
401. Syahrituah Siregar
402. Syamsu Alam
403. Syarifah Namira Fitrania
404. Sylvia Febiandita
405. Talitha Chairunissa
406. Tata Mustasya
407. Taufikur Rahman
408. Taufiq Nur
409. Taufiq Dawood
410. Tiara Amalia Puteri
411. Teguh Dartanto
412. Teguh Santoso
413. Teguh Yudo Wicaksono
414. Tetuko Rawidyo Putro
415. Teuku Riefky
416. Thaliya Wikapuspita
417. Thia Jasmina
418. Thomas Bagas Rustantyo
419. Titik Anas
420. Tony Irawan
421. Traheka Erdyas Bimanatya
422. Triana Hadiprawoto
423. Try Luthfi Nugroho
424. Umi Karomah Yaumidin
425. Utomo Noor Rachmanto
426. Usha Adelina Riyanto
427. Vid Adrison
428. Virgi Agita Sari
429. Vivi Alatas
430. Wahida Kumala Tuta
431. Wahyu Lisma Siami
432. Widdi Mugijiyani
433. Wijayanto Samirin
434. Wiksadana
435. Wildan Al Kautsar Anky
436. Wisnu Aryaduta
437. Wisnu Setiadi Nugroho
438. Wuryan Andayani
439. Yanuarita Hendrani
440. Yogi Vidyattama
441. Yohanes Andika Tjitrajaya
442. Yolanda Orient Kusmitha
443. Yose Rizal Damuri
444. Yoshua C. Justinus
445. Yudistira Permana
446. Yunada Arpan
447. Yusuf Reza Kurniawan
448. Zahrina
449. Zakir Machmud
450. Zehan Pricilia
451. Zihaul Abdi
452. Zulfan Tadjoeddin